Batalnya Pensiun Dini PLTU Cirebon-1: Transisi Energi Layu Sebelum Berkembang

CIREBON, KOMPAS.com – Perahu 2 gross ton bermesin diesel berlayar pelan di melawan muara Kali Citemu, Sabtu (10/1/2025) siang. Dengan tiga nelayan di atas dek, salah satunya menakhodai kemudi itu melewati seratusan kapal yang terparkir di sepanjang muara sungai di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tersebut.

Melihat perahu itu menepi, Sutirno (52) bergegas menghampiri. Dahinya mengernyit, rajungan yang terjerat jaring hanya 15 ekor. “Paling dapat berapa kilogram ini. Perbekalan saja berapa, habis ini,” celetuknya.

Pikirannya melayang, dia mengkalkulasi pendapatan dari hasil perahunya itu. Dengan harga rajungan sekitar Rp 300.000 per kilogram, uang yang didapatkan harus dibagi dengan tiga nelayan yang melaut, solar, dan perbekalan.

Sekitar 2 kilometer dari muara Sungai Citemu, cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 memuntahkan asapnya. PLTU yang berdiri sejak 2012 tersebut memiliki peran penting bagi 56,8 juta pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jawa, Madura, dan Bali menurut Statistik PLN 2024.

Bersama PLTU Cirebon-2, listrik yang dibangkitkan dari kedua pembangkit milik Cirebon Power itu dinikmati oleh industri, bisnis, dan rumah tangga yang tersambung jaringan interkoneksi Jawa-Bali milik PLN.

Dari pembangkit PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt (MW) itu terhampar fasilitas jetty atau dermaga pengangkutan batubara dengan panjang sekitar 2 kilometer dari bibir pantai. 

Sebelum kehadiran PLTU tersebut, Sutirno dan nelayan lainnya hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke area tangkap rajungan. Namun sejak PLTU dibangun dan beroperasi hingga kini, waktu tempuhnya bisa bertambah sekitar 2 jam karena harus memutari jetty untuk sampai ke area tangkap.

Tak jarang mereka harus berangkat lebih awal agar bisa mencapai area tangkap rajungan tepat waktu. Sebab bila telat, bisa dipastikan jumlah rajungan yang mereka dapatkan tidaklah banyak. 

“Solarnya nambah antara satu sampai dua liter setiap melaut karena (harus) memutar,” kata Sutirno kepada Kompas.com.

Di samping itu, tangkapan rajungan juga mengalami ketidakpastian karena mereka harus melaut lebih jauh. Terkadang dalam satu hari, hanya segelintir saja rajungan yang mereka dapatkan.

Di Desa Waruduwur, permasalahan serupa dialami Warcita. Sebelum PLTU hadir, Warcita bisa melaut dekat dari bibir pantai, bahkan dalam satu hari mampu mencari rajungan hingga dua kali ketika musim sedang bagus.

Kini, dia harus melaut lebih jauh. Kondisi itu mau tak mau membuat kebutuhan solar meningkat. Menurut Warcita, konsumsi solar per sekali melaut kini menjadi sekitar 15 liter, meningkat 5 liter dibanding sebelumnya ketika area tangkap masih dekat bibir pantai.

Perubahan jarak juga memaksa nelayan beradaptasi dengan kondisi laut yang lebih berat, terutama gelombang yang lebih besar. Perahu kecil sepanjang dua meter yang dulu lazim digunakan nelayan Waruduwur kini tidak lagi aman.

“Takut ombaknya besar. Kalau perahu kecil ya enggak bisa. Carinya (rajungan semakin) jauh,” kata Warcita.

Ukuran perahu yang membesar juga membawa konsekuensi lanjutan. Jika dahulu satu nelayan bisa mengoperasikan satu perahu secara mandiri, kini satu perahu harus diisi dua hingga tiga orang. Bertambahnya jumlah nelayan dalam satu perahu otomatis membuat hasil tangkapan harus dibagi lebih banyak.

Tekanan ekonomi akibat perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan rajungan, tetapi juga nelayan yang mendapatkan penghasilan tambahan di pesisir.

Sarina, nelayan Waruduwur lainnya, menggantungkan hidup dari rajungan sekaligus budidaya kerang hijau sebagai penghasilan sampingan. Usaha tambak kerang hijau yang pernah menjadi penopang ekonomi keluarganya kini tinggal cerita.

