Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2,48 Juta Karbon dari Indonesia Dijual ke Luar Negeri Mulai 20 Januari

Kompas.com - 17/01/2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan terdapat 2,48 juta ton karbon dioksida ekuivalen siap diperdagangkan secara global pada 20 Januari ini alias Senin depan.  

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudjianto di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ary menyebut, rencana penjualan carbon credit atau sertifikat karbon tersebut merupakan langkah besar bagi Indonesia.

Baca juga: Perdagangan Karbon Berpeluang Dongkrak Investasi Teknologi Hijau

"Kita optimis bahwa bersama-sama, kita mampu mengimplementasikan dan menghadapi tantangan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC sekaligus memperoleh manfaat ekonomi," kata Ary, sebagaimana dilansir Antara

Dia menyebut Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) siap meluncurkan perdagangan karbon internasional yang akan diresmikan pada 20 Januari 2025.

Potensi besar karbon di Indonesia sendiri tercermin dari nilai perdagangan yang telah mencapai Rp 55,237 miliar sejak bursa karbon mulai beroperasi pada September 2023.

Dari nilai tersebut, volume perdagangan mencapai 1,040 juta ton karbon dioksida.

Baca juga: Indonesia Bersiap Memulai Perdagangan Karbon Internasional

IDXCarbon, platform perdagangan karbon yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia (BEI), akan menjadi tulang punggung transaksi karbon internasional.

Namun, Ary menyebut masih memerlukan fondasi kokoh berupa regulasi yang adil, sistem pengawasan transparan, dan komitmen bersama dari semua pihak.

Indonesia, katanya, telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, didukung oleh infrastruktur transparansi berupa Sistem Registri Nasional (SRN) PPI.

Langkah perdagangan karbon itu sendiri menjadi instrumen penting untuk mencapai target iklim nasional yang tertuang dalam dokumen NDC.

Baca juga: WWF Indonesia: Perdagangan Karbon Internasional Bisa Bawa Dampak Positif

Berdasarkan Enhanced NDC, terdapat target pengurangan emisi GRK menjadi 31,89 persen lewat upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Indonesia juga bersiap mengeluarkan Second NDC yang akan disampaikan ke UNFCCC pada 2024 yang memperkuat komitmen iklim hingga 2035.

Dokumen itu mencakup sektor baru seperti kelautan dan hulu migas, serta elemen penting seperti transisi berkeadilan dan adaptasi iklim.

"Kita semua harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengurangi emisi GRK serta meningkatkan ketahanan iklim demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," demikian Ary.

Baca juga: Perdagangan Karbon Internasional di IDX: Baru 1 dari Energi Terbarukan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
BUMN
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
LSM/Figur
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Pemerintah
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
Pemerintah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemerintah
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
LSM/Figur
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
Pemerintah
Studi EY: Mayoritas Perusahaan akan Tingkatkan Anggaran Keselamatan Kerja
Studi EY: Mayoritas Perusahaan akan Tingkatkan Anggaran Keselamatan Kerja
Pemerintah
Transformasi Biru Cegah Biaya 35 Persen PDB akibat Pangan Tak Sehat
Transformasi Biru Cegah Biaya 35 Persen PDB akibat Pangan Tak Sehat
LSM/Figur
Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan,  Peneliti Desak Kebijakan Khusus
Dekarbonisasi Berpotensi Naikkan Angka Kemiskinan, Peneliti Desak Kebijakan Khusus
Pemerintah
KKP Siapkan 17 Lokasi Karbon Biru, dari Pesisir Jawa hingga Situs Warisan Dunia
KKP Siapkan 17 Lokasi Karbon Biru, dari Pesisir Jawa hingga Situs Warisan Dunia
Pemerintah
Kerusakan Alam Berpotensi Rugikan Industri Global hingga 430 Miliar Dolar AS per Tahun
Kerusakan Alam Berpotensi Rugikan Industri Global hingga 430 Miliar Dolar AS per Tahun
Pemerintah
Bakoel Bamboe Nusantara Hadir di IKN, Tawarkan Kuliner Ramah Lingkungan
Bakoel Bamboe Nusantara Hadir di IKN, Tawarkan Kuliner Ramah Lingkungan
Swasta
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
Pemerintah
BNPB Rinci Data Terbaru Korban Banjir Bali dan Uraikan Sebabnya
BNPB Rinci Data Terbaru Korban Banjir Bali dan Uraikan Sebabnya
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau