3 Skenario ATR/BPN Selesaikan Lahan Masyarakat Diklaim Kawasan Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelesaikan konflik lahan-lahan masyarakat yang diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan tiga skenario.

Pertama, konflik agraria dengan sertifikat tanah telah terbit, tapi kemudian diklaim sebagai kawasan hutan. Bila terjadi skenario ini dan jika sertifikat tanah telah terbit, Kementerian ATR/BPN akan memenangkannya.

Baca juga:

• Banjir di Sumatera Disebut Mirip Konflik Agraria, Akar Masalah Diabaikan
• Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit

Kedua, konflik agraria dengan kawasan hutan sudah ditetapkan dan sertifikat tanah muncul belakangan. 

Bila terjadi skenario ini dan jika data klaim kawasan hutan solid dan benar, Kementerian ATR/BPN akan membatalkan sertifikat tanah.

Ketiga, konflik agraria belum bersertifikat, yang sudah dihuni masyarakat sebelum diklaim kawasan hutan. Dalam skenario ini, keputusan akan diambil berdasarkan uji kelayakan dan mempertimbangkan aspek ekologi dan kepentingan masyarakat.

Kalau tidak menimbulkan konflik sosial atau mengganggu ekosistem, kemungkinan keputusan politik dan rekomendasinya melepaskan status kawasan hutannya.

Baca juga:

• Upaya Restorasi TN Tesso Nilo 31.000 Hektar, Cukupkah untuk Gajah?
• Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo

Bagaimana dengan Taman Nasional Tesso Nilo?

Berisiko dikembalikan menjadi taman nasional 

Tangkapan layar Google Earth Foto Taman Nasional Tesso Nilo dari Tahun 2025.

Kalau masyarakat mengganggu ekosistem dan "menduduki" lahan dengan tidak melalui proses yang benar, risikonya akan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hal tersebut bisa dilihat dari kasus Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau, yang mana banyak orang mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan dan tetap mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Bahkan, kawasan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo hanya tersisa 14.000 hektar dari luas definitif sekitar 83.000 hektar.

"Nah, ini Tesso Nilo, tapi apa pun yang terjadi, kami lanjut kepada seperti itu, kawasan ekologi nasional dan mempunyai PR batas-batasnya tentang hutan, maka itu akan dikembalikan menjadi taman nasional, habitat satwa, gajah-gajah Sumatera itu," ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (19/12/2025).