Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transisi Energi Tak Punya Formula Ajaib, Perlu Pendekatan Bertahap

Kompas.com - 06/02/2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Maxensius Tri Sambodo mengatakan, tidak ada formula ajaib untuk transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Maxensius dalam workshop bertajuk "Climate Change Law and Policy: Comparative Study Between Korea and Indonesia in Achieving Green Energy Transition and Low Carbon Development" di Kantor BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Workshop tersebut digelar oleh Pusat Riset Hukum (PRH) BRIN berkolaborasi dengan Korea Foundation.

Baca juga: Gen Z dan Milenial Desak Pemerintah Segera Transisi ke Ekonomi Hijau

Menurut Maxensius, transisi energi merupakan faktor endogen atau berasal dari dalam negeri yang didorong oleh kemauan politik dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Faktor lainnya juga dipengaruhi dari luar negeri seperti konflik militer dan bencana energi seperti krisis nuklir atau global.

"Belajar dari sejarah, transisi yang terjadi didasarkan pada penemuan-penemuan baru, dengan dampak besar, dan dalam bentuk yang dapat diakses secara luas," kata Maxensius dikutip dari situs web BRIN, Senin (5/2/2024).

Dia menambahkan, kompleksitas transisi memerlukan pendekatan bertahap dan refleksi mendalam terhadap kebijakan memori institusional selama ini.

Baca juga: Pelaku Usaha Batu Bara Harus Didorong Terlibat Transisi Energi Berkeadilan

Sementara itu, Kepala PRH BRIN Laely Nurhidayah menjelaskan, perluasan energi terbarukan dan penghapusan bahan bakar fosil adalah salah satu elemen penting untuk dekarbonisasi.

Laely menyampaikan, Korea Selatan dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam mencapai transisi energi hijau. 

"Suplai listrik Indonesia bergantung pada batu bara sebesar 65 persen, pembangkitan listrik di Korea (Selatan) juga sangat bergantung pada batu bara yang mewakili lebih dari 40 persen total pembangkit," jelasnya.

Walau begitu, Laely menggarisbawahi Korea Selatan jauh lebih maju dalam teknologi kendaraan listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan perdagangan emisi.

Baca juga: Masih Banyak Perusahaan Nasional yang Tak Paham Transisi Net-Zero

"Just transition (transisi yang adil) merupakan hal baru di Indonesia, apa yang dapat kami pelajari dari undang-undang di Korea adalah memasukkan ketentuan transisi yang adil dalam undang-undang domestik yang saat ini tidak ada dalam undang-undang domestik Indonesia," ujar Laely.

Profesor dari Yonsei University Tae Yong Jung menyatakan kerangka hukum merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur transisi energi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dia menjabarkan, transisi yang adil adalah kerangka kerja yang melibatkan serangkaian prinsip, proses, dan praktik untuk beralih dari perekonomian ekstraktif ke perekonomian regeneratif.

Hal tersebut adalah kerangka kerja berbasis visi yang membangun kekuatan ekonomi dan politik.

Baca juga: Komitmen Pasangan Capres-Cawapres untuk Nol Deforestasi dalam Transisi Energi Dipertanyakan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Swasta
Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

LSM/Figur
Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

LSM/Figur
Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Pemerintah
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Pemerintah
Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Pemerintah
Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

LSM/Figur
Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Pemerintah
YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

LSM/Figur
Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Pemerintah
Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Pemerintah
KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

Pemerintah
ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

Swasta
Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

LSM/Figur
Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com