Baca ePaper Kompas
Membership KOMPAS.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
Kemenhut Bakal Bentuk PP Turunan UU Konservasi SDA, Masyarakat Adat Dipastikan Terlibat
Zintan Prihatini
Kompas.com - 23/07/2025, 13:41 WIB
Kemenhut tengah menyusun PP baru turunan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Waspada, Pengisi Daya Cepat EV Ternyata Sumber Polusi Tak Terduga
Waspada, Pengisi Daya Cepat EV Ternyata Sumber Polusi Tak Terduga
Pemerintah
25/07/2025, 19:33 WIB
Melihat SMONG, Superkomputer Penyelamat Nyawa Milik BMKG
Melihat SMONG, Superkomputer Penyelamat Nyawa Milik BMKG
Pemerintah
25/07/2025, 19:06 WIB
Putusan Bersejarah Mahkamah Internasional: Negara Bisa Dituntut karena Picu Krisis Iklim
Putusan Bersejarah Mahkamah Internasional: Negara Bisa Dituntut karena Picu Krisis Iklim
Pemerintah
25/07/2025, 18:41 WIB
Cerita Lestari dari KG Media, Upaya Tanam Mangrove demi Masa Depan Berkelanjutan
Cerita Lestari dari KG Media, Upaya Tanam Mangrove demi Masa Depan Berkelanjutan
Swasta
25/07/2025, 18:40 WIB
Bank Dunia Pakai Standar Baru Kemiskinan, Kenapa BPS Masih Pakai yang Lama?
Bank Dunia Pakai Standar Baru Kemiskinan, Kenapa BPS Masih Pakai yang Lama?
Pemerintah
25/07/2025, 18:09 WIB
Kisah Beverly dan Jeff Morris, Rumahnya Kekeringan Setelah Proyek AI Meta
Kisah Beverly dan Jeff Morris, Rumahnya Kekeringan Setelah Proyek AI Meta
Swasta
25/07/2025, 17:36 WIB
Prabowo Serahkan HTI untuk Konservasi Gajah, Ahli Jelaskan Cara Membuatnya Efektif
Prabowo Serahkan HTI untuk Konservasi Gajah, Ahli Jelaskan Cara Membuatnya Efektif
LSM/Figur
25/07/2025, 17:02 WIB
IRENA: Energi Terbarukan Jadi Pilihan Termurah untuk Produksi Listrik
IRENA: Energi Terbarukan Jadi Pilihan Termurah untuk Produksi Listrik
Pemerintah
25/07/2025, 14:14 WIB
Dari Kesehatan hingga Pendidikan, Begini Cara April Group Dukung Kesejahteraan Anak
Dari Kesehatan hingga Pendidikan, Begini Cara April Group Dukung Kesejahteraan Anak
BrandzView
25/07/2025, 13:24 WIB
Pakar UGM Sebut Perubahan Iklim Ancam Pola Hujan dan Pertanian Indonesia
Pakar UGM Sebut Perubahan Iklim Ancam Pola Hujan dan Pertanian Indonesia
LSM/Figur
25/07/2025, 10:00 WIB
PGN Andalkan Jargas untuk Percepat Transisi Energi
PGN Andalkan Jargas untuk Percepat Transisi Energi
BUMN
25/07/2025, 08:19 WIB
Kok Bisa Gedung BMKG Tahan Megathrust dan Cuma Sisakan 15 Persen Guncangan? Ahli Jelaskan
Kok Bisa Gedung BMKG Tahan Megathrust dan Cuma Sisakan 15 Persen Guncangan? Ahli Jelaskan
LSM/Figur
25/07/2025, 07:07 WIB
Riset UI-Monash: 90 Persen TPS 3R di Indonesia Mangkrak
Riset UI-Monash: 90 Persen TPS 3R di Indonesia Mangkrak
LSM/Figur
25/07/2025, 05:30 WIB
Transisi Hijau Perusahaan, Pemahaman Karyawan Paling Fundamental
Transisi Hijau Perusahaan, Pemahaman Karyawan Paling Fundamental
Swasta
24/07/2025, 19:46 WIB
Riset Universitas Sydney: Jalan 7.000 Langkah Sehari, Badan Sehat, Negara Hemat
Riset Universitas Sydney: Jalan 7.000 Langkah Sehari, Badan Sehat, Negara Hemat
Swasta
24/07/2025, 19:12 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Terpopuler
1
KLH Hentikan Operasional Perusahaan Baja karena Picu Pencemaran Udara
Dibaca 4.705 kali
2
Suhu Meningkat di Jepang Picu Kelangkaan Pasokan Matcha
Dibaca 2.446 kali
3
Skandal Tambang Batubara IKN yang Bikin Tekor Rp 5,7 T, Saatnya Evaluasi dan Perkuat Pengawasan
Dibaca 749 kali
4
Kok Bisa Gedung BMKG Tahan Megathrust dan Cuma Sisakan 15 Persen Guncangan? Ahli Jelaskan
Dibaca 677 kali
5
Profesor UGM: Beras Opolsan Picu Kanker, Kerugian Negara, dan Tunjukkan Lemahnya Pengawasan
Dibaca 650 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Now Trending
Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Mau Debat Sampai Pagi Saya Bisa
Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Mau Debat Sampai Pagi Saya Bisa
Satria Arta Kumbara Minta Kembali Jadi WNI, Pemerintah Angkat Bicara
Satria Arta Kumbara Minta Kembali Jadi WNI, Pemerintah Angkat Bicara
Live Skor Timnas U23 Indonesia Vs Thailand: Gol Jens Raven, Skor 1-1
Live Skor Timnas U23 Indonesia Vs Thailand: Gol Jens Raven, Skor 1-1
Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
Candi Era Sriwijaya Jadi Pemicu Perang Thailand-Kamboja, Begini Sejarahnya
Candi Era Sriwijaya Jadi Pemicu Perang Thailand-Kamboja, Begini Sejarahnya
Link Live Streaming Timnas U23 Indonesia Vs Thailand, Kick Off 20.00 WIB
Link Live Streaming Timnas U23 Indonesia Vs Thailand, Kick Off 20.00 WIB
ASN di Jambi Dicopot dari Jabatan lewat Surat Pengunduran Diri Palsu: Disebut Rawat Orangtua, Padahal Mereka Sudah Meninggal Dunia
ASN di Jambi Dicopot dari Jabatan lewat Surat Pengunduran Diri Palsu: Disebut Rawat Orangtua, Padahal Mereka Sudah Meninggal Dunia
Abraham Samad Jadi Terlapor Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Saya Laporkan Peristiwa, Bukan Nama
Abraham Samad Jadi Terlapor Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Saya Laporkan Peristiwa, Bukan Nama
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Gunakan metode lain
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi