Konflik Air Naik Hampir 2 Kali Lipat, Korupsi dan Krisis Iklim Jadi Pendorong

KOMPAS.com - Konflik terkait air disebut meningkat hampir berlipat ganda sejak tahun 2022. Namun, hanya sedikit upaya untuk mencegah risiko baru dan mencegah semakin meningkatnya tren tersebut.

Berdasarkan data lembaga think tank dari Amerika Serikat (AS), Pacific Institute, terdapat 419 insiden konflik terkait air pada tahun 2024, meningkat dari 235 insiden tahun 2022.

Baca juga:

• Krisis Iklim Dorong Lonjakan Konflik Terkait Air
• Jakarta Masuk Daftar Kota dengan Tekanan Air Ekstrem

Konflik terkait air naik hampir dua kali lipat sejak 2022

Ada faktor lain selain krisis iklim dan cuaca ekstrem

Pacific Institute mengumpulkan konflik terkait air selama ratusan tahun, termasuk kasus ketika air menjadi pemicu kekerasan, senjata, atau korban. Krisis iklim, korupsi, dan penyalahgunaan infrastruktur menjadi faktor pendorong konflik air.

“Krisis iklim dan cuaca ekstrem berperan, tapi ada banyak faktor lain, seperti kegagalan negara dan pemerintah yang tidak kompeten atau korup, serta kurangnya atau penyalahgunaan infrastruktur," ujar salah satu pendiri dan peneliti senior di Pacific Institute, Peter Gleick, dilansir dari The Guardian, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, kepala bidang keamanan air di Oxfam, Joanna Trevor mengatakan, Pacific Institute telah menggambarkan peningkatan konflik lokal terkait air yang dipicu krisis iklim.

Misalnya Rusia menargetkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Ukraina, serta protes pasokan air di Afrika Selatan.

PIXABAY/JACK SELLAIRE Konflik terkait air melonjak sejak 2022. Data Pacific Institute mencatat 419 insiden pada 2024, dipicu krisis iklim, politik, dan kelangkaan air.

Tidak hanya itu, ketersediaan air di Afrika Timur dan Sahel semakin langka. Masyarakatnya berpindah ke daerah baru untuk mengakses air, yang memicu persaingan dan konflik dengan penduduk setempat.

Politik juga dinilai telah memperkeruh situasi yang sudah rapuh di beberapa tempat. Misalnya, Sungai Colorado dan Rio Grande di Amerika Serikat dinilai sebagai isu politik dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun perjanjian tahun 1944 yang mengharuskan Amerika Serikat untuk mengirimkan air Sungai Colorado ke Meksiko. Juga sebaliknya, Meksiko untuk mengirimkan air Rio Grande ke Amerika Serikat.

Baca juga:

• Trump Tarik Amerika Serikat dari PBB, Pendanaan Organisasi Lingkungan Dihentikan
• AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump

Namun, di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Sungai Colorado dan Rio Grande disebut menjadi isu yang lebih kontroversial seiring meningkatnya ketegangan perbatasan antara kedua negara. 

Terdapat pula beberapa perselisihan yang kurang dikenal di Asia Tengah yang berisiko memicu konflik.

Misalnya, pembangunan kanal raksasa, Qosh Tepa, di Afghanistan untuk mengalihkan air dari Sungai Amu Darya, yang menyulut ketegangan terkait air dengan Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan.

Thinkstockphotos Konflik terkait air melonjak sejak 2022. Data Pacific Institute mencatat 419 insiden pada 2024, dipicu krisis iklim, politik, dan kelangkaan air.

Pada Selasa (20/1/2026), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa dunia telah memasuki keadaan "kebangkrutan air" (water bankruptcy).

Laporan PBB mendefinisikan istilah kebangkrutan air sebagai suatu keadaan ketika penggunaan air jangka panjang melebihi pasokan dan merusak alam.

Bahkan, kerusakan sumber daya air yang sedemikian parah berdampak permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Laporan PBB tersebut memperkirakan permintaan air tawar global akan melebihi pasokan sebesar 40 persen pada tahun 2030.

Kendati 40 persen populasi dunia tinggal di cekungan sungai dan danau lintas batas, UNESCO menyebut, hanya seperlima negara yang memiliki perjanjian untuk berbagi sumber daya secara adil.

Baca juga:

• Pemangkasan Dana Sains oleh Trump Tak Ganggu Laporan Pemanasan Global, tapi..
• PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?

Dengan meningkatnya kerawanan air, Trevor menilai, pentingnya dibuat perjanjian lintas batas secara lebih akuntabel yang melayani semua orang dengan menjamin hak asasi manusia (HAM) mereka atas air.

"Perlu ada pengakuan yang lebih besar akan kebutuhan untuk berbagi air dengan lebih baik di luar perjanjian pembagian air saat ini yang sering kali bersifat sukarela dan karenanya sepenuhnya bergantung pada niat baik," ucapnya.

Menurut Gleick, konflik terkait air dapat diselesaikan, meski kemungkinan prosesnya akan berlangsung cukup lama.

“Kita bisa menyelesaikan masalah air, saya tidak berpendapat bahwa kita akan melakukannya atau bahwa kita akan melakukannya dalam waktu dekat, tetapi kita bisa. Itu termasuk dampak krisis iklim terhadap air, memenuhi kebutuhan dan hak dasar manusia akan air, mengatasi masalah ekosistem, dan mengurangi risiko konflik atas sumber daya air," ujar Gleick.