Sejak PLTU beroperasi, Sarina beberapa kali mengalami gagal panen karena lokasi keramba kerang hijau berada dekat dengan jetty PLTU. Dalam satu karamba, dia membutuhkan modal minimal Rp 12 juta, dengan biaya terbesar berasal dari bambu dan tambang sebagai penyangga.

Masa panen kerang hijau mencapai lima bulan. Pernah suatu ketika, dia memasang keramba kerang hijau. Namun setelah menunggu lima bulan, panenannya gagal, uang Rp 12 juta menguap begitu saja.

“Pada mati semua itu (kerang hijaunya). Tinggal cangkangnya saja,” tutur Sarina.

Kegagalan itu membuat Sarina terpaksa menghentikan usaha kerang hijau dan kini hanya bergantung pada hasil rajungan yang juga semakin tidak menentu.

Sejak PLTU Cirebon-1 dibangun pada 2007, baik Sutirno, Warcita, dan Sarina mengaku hanya diberikan sosialisasi singkat. Mereka sempat menolak, dengan alasan bakal mengganggu mata pencaharian. 

Namun, mereka langsung tersadar bahwa percuma saja menentang proyek sebesar itu. Sampai akhirnya, PLTU tersebut dibangun dan beroperasi hingga kini. 

Beban ganda

KOMPAS.com/DANUR LAMBANG PRISTIANDARU Deretan kapal nelayan yang bersandar di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026).

Ketua Yayasan Santri Alam Progresif (Salam) Siti Latifah mengatakan, nelayan menjadi kelompok yang paling terdampak kehadiran PLTU. Setidaknya ada nelayan dari empat desa terdekat pembangkit yang terkena dampaknya yakni Desa Waruduwur, Desa Kanci Kulon, Desa Citemu, dan Desa Mundu.

Berdasarkan working paper dari Sajogyo Institute dan Salam Institute berjudul Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat: Studi Kasus PLTU Cirebon I, ada lima perubahan terhadap nelayan dan warga di sekitar permbangkit.

Kelima perubahan tersebut yakni menyusutnya budidaya kerang hijau, menurunnya hasil tangkapan nelayan, hilangnya jenis tangkapan tertentu seperti kerang dara, pencemaran debu terhadap tambak garam, dan meningkatnya biaya melaut.

Warga Desa Waruduwur misalnya, keberadaan jetty PLTU berdampak terhadap keramba kerang hijau yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan utama nelayan, di samping hasil tangkap rajungan.

“Kerang hijau itu seperti mesin ATM bagi mereka, bisa dipanen terus-menerus, tapi diganti dengan kompensasi yang tidak sebanding,” kata Siti kepada Kompas.com.

Di samping itu, Siti mencatat adanya perubahan ekologis signifikan, mulai dari hilangnya biota laut, hilangnya habitat kerang pasir seperti imser dan ukon, hingga lenyapnya mata pencaharian petani garam dan nelayan kecil.

Dampak ekonomi juga dirasakan kuat oleh perempuan nelayan. Biasanya, perempuan di desa-desa pesisir seperti Waruduwur dan Citemu mengupas rajungan hasil tangkapan suami atau anggota keluarga laki-laki agar nilai jualnya lebih tinggi.

Aktivitas mengupas rajungan pada masa itu hanya memakan waktu satu hingga dua jam per hari dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp 50.000 dalam sekali kerja.

Kini, hasil tangkapan laut semakin menurun. Penghasilan nelayan laki-laki pun tidak lagi mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dalam situasi itu, perempuan berubah menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga nelayan. Mereka kini memikul beban ganda sebagai sebagai ibu rumah tangga sekaligus penopang pendapatan keluarga akibat menurunnya hasil tangkapan laut.

Perempuan kini harus mengupas rajungan dari pagi hingga sore di perusahaan pengolahan rajungan dengan penghasilan sekitar Rp 100.000 per hari.

“Kalau tidak ada penghasilan dari ibu, rumah tangga itu tidak bisa jalan,” ujar Siti.

Di satu sisi, PLTU Cirebon-1 dianggap menjadi salah satu pembangkit dari 20 PLTU paling beremisi berdasarkan kajian berjudul Toxic 20 yang digarap oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Celios, CREA, dan Trend Asia. Publikasi tersebut menyatakan PLTU Cirebon-1 dan PLTU Cirebon-2 menghasilkan emisi tahunan sekitar 2,87 juta ton karbon dioksida.

Berdasarkan data dari pemodelan atmosfer, konsentrasi PM2,5 dari PLTU juga tersebar ke daerah-daerah lain seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang.