PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, pihak-pihak yang menolak rencana swasembada pemerintah di Papua bermaksud mendukung impor pangan.

"Dan bangsa itu akan bertahan, jika salah satunya ketahanan pangannya tercukupi. Jika menolak ketahanan pangan, berarti bisa mendukung impor," ujar Nusron di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: 

• PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
• Walhi Kritik Usulan Presiden Prabowo Ekspansi Sawit dan Tebu di Papua

Nusron menambahkan, pemerintah akan mengajak berdialog pihak-pihak yang menolak cetak sawah melalui Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

“Kalau memang ada yang menolak, ya nanti tugas pemerintah melakukan dialog yang sama yang menolak," ucap dia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid jelaskan urgensi swasembada 

Pertambahan jumlah penduduk perlu diiringi ekstensifikasi lahan pertanian

Freepik/zirconicusso Menteri ATR Nusron Wahid menyampaikan, pihak-pihak yang menolak rencana swasembada pemerintah di Papua bermaksud mendukung impor pangan.

Menurut Nusron, kenaikan jumlah penduduk Indonesia perlu diiringi dengan ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian guna memasok kebutuhan pangan. Hal itu khususnya perluasan lahan sawah karena beras menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

"Terus kita, kalau enggak nyetak sawah nanti, makan apa kita? Terus kalau tidak nanti kalau makan, kan kita selama ini makanan pokok kita beras. Nah, kalau kemudian enggak ada sawahnya, kan (beras) dicetak di sawah," tutur Nusron.

Ia menekankan urgensi swasembada sebagai program prioritas bangsa Indonesia. Jika produksi beras tidak tercukupi seiring kenaikan jumlah penduduk Indonesia, impor akan menjadi pilihan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kritik.

"Kalau sawahnya enggak cukup, manusianya nambah, mau enggak mau berarti produksi berasnya enggak cukup. Kalau tidak cukup berarti impor. Kalau nanti impor, wartawan kritik lagi, bahwa impor kita tinggi. Nah, terus kita disuruh, disuruh ngapain? Disuruh impor terus gitu," ujar Nusron.

Baca juga:

• Jayapura Tetapkan Perda Perlindungan Danau Sentani, Komitmen Jaga Alam Papua
• 75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya

Asta Cita butuh lahan

DOK. Kementan Menteri ATR Nusron Wahid menyampaikan, pihak-pihak yang menolak rencana swasembada pemerintah di Papua bermaksud mendukung impor pangan.

Sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita mengamanatkan swasembada pangan dan energi sebagai pilar penting ketahanan nasional.

Program swasembada pangan dan energi tersebut membutuhkan lahan. Namun, lahan persawahan di Indonesia telah tergerus pembangunan perumahan dan industri, yang menyebabkannya secara eksisting tidak sanggup memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Lahan (untuk produksi beras) pasti di sawah karena pangan tidak mungkin ditanam di atas ruang angkasa, betul kan? Nah, karena itu sawah harus dipertahankan," tutur Nusron.

Selain itu, model swasembada bioenergi memerlukan lahan pertanian berskala luas untuk ditanami sawit, singkong, jagung, dan kedelai. 

"Kalau kita ingin swasembada energi, mengandalkan minyak fosil dan gas sudah tidak mungkin. Karena apa? Kandungannya sudah berkurang. Karena itu, Bapak Presiden ekspansi ke dalam bioenergi," ucap dia.

Baca juga: PSN di Merauke Picu Invasi Sosio-Ekologis, Hutan dan Budaya Terancam

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante mengatakan, masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi atau mendapatkan informasi memadai terkait PSN (Proyek Strategis Nasiona) di Merauke.

Franky menilai, pemerintah tidak menjalankan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC).

"Lokasi-lokasi yang menjadi proyek cetak sawah baru dan proyek perkebunan tebu adalah tanah-tanah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Malind Anim, yang sudah sejak lama tinggal disitu. Jadi, bisa dipastikan genocide (genosida) akan terjadi di tempat-tempat ini. Bukan hanya lewat proyek-proyek pembangunan, tapi kedatangan banyak orang ke situ dengan berbagai macam latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi," tutur Franky dalam webinar, Kamis (9/10/2025).