Di Mana Keadilan Iklim? Yang Kaya Boros Energi, Yang Miskin Tanggung Dampaknya

Oleh Stanislaus Risadi Apresian*

KOMPAS.com - Orang terkaya di dunia berkontribusi besar terhadap perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dan mengakibatkan berbagai bencana terkait cuaca dan air, seperti banjir dan kekeringan.

Riset terbaru dari Schöngart dan tim di Nature Climate Change pada 7 Mei 2025 memaparkan dua pertiga dari emisi yang menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh aktivitas 10 persen orang terkaya di dunia.

Penelitian ini menggunakan data emisi sepanjang 1990 hingga 2019 dan spesifik menganalisis data emisi yang dihasilkan oleh kelompok 10 persen, 1 persen, dan 0,1 persen orang paling kaya secara global.

Hasil riset menunjukkan bahwa 10 persen orang terkaya di dunia menyumbang emisi 6,5 lebih besar dibandingkan rata-rata orang pada umumnya. Untuk kelompok 1 persen dan 0,1 persen yang lebih elite, angkanya meroket 20 dan 76 kali lipat.

Temuan ini kian menegaskan adanya ketidakadilan iklim. Negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat menengah ke bawah yang berkontribusi lebih sedikit terhadap emisi global justru paling terdampak perubahan iklim akibat jejak emisi negara maju dan elite global.

Jejak karbon orang kaya: Gaya hidup dan investasi

Dua sumber emisi utama yang dihasilkan oleh kelompok orang kaya berasal dari gaya hidup intensif karbon dan jenis investasi mereka.

Pertama, soal gaya hidup. Penggunaan jet pribadi jadi simbol status yang kian lazim di kalangan orang kaya. Padahal, pesawat jenis ini menghasilkan emisi per kilometer yang jauh lebih tinggi dibanding moda transportasi lain. Jet populer seperti Cessna Citation XLS misalnya, menghabiskan rata-rata 189 galon (857 liter) bahan bakar per jam.

Pada 2022, Taylor Swift dinobatkan sebagai selebritas penyumbang emisi CO2e terbesar. Dalam satu tahun, ia terbang selama 22.923 menit di udara atau 15,9 hari dengan total 170 penerbangan. Total emisi yang dihasilkan mencapai 8.293 ton atau 1.184 kali emisi tahunan rata-rata orang biasa.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia misalnya, menjadi sorotan publik karena menggunakan jet pribadi saat mudik Lebaran.

Meski mengaku tak pakai duit negara, persoalannya emisi yang dihasilkan jet pribadi dalam satu kali penerbangan lintas wilayah mencapai 3,6 Mt CO?. Menurut studi Gossling, Humpe, dan Leitão, total penerbangan jet pribadi pada 2023 setara dengan emisi 3,7 juta mobil bensin dalam setahun.

Selain Bahlil, putra Presiden RI ketujuh Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga sempat dikritik publik setelah naik jet pribadi ke AS, yang ditaksir menghasilkan 83,5 Mt CO?.

Kedua, soal portofolio investasi. Banyak orang kaya menanamkan uang mereka di sektor tinggi emisi seperti batu bara dan industri berat. Riset yang dilakukan Chancel membuktikan bahwa sebagian besar emisi yang dihasilkan 1 persen orang kaya berasal dari hasil investasi tak ramah lingkungannya.

Baca juga: Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya

Beberapa nama besar dalam daftar orang terkaya di Indonesia mendapatkan kekayaan dari usaha tambang batu bara, seperti Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk; keluarga Widjaja yang menguasai Sinar Mas Group; dan Garibaldi Thohir, pendiri emiten PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Ogah tinggalkan gaya hidup tinggi emisi

Gaya hidup mewah para elite sebenarnya jadi kunci pengurangan emisi global. Sayangnya, kebanyakan enggan mengubah gaya hidup nyaman mereka menjadi lebih ramah lingkungan, meski krisis iklim semakin nyata.

Riset Duncan, Hjelmskog, dan Papies di United Kingdom (UK) dengan judul “I can’t compromise the quality of my life I’m sorry” telah membuktikan hal ini.

Hasilnya, 69 persen responden orang kaya di UK enggan membatasi perjalanan udara mereka secara sukarela menjadi satu kali dalam tiga tahun. Ketika wacana ini dijadikan kebijakan pemerintah, angka penolakan melonjak menjadi 78 persen.

Sikap serupa juga muncul saat wacana pembatasan mobil pribadi. Sebanyak 65 persen menolak melepas kepemilikan mobil mereka. Jika jadi aturan resmi, 73 persen menyatakan tidak setuju.

Di Indonesia, situasi dan dinamikanya serupa. Di Jakarta, meski transportasi publik terus diperluas, kendaraan pribadi tetap menjadi primadona dengan laju pertumbuhan penjualan kendaraan pribadi yang selalu positif. Tidak sedikit di antara warga Jabodetabek bahkan memiliki dua hingga tiga mobil hanya untuk menghindari aturan ganjil-genap.

Sementara itu, dampak perubahan iklim—seperti, gagal panen, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya—akan semakin parah dan meluas.

Akibatnya, banyak orang, terutama yang sudah rentan secara ekonomi, akan kehilangan sumber penghasilan, tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Baca juga: Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi

Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa tanpa perubahan iklim, penduduk dunia yang mengalami kemiskinan ekstrem akan menyentuh angka 313,5 juta jiwa. Sebagian besar di antara mereka berada di kawasan sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik, dan Amerika Latin dan Karibia.

Dengan adanya perubahan iklim, penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem diprediksi akan bertambah menjadi 100,7 juta jiwa.

Kebijakan iklim harus lebih berkeadilan

Dari berbagai riset yang ada, kita jelas tidak bisa mengharapkan kesadaran pribadi kelompok orang kaya untuk mengubah gaya hidup boros energi mereka. Pemerintah perlu hadir lewat kebijakan iklim yang tegas dan berkeadilan.

Langkah pertama bisa dimulai dari pejabat publik. Harus ada imbauan, bahkan sanksi atau teguran keras, bagi pejabat yang masih memamerkan gaya hidup tinggi emisi.

Pejabat pemerintah semestinya jadi teladan dalam upaya pengurangan emisi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak krisis iklim.

Alih-alih memperkuat transportasi publik ramah lingkungan, pemerintah justru jor-joran memberikan insentif untuk mendorong industri mobil listrik yang hanya bisa dinikmati kelas menengah ke atas.

Kepemilikan mobil pribadi harus dibatasi. Bahkan seharusnya pemerintah meningkatkan pajak progresif untuk mobil kedua dan ketiga.

Selain itu, pemerintah harus mendorong orang-orang terkaya di Indonesia untuk mengalihkan investasinya ke sektor energi terbarukan dan meninggalkan batu bara. Tanpa langkah tegas, mimpi keadilan iklim hanya akan jadi angan-angan.

* Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan

Kezia Regina Setyono, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Baca juga: Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global