JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Perdesaan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (DEFRA) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dalam rangka mengurangi sampah plastik dan polusi laut.
Dalam dokumen kerja sama itu, kedua negara bersepakat memperkuat legislasi dan penegakan lingkungan, meningkatkan pengelolaan kualitas udara maupun air, menangani limbah berbahaya, hingga mengembangkan pendekatan circular economy.
"MoU ini menandai awal kolaborasi yang praktis dan setara antara Indonesia dan Inggris untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mempercepat solusi pengelolaan sampah dan plastik, serta membuka akses pembiayaan inovatif bagi pelestarian ekosistem kita," ujar Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
Baca juga: 5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
Dia menjelaskan, kerja sama berbentuk pertukaran teknis dan pejabat, proyek bersama, pelatihan, riset, maupun koordinasi lintas kementerian dengan pembentukan Komite Pengarah Bersama sebagai forum koordinasi dan evaluasi.
Inggris, nantinya memberikan pembiayaan melalui pendanaan karbon dan pengembangan pasar karbon alam, termasuk dukungan UK PACT untuk pengembangan carbon credits kehutanan, inisiatif Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan dan Jambi, serta potensi keterlibatan Bio-Fund.
Indonesia dan DEFRA juga menjajaki partisipasi di inisiatif pendanaan multilateral seperti Friends of Cali Fund dan Tropical Forest Forever Facility (TFFF), serta dukungan Climate and Clean Air Coalition senilai 5 juta dollar AS untuk inisiatif bersih udara. Termasuk proyek penangkapan metana dari Palm Oil Mill Effluent (POME).
KLH menegaskan perlunya penguatan instrumen Extended Producer Responsibility (EPR) atau pengelolaan sampah oleh produsen. Merespons hal itu, DEFRA turut mendorong perusahaan-perusahaan yang berpusat di Inggris agar memperbaiki pengelolaan kemasan di Indonesia melalui transfer kebijakan, teknologi, dan fasilitasi pertemuan pembeli-penjual internasional.
Baca juga: Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Kedua negara juga menyepakati pilot instrumen EPR, dan program peningkatan kapasitas di tingkat daerah serta kolaborasi dengan merek global untuk transparansi kemasan serta klaim produk.
Parliamentary Under-Secretary of State for Nature DEFRA, Mary Creagh, menyatakan pihaknya sedang mencoba cara membawa pendanaan baru ke pasar karbon.
"Saya sangat tertarik mendengar Menteri berbicara tentang peran Indonesia dalam melindungi gambut tropis, sebuah topik yang sangat dekat di hati saya, melindungi lahan gambut di Inggris,” ucap Creagh.
Hasil pertemuan tersebut, mencerminkan saling pengakuan atas capaian Indonesia dalam perlindungan kawasan tropis dan kesepakatan untuk menjawab tantangan pencemaran plastik lokal dan global. Kedua pihak memperkuat kerja sama teknis dan kunjungan tim guna mematangkan program pilot dan peluang investasi lingkungan yang berdampak.
"Bersama, kami akan menangani polusi plastik dan membuka jalur pendanaan baru untuk pasar karbon alam. Kami menantikan kunjungan balasan Menteri dan tim ke Inggris tahun depan," tutur dia.
KLH dan DEFRA bakal menyusun lampiran operasional yang memuat program prioritas 12-18 bulan, mekanisme pembiayaan proyek, serta Kerangka Acuan Kegiatan untuk Komite Pengarah Bersama.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya