Karhutla Bakar 637.011 Hektar Lahan, Organisasi Lintas Iman Desak Siklus Tahunan Diputus

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman mendesak pemerintah dan berbagai pihak memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.

Desakan tersebut disampaikan melalui komunike bersama bertajuk Hentikan Karhutla, Lindungi Warga, Benahi Tata Kelola yang diprakarsai Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman bersama Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Hingga Jumat (23/10/2026), sembilan organisasi telah menyatakan persetujuan terhadap komunike tersebut. Mereka terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga filantropi, dan institusi pendidikan.

Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Rizal Algamar mengatakan, penanganan karhutla selama ini masih cenderung berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Padahal, pencegahan perlu dilakukan sebelum musim kemarau tiba.

"Setiap tahun polanya sama: api menyala, semua pihak prihatin, janji pembenahan diucapkan, lalu kita lupa begitu hujan turun," kata Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran serta menyediakan anggaran yang memadai sebelum musim kemarau.

Baca juga: Di Tengah Debu dan Asap Karhutla, Perajin Mie Sagu Sungai Tohor Berjuang Naik Kelas

Pemantauan satelit Auriga Nusantara mencatat, lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 637.011 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Karhutla juga menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Laporan situasi Karhutla 2026 yang disusun AYANA bersama CPPM SBM ITB mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama lima pekan, yakni 18 Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya dialami anak balita.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memperkirakan 10,7 juta warga di wilayah terdampak berisiko tinggi terpapar asap. Kelompok yang paling rentan meliputi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan penyakit jantung atau paru.

Dampak karhutla juga diperkirakan membebani perekonomian. Berdasarkan skenario Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kerugian ekonomi dan kesehatan selama Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp 39,3 triliun hingga Rp 123,1 triliun.

Asap kebakaran bahkan meluas hingga negara tetangga. Indeks standar polutan atau Pollutant Standards Index (PSI) Singapura mencapai 181 pada 9 Oktober 2026, tertinggi sepanjang tahun tersebut. Sejumlah sekolah di negara bagian Malaysia juga sempat ditutup akibat kabut asap.

Baca juga: Anak Usaha AALI Bantu Tangani Karhutla di Lahan Warga

Lima tuntutan untuk mengatasi karhutla

Rizal menilai, karhutla yang terus berulang tidak semata-mata disebabkan cuaca ekstrem. Persoalan tata kelola lingkungan, pengelolaan lahan, perlindungan ekosistem gambut, dan kapasitas pencegahan di tingkat nasional hingga desa juga perlu dibenahi.

Melalui komunike bersama, organisasi lintas iman menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, pemerintah dan pihak terkait diminta memprioritaskan kesehatan serta keselamatan warga, terlepas dari status penanganan karhutla di suatu daerah. Upaya tersebut mencakup penyediaan informasi kualitas udara yang akurat, layanan kesehatan yang responsif, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Kedua, pencegahan dan tata kelola karhutla perlu diperkuat. Pendekatan penanganan harus bergeser dari reaktif menjadi preventif melalui pengawasan, deteksi dini, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat.