Laporan PBB Sebut Asia dan Pasifik Perlu Pendanaan Mendesak untuk Capai SDG

KOMPAS.com - Negara-negara berkembang--khususnya di Asia dan Pasifik, kini menghadapi kekurangan dana tahunan antara 2,5triliun dolar AS sampai 4 triliun dolar AS untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tekanan finansial dan geopolitik di seluruh wilayah tersebut juga akan makin menghambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, aksi iklim, dan pemulihan ekonomi.

Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam pembiayaan pembangunan, banyak negara di kawasan ini bisa tertinggal jauh di belakang.

Temuan tersebut merupakan hasil dari laporan baru Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (ESCAP).

Melansir Eco Business, Minggu (3/8/2025) Laporan Financing for Development edisi keenam dari ESCAP ini menyoroti kelemahan yang sudah lama ada dalam sistem keuangan publik dan investasi swasta.

Baca juga: Tinggal 3 Tahun, Kita Kehabisan Waktu Atasi Krisis Iklim jika Tak Gerak Cepat

Banyak pemerintah di kawasan ini masih kesulitan dalam meningkatkan pendapatan domestik pada skala yang diperlukan. Struktur pajak masih tidak efisien, dan peluang untuk memanfaatkan kekayaan serta real estat sering kali kurang dimanfaatkan.

Pada saat yang sama, pasar modal belum berkembang, dan pendanaan swasta jarang mencapai sektor-sektor berdampak tinggi seperti energi bersih, layanan kesehatan, atau perumahan terjangkau.

"Tantangan dan peluang ini paling mendesak di Asia dan Pasifik," ungkap Armida Salsiah Alisjahbana, Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP.

"Ini adalah momen kita untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan lestari bagi semua. Kami berupaya mendukung solusi yang sesuai dengan konteks regional, unggul secara teknis, dan terjangkau secara finansial. Tanpa kepemimpinan yang berani dari Asia dan Pasifik, transisi global yang kita harapkan tidak akan terwujud," lanjutnya.

Krisis utang publik juga menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan.

Laporan ini pun mendorong peminjaman yang lebih bijak, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, dan koordinasi yang lebih kuat di antara kreditor untuk mencapai penyelesaian utang yang adil dan efisien.

Baca juga: Pakar Katakan, Intervensi Iklim di Laut Sia-sia jika Tata Kelolanya Masih Sama Buruknya

Laporan ini selanjutnya menganjurkan agar pendanaan berkelanjutan dan tujuan pembangunan lebih diselaraskan.

Laporan juga menyebutkan bahwa investasi yang dirancang untuk mendukung tujuan lingkungan dan ekonomi secara bersamaan lebih berpeluang untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan planet.

"Laporan ini adalah panduan penting bagi pemerintah dan regulator untuk memperluas akses pendanaan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini memberikan cara-cara efektif untuk memastikan ketersediaan modal, dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan kondisi spesifik," ujar Faizidin Qakhkhorzoda, Menteri Keuangan Republik Tajikistan.

Ia juga mendukung seruan untuk memperkuat regulasi keuangan berkelanjutan, meningkatkan standar keterbukaan informasi, dan mendorong instrumen keuangan yang inovatif.