Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir

Kompas.com, 20 November 2025, 07:30 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tropenbos Indonesia (TI) mengembangkan pendekatan holistik guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di Ketapang, Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Ketapang lalu mengadopsi masterplan tersebut, untuk melindungi 50.000 hektare lahan gambut terdegradasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Pawan-Kepulu-Pesaguan.

"Kami melakukan rewetting, revegetation, revitalization. Untuk rewetting kami sudah membangun 13 sekat kanal, revegetation kami sudah menanam 50 hektare, lalu revitalization kami mengembangkan livelihood perikanan darat di gambut," kata Direktur TI, Edi Purwanto, ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Pihaknya mendapatkan pendanaan Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemkab Ketapang untuk Tim Pelaksana Pemantau Gambut (TPPG) di empat desa. Sehingga masyarakat sekitar dapat mencegah karhutla secara mandiri.

Baca juga: Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla

Dalam satu dekade terakhir, TI juga memfasilitasi pengusulan Hutan Desa di 13 desa dengan total luas mencapai 25.817 ha. Dari luasan itu, sekitar 7.000 ha mendapatkan pendanaan Payments for Ecosystem Services (PES) melalui skema Result-Based Payment dari Rimba Collectiv hingga 25 tahun ke depan.

Lainnya, membantu penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Ketapang yang kini telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang di tingkat kabupaten.

Di samping itu, hilirisasi karet dilakukan di Ketapang dengan pembentukan empat kelompok tani yang kemudian bergabung membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

"UPPB berperan menjadi wadah pemasaran bersama bokar bagi petani dan memperpendek rantai pasok karet karena terhubung langsung dengan pabrik pengolahan karet PT Bintang Borneo Persada," tutur Edi.

Baca juga: Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Luar 6 Wilayah Prioritas

"Setelah bisnis UPPB berkembang, kelembagaan ini bertransformasi menjadi Koperasi Juring Raya Sejahtera dan mengembangkan diversifikasi produk agroforestri selain karet, seperti kopi, tengkawang, dan kepayang," imbuh dia.

Melihat keberhasilan di Ketapang, TI merencanakan perluasan program perhutanan sosial dan pencegahan karhutla berbasis gambut ke wilayah lain di Kalimantan Barat.

“Jadi kami akan mengembangkan perhutanan sosial dan pencegahan karhutla tidak hanya di Ketapang, tetapi juga di luar lanskap Ketapang,” papar Edi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belajar dari Pencemaran Sungai Cisadane, Reproduksi Ikan Bisa Terancam
Belajar dari Pencemaran Sungai Cisadane, Reproduksi Ikan Bisa Terancam
LSM/Figur
Perlu Strategi Terpadu Atasi 65 Persen Sampah Nasional yang Belum Terkelola
Perlu Strategi Terpadu Atasi 65 Persen Sampah Nasional yang Belum Terkelola
LSM/Figur
PLTM Kukusan 2 di Lampung Beroperasi, Produksi Listrik 35,02 GWh per Tahun
PLTM Kukusan 2 di Lampung Beroperasi, Produksi Listrik 35,02 GWh per Tahun
Swasta
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Swasta
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Pemerintah
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
LSM/Figur
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
Pemerintah
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Pemerintah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Swasta
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
Pemerintah
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Pemerintah
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Pemerintah
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
LSM/Figur
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Pemerintah
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus 'Kotor'
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus "Kotor"
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau