Kejar 9 Juta Green Jobs, Indonesia Tambah 17 BLK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menambah sekitar 17 balai latihan kerja (BLK) yang diperuntukkan secara khusus untuk mendukung pekerjaan di sektor ekonomi hijau.

Saat ini, Kemnaker memiliki 34 BLK, dengan hanya satu saja unit di Serang yang dapat memberikan pelatihan untuk keterampilan green jobs.

"Ada 34 balai saat ini plus mungkin sekitar 17 yang baru akan ada, total nanti sekitar ya 50 sekian, sebagian nanti akan menjadi vocational training center dedicated for green jobs," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC), Rabu (2/9/2026).

Baca juga: Menaker: Waspadai Paradoks Green Jobs

Dok. Biro Humas Kemnaker Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7/2026).

Kemnaker memperoleh bantuan dari Bank Dunia untuk pendirian 15 BLK baru yang didedikasikan khusus untuk pengembangan keahlian ekonomi hijau dan ditargetkan beroperasi tahun depan.

Yassierli mengakui adanya kesenjangan regional dalam modalitas untuk mendukung lapangan kerja hijau antara di Jawa dan pulau-pulau Indonesia lainnya.

Padahal, proyek sektor energi terbarukan diproyeksikan terkonsentrasi dari luar Pulau Jawa, terutama Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan kenaikan proyek energi terbarukan di luar Pulau Jawa, permintaan pekerja lokal dengan keterampilan green jobs akan meningkat.

Karena itu, BLK dengan layanan pelatihan green jobs perlu pula banyak didirikan di luar Pulau Jawa untuk memenuhi ketersediaan pekerja lokal terampil.

Baca juga: Kebutuhan Terus Meningkat, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Green Jobs

Selain kapasitas BLK dan kesenjangan regional, tantangan penyiapan tenaga kerja hijau juga masih terkendala identifikasi permintaan riil industri.

Kebutuhan tenaga kerja hijau masih belum terpetakan secara perinci.

MAGNIFIC/RAWPIXEL.COM Ilustrasi pekerja, tenaga kerja, pegawai.

Di sisi lain, ketidaksesuaian kurikulum dengan industri dan skema sertifikasi yang belum lengkap juga menjadi tantangan untuk penyiapan tenaga kerja hijau.

Kemnaker mendorong penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar lulusan BLK memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun global.

Baca juga: Ekonomi Hijau Tumbuh, Uni Eropa Catat Lonjakan Signifikan Green Jobs

Kemnaker mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan target pelatihan vokasi bagi 340.000 peserta pada 2026.

Pelatihan berbasis kebutuhan industri dan berorientasi pada penempatan, dengan program dibuat lebih singkat sekaligus spesifik.

Sedangkan program magang nasional menargetkan 150.000 peserta pada 2026, dengan memperkuat school of the work transition dan pengembangan center of apprenticeship excellent untuk green skills.

Peta jalan (road map) untuk pengembangan green jobs di Indonesia, kata dia, perlu semakin disusun dengan lebih mendetail dan serangkaian tahapannya harus berujung pada skema sertifikasi.

Baca juga: Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut

"Mari kita lihat ini sebagai opportunity untuk perluasan kesempatan kerja. Indonesia negara besar, kita memang punya tantangan 155 juta angkatan kerja kita," tutur Yassierli.

Indonesia berpeluang menciptakan 9 juta lapangan kerja hijau dalam 10 tahun ke depan seiring transformasi ekonomi rendah karbon.

Bahkan, perkiraan paling konservatif pun Indonesia berpotensi menciptakan 5,3 juta lapangan baru dalam satu dekade ke depan.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kemnaker akan menerjemahkan dokumen peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia yang telah disusun ke dalam aksi nyata.

Baca juga: Lapangan Kerja Green Jobs Meningkat hingga 27 Persen

Termasuk, pendetailan judul pekerjaan (job title) dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh industri agar proses pelatihan vokasi dapat berjalan efektif.

Bauran energi terbarukan

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan dalam energi primer, dari 20 persen pada tahun 2025 menjadi 70 persen pada tahun 2045.

“Selisih bauran sebesar 50 persen ini akan menciptakan lapangan kerja baru yang masif. Hal ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kawasan regional dan dunia,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.