Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Prabowo Tambah 300 FK dan Ketimpangan Distribusi Dokter

Kompas.com, 6 Februari 2024, 16:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut saat ini Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter sehingga akses kesehatan kurang merata.

Ia berjanji akan menambah jumlah fakultas kedokteran (FK) di kampus-kampus yang ada di Indonesia, jika nantinya terpilih menjadi presiden.

Menurut Prabowo, penambahan fakultas itu penting untuk menambah jumlah dokter yang ada di Indonesia.

"Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kami segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokter di Indonesia," ucap Prabowo dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2/2024). 

Ia mengatakan, saat ini Indonesia hanya memiliki 92 FK yang tersebar di berbagai universitas.

Baca juga: Sambut Bonus Demografi, Data Pendidikan dan Ketenagakerjaan Harus Sinkron

Oleh karena itu, Menteri Pertahanan (Menhan) ini berencana untuk menambah sebanyak 300 fakultas kedokteran di Indonesia.

"Dari yang sekarang 92 kami akan membangun 300 FK," tambahnya. 

Dalam bidang kesehatan, selain membangun FK, Prabowo pun berjanji akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten atau kota, dan Puskesmas modern di setiap desa.

Selain itu, Prabowo juga berniat memberikan beasiswa pada siswa lulusan SMA atau sederajat untuk belajar kedokteran di luar negeri. Ia juga akan memberikan beasiswa pada siswa SMA atau sederajat untuk belajar tentang sains, teknologi, dan teknik.

"Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pintar, kita kirim beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains teknologi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra ini. 

Jumlah dan pemerataan

Apakah klaim Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter ini benar adanya?

Menurut Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk.

Karena jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 278.000.

Baca juga: Dokter Bedah Ini Manfaatkan Lahan Sempit di Rumah untuk Beternak Lele

Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140.000 jiwa (per 2023).

"Ini artinya ada kekurangan jumlah dokter sekitar 138.000 orang," ujarnya, dikutip dari Antara

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini menyampaikan, yang harus lebih diperhatikan bukan hanya jumlah dokter tapi juga pemerataan.

Ia menjelaskan, banyak dokter yang terpusat di Jawa, namun masih kurang di daerah Indonesia timur. Hal ini berdampak pada perkembangan industri kesehatan dan berdampak pada produksi obat.

Contohnya di Indonesia Timur, Papua, ada persoalan terkait kelangkaan dokter dan obat sehingga pasien meninggal.

Baca juga: Agincourt Gelar Dokter Spesialis Masuk Desa, 143 Warga Tapanuli Selatan Terlayani

Sebagai informasi, tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Usai debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Tema debat terakhir ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
34 Proyek WtE Dibangun Atasi Darurat Sampah, Green Jobs Terbuka untuk Berbagai Jurusan
34 Proyek WtE Dibangun Atasi Darurat Sampah, Green Jobs Terbuka untuk Berbagai Jurusan
Swasta
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan
Pemerintah
BMKG: Musim Kemarau di Jabar Diprediksi Datang Lebih Awal
BMKG: Musim Kemarau di Jabar Diprediksi Datang Lebih Awal
Pemerintah
Dari Energi ke Kreatif, Langkah Bloom Group Bangun Bisnis yang Lebih Adaptif
Dari Energi ke Kreatif, Langkah Bloom Group Bangun Bisnis yang Lebih Adaptif
Swasta
Perdagangan Karbon Dinilai Lebih Efektif Kurangi Emisi ketimbang Pajak Karbon
Perdagangan Karbon Dinilai Lebih Efektif Kurangi Emisi ketimbang Pajak Karbon
LSM/Figur
Cuaca Terik Landa RI Sepekan Terakhir, Suhu Tertinggi Capai 37,5 Derajat
Cuaca Terik Landa RI Sepekan Terakhir, Suhu Tertinggi Capai 37,5 Derajat
Pemerintah
Gen Z Kini Turut Awasi Janji Keberlanjutan Perusahaan
Gen Z Kini Turut Awasi Janji Keberlanjutan Perusahaan
Pemerintah
Manajer Investasi Global Ini Berinvestasi di Proyek Restorasi Hutan Afrika Barat
Manajer Investasi Global Ini Berinvestasi di Proyek Restorasi Hutan Afrika Barat
Swasta
Pemerintahan Trump Gugat Aturan Emisi Kendaraan California yang Dinilai Terlalu Ketat
Pemerintahan Trump Gugat Aturan Emisi Kendaraan California yang Dinilai Terlalu Ketat
Pemerintah
BMKG Pastikan Indonesia Tak Dilanda Gelombang Panas
BMKG Pastikan Indonesia Tak Dilanda Gelombang Panas
Pemerintah
Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek
Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek
Pemerintah
Pemanasan Global Bikin Masyarakat Kurang Bergerak, Risiko Penyakit Kronis Naik
Pemanasan Global Bikin Masyarakat Kurang Bergerak, Risiko Penyakit Kronis Naik
LSM/Figur
DLH DKI Jakarta: Polusi Udara Jakarta 2019–2025 Lampaui Baku Mutu
DLH DKI Jakarta: Polusi Udara Jakarta 2019–2025 Lampaui Baku Mutu
Pemerintah
Cerita Pekerja IT di Indonesia Hadapi AI, Aktif Kejar Sertifikasi
Cerita Pekerja IT di Indonesia Hadapi AI, Aktif Kejar Sertifikasi
LSM/Figur
KLH Belum Ungkap Pemeriksaan Air Sungai Cisadane Tercemar Pestisida
KLH Belum Ungkap Pemeriksaan Air Sungai Cisadane Tercemar Pestisida
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau