Transformasi Biru Cegah Biaya 35 Persen PDB akibat Pangan Tak Sehat

KOMPAS.com - Indonesia perlu bergerak ke arah Transformasi Biru untuk mencegah biaya tersembunyi sebesar 35 persen Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak pangan tidak sehat.

Blue Transformation merujuk pada upaya menciptakan keseimbangan antara perekonomian pesisir dan keberlanjutan ekologi laut.

Untuk menuju ke sana, pertama, Indonesia perlu mendukung sistem pangan akuatik yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dengan tetap menjaga lingkungan.

Kedua, Indonesia harus menjaga inklusivitas rantai nilai (value chain) dalam sistem pangan akuatik demi mewujudkan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Dengan rantai nilai inklusif, sistem pangan akuatik akan mampu beradaptasi dengan berbagai guncangan, termasuk perubahan iklim.

Ketiga, Indonesia wajib mengondisikan lingkungan yang lebih baik untuk meningkatkan keberhasilan Blue Transformation.

Asisten Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO), Ageng Herianto, mengatakan harga kerap menjadi kendala Transformasi Biru.

Pasalnya, tuntutan bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas, dalam hal ini nutrisi.

"Yang lebih baik nutrisinya biasanya 4 kali lebih mahal," ujarnya dalam Peluncuran Rencana Aksi Bersama Pengembangan Pangan Akuatik Indonesia, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Iradiasi Pangan Jadi Solusi Tekan Risiko Kontaminasi pada Makanan

Meski demikian, upaya untuk bergerak ke pangan biru tetap diupayakan. Ageng menuturkan rencana membuat food system hub, yaitu bagaimana pangan terkait dengan iklim.

"Ini tantangan tersendiri ya. Rencana aksi (bersama untuk Blue Transformation) harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tadi," ucapnya.

Ageng menyebut ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan Indonesia untuk mewujudkan Blue Transformation.

Pertama, mempromosikan perubahan dari intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya perikanan menjadi keberlanjutan.

Kedua, memperkuat pengelolaan sektor perikanan dan kelautan untuk mencapai stok yang sehat.

Ketiga, meningkatkan rantai nilai perairan.

"Rantai nilai ini menjadi permasalahan ketidakadilan saat ini karena keuntungan tidak bisa memberikan insentif kepada pelaku-pelaku yang kecil," tutur Ageng.

Menurutnya, transparansi pasar dan perdagangan yang adil penting dalam menangani permasalahan rantai nilai tersebut.

Ia mencontohkan pengalaman pembudidaya rumput laut sebagai pelaku usaha kecil di Sumba Timur yang sering mendapatkan harga rendah karena informasi tidak memadai.

"Karena selalu ditahan oleh pihak perantara, tidak dibagikan informasinya. Jadi, tidak ada insentif bagi pembudidaya rumput laut itu," ujarnya.

Persoalan informasi yang menjadi hambatan besar bagi pelaku-pelaku kecil harus diatasi agar Transformasi Biru bisa berjalan.

Baca juga: Kemenko Pangan: MBG Kurang Ikan, Perlu Manfaatkan Pangan Akuatik