Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BERJARAK satu bulanan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang "Papua pun harus ditanam kelapa sawit", program biodiesel B50 ditunda.
Tapak-tapak "revolusi energi" dengan kelapa sawit sebagai tulang punggung mencuat tahun 2015 silam. Di tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo itu, negeri kita ganti persneling ke gigi dua dalam menggunakan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit.
Sepuluh tahun kemudian (2025), Indonesia telah menjalankan program B40. Program ini mencampurkan 40 persen biodisel (energi terbarukan) dengan 60 persen solar (energi fosil dan tak terbarukan).
Sebetulnya program "mix energy" ini telah dirintis sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono. Rentetan progresivitas program biodiesel dimulai dari B10 (2006), lalu B15 (2015), B20 (2018), B30 (2020), B35 (2023) hingga B40 (2025).
Di akhir 2025, dengan bangga Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi menegaskan, jika program biodiesel Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.
"Tidak ada contohnya di dunia". Sebuah pengumuman bahwa Indonesia paling progresif--dengan begitu paling revolusioner--dalam memanfaatkan kelapa sawit untuk menekan laju penggunaan energi fosil yang mengotori atmosfer.
Baca juga: Pencabutan Izin, Pengakuan Dosa, dan Urgensi Reformasi Total
Apalagi lewat B40, pemerintah mengklaim keberhasilan menurunkan emisi sebesar 27,18 juta ton CO2.
Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi Malaysia. Data ini menghasut pemerintah untuk lebih menggenjot program biodiesel.
Dalam acara "Investor Daily Summit", 10 Oktober 2025, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut program biodiesel telah menghemat devisa sebesar 40,71 miliar dolar AS atau Rp 675 triliun antara 2020-2025.
Saya mengecek klaim itu dengan pemberitaan sejumlah media yang bersumber dari laporan tahunan Kementerian ESDM. Ternyata besar devisa yang sanggup dihemat jauh lebih besar, yaitu menembus Rp 868,74 triliun.
Rinciannya, program B30 tahun 2020 menghemat Rp 38,31 triliun. Setahun kemudian (2021) jadi Rp 66,54 triliun dan Rp 122 triliun (2022).
Pada 2023, saat program B35 dilaksanakan, devisa yang dapat dihemat Rp 120,54 triliun, lalu Rp 147,50 triliun (2024). Sementara program B40 di tahun 2025 menghemat devisa Rp 147 triliun.
Kelapa sawit memiliki sedikitnya tiga peran bagi Indonesia: Diekspor ke mancanegara, memasok kebutuhan minyak goreng domestik serta menyokong habis program biodiesel.
Tiga peran ini menerbitkan dilema. Ada sisi ekonomi serta lingkungan yang bertaut--dan tak mungkin diabaikan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya