KOMPAS.com - PBB memperingatkan dalam laporan barunya bahwa kenaikan belanja militer global yang terus-menerus bisa merusak kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).
PBB, mengutip analisis dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), menyatakan bahwa belanja militer di seluruh dunia melonjak hingga mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,7 triliun dolar AS, pada tahun 2024.
Kenaikan ini terjadi secara konsisten selama satu dekade. Angka ini merupakan kenaikan sebesar 9 persen dari tahun sebelumnya, yang menjadi lonjakan paling tajam sejak tahun 1988 selama Perang Dingin.
Laporan SIPRI memproyeksikan bahwa dengan laju ini, belanja militer bisa naik hingga mencapai 6,6 triliun dolar AS pada tahun 2035.
Analisis PBB kemudian menemukan adanya hubungan langsung antara fokus anggaran pada sektor pertahanan di lebih dari 100 negara pada tahun 2024 dan terhambatnya kemajuan dunia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Baca juga: Laporan PBB Sebut Asia dan Pasifik Perlu Pendanaan Mendesak untuk Capai SDG
PBB mencatat dalam laporannya The Security We Need: Rebalancing Military Spending for a Sustainable and Peaceful Future bahwa kekurangan pendanaan tahunan untuk SDG sebesar 4 triliun dolar AS, yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 6,4 triliun dolar AS pada tahun 2030, diperburuk oleh pengalihan dana ke sektor militer.
Padahal hanya dengan sekitar 10 persen dari belanja militer global tahun 2024 per tahunnya sudah bisa menutup kesenjangan kemiskinan ekstrem dan memvaksinasi penuh setiap anak di seluruh dunia.
Sementara dengan alokasi yang sedikit lebih besar, yaitu 15 persen semua orang di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar.
Selain itu seperti melansir Down to Earth, Selasa (9/9/2025), semua negara berkembang akan memiliki dana adaptasi iklim yang cukup untuk satu tahun.
Di 140 negara berpenghasilan rendah dan menengah, setiap orang bisa mendapatkan akses ke air bersih dan sanitasi yang aman hanya dengan 5 persen dari total belanja militer global pada tahun 2024.
Dana sebesar ini juga akan mencakup biaya awal tahunan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang. Bahkan, hanya 3,5 persen dari jumlah tersebut setiap tahunnya sudah bisa menghapus kelaparan dunia pada tahun 2030.
"Negara-negara terkaya membelanjakan 30 kali lebih banyak untuk militer mereka dibandingkan untuk menyediakan pendanaan iklim bagi negara-negara paling rentan di dunia," tulis laporan PBB.
Baca juga: 2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
PBB juga mencatat bahwa belanja militer secara tidak langsung merusak pembangunan dengan cara membatasi pertumbuhan ekonomi, memperdalam ketidaksetaraan gender, memicu kerusakan lingkungan, dan menghambat adaptasi iklim.
Terlepas dari banyaknya uang yang dicurahkan untuk militer, para penulis laporan mengamati bahwa keamanan global tetap sulit tercapai.
Alih-alih meningkatkan keamanan, belanja militer global yang lebih tinggi justru mengacaukan tatanan dunia dengan memicu perlombaan senjata dan memperdalam ketidakpercayaan antarnegara.
PBB mendesak komunitas internasional untuk melakukan penyesuaian kembali yang mendasar pada strategi keamanan dan pembangunan global.
Mereka menganjurkan pergeseran dari militerisasi menuju diplomasi, kerja sama internasional, dan investasi yang berpusat pada manusia.
Laporan tersebut juga menyerukan agar belanja militer diintegrasikan ke dalam diskusi perlucutan senjata, dan mempromosikan transparansi dalam anggaran pertahanan untuk menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab fiskal.
PBB menekankan bahwa menyeimbangkan kembali prioritas menuju pembangunan berkelanjutan dan multilateralisme bukan sekadar keharusan moral, tetapi juga strategi nyata untuk mencapai perdamaian abadi.
Baca juga: Hadapi Krisis Iklim, Bone dan TTS Masukkan Pangan Lokal ke Kurikulum
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya