Laos Larang Warga Bakar Lahan untuk Pertanian, Kualitas Udara Memburuk

KOMPAS.com - Pemerintah Laos melarang warganya membakar lahan untuk pertanian, menyusul buruknya kualitas udara termasuk di ibu kota Vientiane.

Indeks kualitas udara (AQI) kota tersebut berada di posisi 127 atau tidak sehat bagi kelompok senditif berdasarkan pemantauan IQAir, sedangkan kota wisata Vangviang mencatat angka 80 pada hari yang sama, dilansir dari EcoBusiness, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: 

• 7 KPI untuk Manufaktur Berkelanjutan, Olah Limbah hingga Polusi Udara
• Indonesia Berbagi Pengalaman Penurunan Stunting dengan Laos

Pemerintah Laos menegaskan pembakaran lahan yang tidak terkendali menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang meningkatkan polusi udara.

Disebutkan, pembakaran lahan untuk pertanian di dataran tinggi, pembukaan perkebunan, pembakaran rumput untuk pakan ternak, dan kebakaran yang berkaitan dengan aktivitas perburuan terus melepaskan partikel halus polusi dalam jumlah besar ke udara.

"Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Laos mengeluarkan instruksi baru untuk musim kemarau 2025-2026, yang mendesak pengawasan lebih ketat terhadap pembakaran, deteksi dini kebakaran, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah," tulis Laotian Times.

Laos larang warganya bakar lahan untuk pertanian

Praktik pertanian berkelanjutan akan disebarluaskan

Dok. Pixabay/igormattio Laos melarang masyarakat membakar lahan untuk pertanian, utamanya selama musim kemarau.

Setiap instansi di Laos diminta memperluas pemakaian sistem pemantauan titik api agar mengidentifikasi lebih dini jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Di samping itu, Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan daerah harus menyerahkan laporan berkala terkait dampak kebakaran, lalu mengembangkan peta risiko guna mendukung perencanaan pencegahan dan alokasi anggaran.

Pemerintah Laos juga memberlakukan larangan nasional terhadap kegiatan pembakaran di luar ruangan mulai Januari hingga April. Larangan tersebut mencakup lahan pertanian, hutan, kawasan permukiman, lahan gambut, serta tempat pembuangan sampah.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menegakkan kebijakan tersebut dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar.

Pihaknya akan menyebarkan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pembakaran, termasuk pelatihan petani, dukungan teknis, dan peningkatan akses pasar untuk metode non-pembakaran sejalan dengan pedoman ASEAN.

Baca juga:

• Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir
• Pemerintah Laos Mulai Manfaatkan Satelit dan AI untuk Pantau Kredit Karbon

Adapun kerangka kerja tersebut mendorong alternatif pertanian tebang bakar berupa penggunaan limbah pertanian untuk pembuatan kompos atau bioenergi, hingga peningkatan berbagi data dan mekanisme respons bersama ketika polusi udara menyebar melintasi batas negara.

Laos termasuk negara dengan permasalahan udara yang kompleks, utamanya selama puncak musim pembakaran lahan yakni Maret-April dan meningkat pada Desember seiring terjadinya kemarau.

Menurut riset PBB, negara ini sangat terdampak kabut asap lintas batas di samping pembakaran domestik. Imbasnya, pemerintah sulit mengurangi polusi PM2.5 saat periode kemarau.