Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Bonus Demografi, Data Pendidikan dan Ketenagakerjaan Harus Sinkron

Kompas.com - 06/02/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Sinkronisasi data pendidikan dan ketenagakerjaan diperlukan untuk menjadi acuan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja oleh pelaku industri dan menyambut bonus demografi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono sebagaimana dilansir Antara.

"Peta data, peta tenaga kerja, peta pendidikan itu harus betul-betul disinkronkan," ujar Nunung dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Solusi Ganjar Atasi Mahalnya UKT, Setop Liberalisasi Pendidikan

Pemetaan diperlukan untuk mengetahui secara pasti kebutuhan industri di Indonesia yang akan menyerap tenaga kerja.

Pasalnya, dalam era bonus demografi pada 2030-2045, Indonesia akan didominasi oleh pekerja usia produktif.

Nunung menjelaskan, interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha penting untuk menyiapkan pekerja terampil sejak dari hulu, yaitu bangku pendidikan.

Interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha juga memberikan para pelajar kesempatan magang untuk mendapatkan pengalaman.

Baca juga: Anies: Pengeluaran untuk Pendidikan Bukan Biaya, tapi Investasi

"Kalau kita lihat loop-nya lagi dari satu map tadi bagaimana di hulunya kita bereskan, kurikulumnya dimasukkan," katanya.

Sinkronisasi itu, katanya, juga akan memudahkan perkenalan perkembangan teknologi yang digunakan oleh industri.

Hal tersebut untuk memastikan pemahaman para pelajar tidak ketinggalan mengenai teknologi yang dicari oleh para pengusaha dari pencari kerja.

Pemerintah mendorong sinkronisasi itu dapat diwujudkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Di dalam Perpres tersebut menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023 memperlihatkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar masih berasal dari tingkat pendidikan SMA dan kejuruan yaitu 8,41 persen dari total TPT pada bulan itu.

Persentase itu disusul lulusan pendidikan diploma 5,59 persen serta 3,85 persen lulusan SMP dan SD.

Baca juga: HUT Ke-15 YPA-MDR, Berkomitmen Sejahterakan Pendidikan Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
300 Hektare Kebun Sawit Ilegal di TN Tesso Nilo Rata dengan Tanah
300 Hektare Kebun Sawit Ilegal di TN Tesso Nilo Rata dengan Tanah
Pemerintah
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pasar Teluk Gong Sulap Limbah Jadi Kompos hingga Jual Kemasan Bekas
Pemerintah
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI
Pemerintah
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Di Balik Larangan Ekspor Pasir Laut
Pemerintah
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
4 Perusahaan Terancam Pidana karena Tambang Ilegal di Gunung Karang
Pemerintah
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau