Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
Ada sedikitnya lima langkah yang perlu didorong. Pertama, jadikan GEDSI - kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial - sebagai standar wajib.
Setiap proyek energi di wilayah 3T harus memiliki data terpilah berdasarkan gender dan kelompok sosial, hingga tingkat desa.
Kedua, perkuat perlindungan perempuan di sekitar proyek. Kajian dampak sosial harus secara khusus mengukur risiko kekerasan berbasis gender.
Mekanisme pengaduan dan layanan perlindungan juga harus tersedia hingga tingkat kabupaten dan lokasi proyek.
Ketiga, pastikan partisipasi perempuan sejak awal. Perempuan, termasuk perempuan dari komunitas adat, harus diakui sebagai pemegang hak dan memiliki ruang dalam perencanaan, negosiasi lahan, kompensasi, serta kebijakan energi daerah.
Keempat, buka akses ekonomi. Pelatihan teknis, perekrutan nondiskriminatif, kesetaraan upah, dan akses pembiayaan perlu diperluas agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pekerja, pengusaha, dan pengelola energi terbarukan.
Kelima, perkuat pemerintah daerah. Kebijakan energi dan iklim di daerah harus memiliki perspektif gender yang jelas.
Pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi pelaksana proyek yang dirancang dari pusat.
Transisi energi adil bukan hanya tentang seberapa cepat Indonesia meninggalkan energi fosil. Ia juga bukan sekadar tentang seberapa tinggi angka rasio elektrifikasi.
Transisi energi adalah soal siapa yang dilindungi, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang memperoleh manfaat.
Baca juga: Kelas Menengah: Naik Kelas, Mengapa Terasa Seperti Hukuman?
Di wilayah timur Indonesia, pertanyaan itu menjadi semakin penting karena kesenjangan energi dan kesenjangan gender bertemu dalam ruang yang sama.
Ketika listrik, air, akses ekonomi, dan layanan publik belum merata, perempuan sering menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.
Pengalaman Solar Chapter menunjukkan, ketika perempuan dan masyarakat diberi ruang untuk memimpin, manfaat energi terbarukan bisa melampaui hitungan megawatt.
Energi dapat menghemat waktu, membuka kesempatan ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat daya tawar masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan transisi energi Indonesia seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak pembangkit yang dibangun.
Ukurannya juga harus sederhana: apakah kehidupan perempuan di ujung timur Indonesia benar-benar menjadi lebih mudah, aman, dan sejahtera?
Jika jawabannya belum, berarti matahari kita memang sudah mulai terang. Tetapi belum sepenuhnya adil.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya