Krisis Iklim Dorong Lonjakan Konflik Terkait Air

KOMPAS.com - Kekerasan terkait air hampir berlipat ganda sejak 2022. Mirisnya, sedikit yang dilakukan untuk memahami dan mengatasi tren tersebut serta mencegah risiko baru yang meningkat.

Menurut laporan Pacific Institute, lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS), tercatat 419 insiden kekerasan terkait air pada 2024, naik dari 235 pada tahun 2022.

Lembaga tersebut telah mengumpulkan bukti ratusan tahun konflik terkait air, termasuk kasus-kasus di mana air menjadi pemicu kekerasan, senjata konflik atau korban konflik.

“Kita melihat lebih banyak konflik dan konflik tersebut memiliki banyak penyebab,” kata Dr. Peter Gleick, salah satu pendiri dan peneliti senior di Pacific Institute, dikutip dari Guardian, Jumat (23/1/2026).

Baca juga: Jakarta Masuk Daftar Kota dengan Tekanan Air Ekstrem

“Krisis iklim dan cuaca ekstrem berperan, tetapi ada banyak faktor lain seperti kegagalan negara dan pemerintah yang tidak kompeten atau korup, serta kurangnya atau penyalahgunaan infrastruktur,” tambahnya.

Konflik Lokal Meningkat

Joanna Trevor, kepala keamanan air Oxfam mengungkapkan pula adanya peningkatan konflik lokal terkait air akibat perubahan iklim dan ketidakamanan air.

Contoh terbaru termasuk ketegangan atas perjanjian pembagian air Sungai Indus antara India dan Pakistan setelah serangan teroris, Rusia yang menargetkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Ukraina, Israel yang menghancurkan sistem air Gaza, dan protes atas pasokan air di Afrika Selatan.

“Di Afrika Timur dan Sahel, air menjadi semakin tidak aman dan orang-orang pindah ke daerah baru untuk mengakses air, yang dengan sendirinya dapat memicu persaingan dan konflik dengan penduduk setempat,” kata Trevor.

Politik telah memperparah situasi yang sudah rapuh di beberapa tempat.

Misalnya yang terjadi di Sungai Colorado dan Rio Grande di AS. Terdapat perjanjian yang dibuat sejak tahun 1944 yang mengatur kedua sungai tersebut, yang mewajibkan AS untuk mengirimkan air Sungai Colorado ke Meksiko dan Meksiko untuk mengirimkan air Sungai Rio Grande ke AS.

Namun, seiring meningkatnya politik perbatasan di bawah pemerintahan Trump, isu-isu ini menjadi lebih kontroversial. Beberapa orang tewas di Meksiko selama protes di bendungan yang digunakan untuk mengirimkan air ke AS, setelah para petani keberatan dengan pengiriman air tersebut.

Permintaan Air Tawar yang Melonjak

PBB sebelumnya memprediksi permintaan air tawar global akan melampaui pasokan sebesar 40 persen pada 2030. Institut Universitas PBB untuk Air, Lingkungan, dan Kesehatan bahkan menyatakan bahwa dunia telah memasuki era 'kebangkrutan air'."

Baca juga: 74 Persen Air Tawar Indonesia Habis untuk Pertanian, Pakar Ingatkan Dampaknya

Itu merupakan kondisi di mana penggunaan air jangka panjang melebihi pasokan dan merusak alam sedemikian parah sehingga tingkat sebelumnya tidak dapat dipulihkan seperti semula.

Lebih lanjut, UNESCO mengatakan meski sekitar 40 persen populasi dunia tinggal di cekungan sungai dan danau lintas batas, hanya seperlima negara yang memiliki perjanjian lintas batas untuk berbagi sumber daya secara adil.

“Dengan meningkatnya ketidakamanan air, perjanjian lintas batas yang lebih akuntabel perlu dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua orang dengan cara yang menjamin hak asasi manusia mereka atas air," terang Trevor.

Selain itu perlu ada pengakuan yang lebih besar tentang perlunya berbagi air yang lebih baik di luar perjanjian pembagian air saat ini yang seringkali bersifat sukarela dan sepenuhnya bergantung pada niat baik.

"Kita bisa menyelesaikan masalah air kita, termasuk menyelesaikan dampak perubahan iklim terhadap air, memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia atas air, mengatasi masalah ekosistem, serta mengurangi risiko konflik atas sumber daya air," pungkas Gleick.