Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Bonus Demografi, Data Pendidikan dan Ketenagakerjaan Harus Sinkron

Kompas.com - 06/02/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Sinkronisasi data pendidikan dan ketenagakerjaan diperlukan untuk menjadi acuan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja oleh pelaku industri dan menyambut bonus demografi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono sebagaimana dilansir Antara.

"Peta data, peta tenaga kerja, peta pendidikan itu harus betul-betul disinkronkan," ujar Nunung dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Solusi Ganjar Atasi Mahalnya UKT, Setop Liberalisasi Pendidikan

Pemetaan diperlukan untuk mengetahui secara pasti kebutuhan industri di Indonesia yang akan menyerap tenaga kerja.

Pasalnya, dalam era bonus demografi pada 2030-2045, Indonesia akan didominasi oleh pekerja usia produktif.

Nunung menjelaskan, interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha penting untuk menyiapkan pekerja terampil sejak dari hulu, yaitu bangku pendidikan.

Interaksi antara dunia pendidikan dan dunia usaha juga memberikan para pelajar kesempatan magang untuk mendapatkan pengalaman.

Baca juga: Anies: Pengeluaran untuk Pendidikan Bukan Biaya, tapi Investasi

"Kalau kita lihat loop-nya lagi dari satu map tadi bagaimana di hulunya kita bereskan, kurikulumnya dimasukkan," katanya.

Sinkronisasi itu, katanya, juga akan memudahkan perkenalan perkembangan teknologi yang digunakan oleh industri.

Hal tersebut untuk memastikan pemahaman para pelajar tidak ketinggalan mengenai teknologi yang dicari oleh para pengusaha dari pencari kerja.

Pemerintah mendorong sinkronisasi itu dapat diwujudkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Di dalam Perpres tersebut menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023 memperlihatkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling besar masih berasal dari tingkat pendidikan SMA dan kejuruan yaitu 8,41 persen dari total TPT pada bulan itu.

Persentase itu disusul lulusan pendidikan diploma 5,59 persen serta 3,85 persen lulusan SMP dan SD.

Baca juga: HUT Ke-15 YPA-MDR, Berkomitmen Sejahterakan Pendidikan Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bappenas Gelar Lomba Menulis, Dorong Perempuan Berani Bersuara
Bappenas Gelar Lomba Menulis, Dorong Perempuan Berani Bersuara
Pemerintah
Gara-gara Sampah, Warga Sekitar Cipeucang Harus Hidup Bergantung Air Galon
Gara-gara Sampah, Warga Sekitar Cipeucang Harus Hidup Bergantung Air Galon
LSM/Figur
Dulu Krisis, Petani Sumba Timur Kini Panen Enam Ton Bibit Rumput Laut
Dulu Krisis, Petani Sumba Timur Kini Panen Enam Ton Bibit Rumput Laut
Pemerintah
Pemanasan Global Memburuk, Komunikasi Luar Angkasa Terancam
Pemanasan Global Memburuk, Komunikasi Luar Angkasa Terancam
Pemerintah
Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Banjir
Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Banjir
Pemerintah
WWF-Indonesia Dorong Inisiatif Nature-Positive dan Ajak Generasi Muda Melestarikan Alam
WWF-Indonesia Dorong Inisiatif Nature-Positive dan Ajak Generasi Muda Melestarikan Alam
LSM/Figur
Pemerintah Godok Revisi UU Kehutanan, Fokuskan Pengelolaan Hutan
Pemerintah Godok Revisi UU Kehutanan, Fokuskan Pengelolaan Hutan
Pemerintah
Krisis Pendanaan, Sepertiga Program Anti Kekerasan Perempuan Terancam Tutup
Krisis Pendanaan, Sepertiga Program Anti Kekerasan Perempuan Terancam Tutup
Pemerintah
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Tambah 2.300 Proyek Baru, Picu Krisis Karbon
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Tambah 2.300 Proyek Baru, Picu Krisis Karbon
Pemerintah
Menhut: Tambang Emas Ilegal Akan Ditindak Setegas-tegasnya
Menhut: Tambang Emas Ilegal Akan Ditindak Setegas-tegasnya
Pemerintah
ERIA Sebut ASEAN Butuh Terobosan untuk Dorong Transisi Industri Berkelanjutan
ERIA Sebut ASEAN Butuh Terobosan untuk Dorong Transisi Industri Berkelanjutan
Pemerintah
AS Ekspor Sampah Elektronik, Banjiri Asia Tenggara
AS Ekspor Sampah Elektronik, Banjiri Asia Tenggara
Pemerintah
Diterpa Bencana Iklim, Perempuan Pesisir Tangguh dan Pandai Shifting Pekerjaan
Diterpa Bencana Iklim, Perempuan Pesisir Tangguh dan Pandai Shifting Pekerjaan
LSM/Figur
SIEW 2025: Chandra Asri Siapkan 1 Miliar Dollar AS untuk Investasi di RI dan Singapura
SIEW 2025: Chandra Asri Siapkan 1 Miliar Dollar AS untuk Investasi di RI dan Singapura
Swasta
Polemik Pembakaran Mahkota Cendrawasih, Kemenhut Janji Hormati Budaya Papua
Polemik Pembakaran Mahkota Cendrawasih, Kemenhut Janji Hormati Budaya Papua
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau