JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Catur Endah Prasetiani mengusulkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan telah membahas usulan pelibatan KUPS sebagai pemasok MBG dengan beberapa menteri dan wakil menteri.
Baca juga:
"Madu ini bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke dalam SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi), untuk daya tahan tubuh anak-anak, untuk daya tahan ibu-ibu yang mau melahirkan itu," ujar Catur di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani (ketiga dari kanan) dalam workshop Bergerak dari Tapak; Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).Catur mengajak KUPS untuk mengemas madu dalam bentuk sachet untuk dipasarkan dengan mengetok pintu SPPG.
Ia berharap, pemasaran melalui program MBG bisa menumbuhkan kebiasaan meminum madu sebagai penguat daya tahan tubuh.
Dengan cara tersebut, program MBG dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam KUPS.
Kemenhut, kata dia, bertugas meningkatkan kapasitas kelembagaan dari KUPS yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Salah satunya dengan mengajak KUPS tersebut untuk menyusun rencana kelola perhutanan sosial (RKPS).
"(Misalnya, kalau menyusun RKPS) Jadi ,10 tahun ingin seperti ini. Oh, sudah berubah lagi sekarang ada MBG, bagaimana untuk pangan lokalnya. Dan, inilah perlunya kerja sama dengan para pihak," tutur Catur.
Baca juga:
Kemenhut usulkan KUPS memasok madu sachet untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG demi dukung daya tahan tubuh dan ekonomi.Ia berharap, para off-taker tidak hanya membeli produk KUPS. Para off-taker semestinya perlu terlibat dalam pendampingan untuk peningkatan kualitas dari produk KUPS.
Hal ini menjadi pembelajaran dari KUPS agar bisa lebih mandiri ke depannya.
Yang terpenting, kata dia, KUPS perlu menyusun RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) terlebih dahulu. Apalagi, RKPS merupakan rencana untuk satu dekade dalam rangka hak pengelolaan selama 35 tahun.
"Teman-teman (KUPS) ada yang takut (menyusun) RKPS (yang kalau) sudah dibuat, terus nanti direvisi. Itu (sebenarnya malah) membantu pendamping untuk saya-review lagi RKPS. Dibuat seperti tahu bulat yang digoreng dadakan demi meningkatkan kelas kelompoknya karena dengan naik kelas mereka punya modal lagi, didampingi oleh pihak lagi seperti itu," ucap Catur.
Ke depannya, Catur menyarankan kepada KUPS untuk menanam pohon yang efektif menahan bencana longsor, seperti sukun dan aren. Khususnya, nira dari pohon aren dapat difermentasi menjadi bioetanol.
"Karena aren itu juga menjadi satu tanaman untuk energi terbarukan. Dan, ini juga menjadi program nasional," ujar Catur.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya