Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Bonus Demografi, Data Pendidikan dan Ketenagakerjaan Harus Sinkron

Kompas.com, 6 Februari 2024, 11:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Sinkronisasi data pendidikan dan ketenagakerjaan diperlukan untuk menjadi acuan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja oleh pelaku industri dan menyambut bonus demografi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono sebagaimana dilansir Antara.

"Peta data, peta tenaga kerja, peta pendidikan itu harus betul-betul disinkronkan," ujar Nunung dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Solusi Ganjar Atasi Mahalnya UKT, Setop Liberalisasi Pendidikan

Pemetaan diperlukan untuk mengetahui secara pasti kebutuhan industri di Indonesia yang akan menyerap tenaga kerja.

Pasalnya, dalam era bonus demografi pada 2030-2045, Indonesia akan didominasi oleh pekerja usia produktif.

Nunung menjelaskan, interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha penting untuk menyiapkan pekerja terampil sejak dari hulu, yaitu bangku pendidikan.

Interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha juga memberikan para pelajar kesempatan magang untuk mendapatkan pengalaman.

Baca juga: Anies: Pengeluaran untuk Pendidikan Bukan Biaya, tapi Investasi

"Kalau kita lihat loop-nya lagi dari satu map tadi bagaimana di hulunya kita bereskan, kurikulumnya dimasukkan," katanya.

Sinkronisasi itu, katanya, juga akan memudahkan perkenalan perkembangan teknologi yang digunakan oleh industri.

Hal tersebut untuk memastikan pemahaman para pelajar tidak ketinggalan mengenai teknologi yang dicari oleh para pengusaha dari pencari kerja.

Pemerintah mendorong sinkronisasi itu dapat diwujudkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Di dalam Perpres tersebut menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023 memperlihatkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar masih berasal dari tingkat pendidikan SMA dan kejuruan yaitu 8,41 persen dari total TPT pada bulan itu.

Persentase itu disusul lulusan pendidikan diploma 5,59 persen serta 3,85 persen lulusan SMP dan SD.

Baca juga: HUT Ke-15 YPA-MDR, Berkomitmen Sejahterakan Pendidikan Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Praktik 'Open Dumping' Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
LSM/Figur
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Pemerintah
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Pemerintah
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
LSM/Figur
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
LSM/Figur
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
Pemerintah
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara 'Hilirisasi' Ikan Sapu-Sapu
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara "Hilirisasi" Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
LSM/Figur
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
BUMN
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Pemerintah
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
Pemerintah
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau