Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhut Usul Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dukung Program MBG

Kompas.com, 20 Februari 2026, 21:26 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Catur Endah Prasetiani mengusulkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan telah membahas usulan pelibatan KUPS sebagai pemasok MBG dengan beberapa menteri dan wakil menteri.

Baca juga:

"Madu ini bisa kami sachet-kan, kami masukkan ke dalam SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi), untuk daya tahan tubuh anak-anak, untuk daya tahan ibu-ibu yang mau melahirkan itu," ujar Catur di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

KUPS diusulkan dukung program MBG

Diharapkan MBG bisa bantu gerakkan perekonomian masyarakat KUPS

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani (ketiga dari kanan) dalam workshop Bergerak dari Tapak; Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).KOMPAS.com/Manda Firmansyah Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani (ketiga dari kanan) dalam workshop Bergerak dari Tapak; Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Catur mengajak KUPS untuk mengemas madu dalam bentuk sachet untuk dipasarkan dengan mengetok pintu SPPG.

Ia berharap, pemasaran melalui program MBG bisa menumbuhkan kebiasaan meminum madu sebagai penguat daya tahan tubuh.

Dengan cara tersebut, program MBG dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam KUPS.

Kemenhut, kata dia, bertugas meningkatkan kapasitas kelembagaan dari KUPS yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Salah satunya dengan mengajak KUPS tersebut untuk menyusun rencana kelola perhutanan sosial (RKPS).

"(Misalnya, kalau menyusun RKPS) Jadi ,10 tahun ingin seperti ini. Oh, sudah berubah lagi sekarang ada MBG, bagaimana untuk pangan lokalnya. Dan, inilah perlunya kerja sama dengan para pihak," tutur Catur.

Baca juga:

Kemenhut usulkan KUPS memasok madu sachet untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG demi dukung daya tahan tubuh dan ekonomi.PIXABAY/EXPLORERBOB Kemenhut usulkan KUPS memasok madu sachet untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG demi dukung daya tahan tubuh dan ekonomi.

Ia berharap, para off-taker tidak hanya membeli produk KUPS. Para off-taker semestinya perlu terlibat dalam pendampingan untuk peningkatan kualitas dari produk KUPS.

Hal ini menjadi pembelajaran dari KUPS agar bisa lebih mandiri ke depannya.

Yang terpenting, kata dia, KUPS perlu menyusun RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) terlebih dahulu. Apalagi, RKPS merupakan rencana untuk satu dekade dalam rangka hak pengelolaan selama 35 tahun.

"Teman-teman (KUPS) ada yang takut (menyusun) RKPS (yang kalau) sudah dibuat, terus nanti direvisi. Itu (sebenarnya malah) membantu pendamping untuk saya-review lagi RKPS. Dibuat seperti tahu bulat yang digoreng dadakan demi meningkatkan kelas kelompoknya karena dengan naik kelas mereka punya modal lagi, didampingi oleh pihak lagi seperti itu," ucap Catur.

Ke depannya, Catur menyarankan kepada KUPS untuk menanam pohon yang efektif menahan bencana longsor, seperti sukun dan aren. Khususnya, nira dari pohon aren dapat difermentasi menjadi bioetanol.

"Karena aren itu juga menjadi satu tanaman untuk energi terbarukan. Dan, ini juga menjadi program nasional," ujar Catur.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei Global Temukan Risiko Greenwashing Meluas di Perusahaan
Survei Global Temukan Risiko Greenwashing Meluas di Perusahaan
LSM/Figur
Penyelamat Iklim yang Terlupakan, Ini Manfaat Padang Lamun untuk Indonesia
Penyelamat Iklim yang Terlupakan, Ini Manfaat Padang Lamun untuk Indonesia
LSM/Figur
Sering Cek Email Kerja Saat Akhir Pekan? Waspada Dampaknya untuk Mental
Sering Cek Email Kerja Saat Akhir Pekan? Waspada Dampaknya untuk Mental
LSM/Figur
Hari Perempuan Internasional, Rayakan Peran Perempuan di Balik Gerai Kopi
Hari Perempuan Internasional, Rayakan Peran Perempuan di Balik Gerai Kopi
Swasta
Terumbu Karang Bisa Tahan Pemanasan Laut akibat Krisis Iklim?
Terumbu Karang Bisa Tahan Pemanasan Laut akibat Krisis Iklim?
LSM/Figur
Masa Depan Pasar Karbon Tergantung Intervensi Pemerintah, Ini Skenarionya
Masa Depan Pasar Karbon Tergantung Intervensi Pemerintah, Ini Skenarionya
Swasta
Dampak Longsor di Bantargebang Menurut Ahli, Akumulasi Gas Metana hingga Air Lindi
Dampak Longsor di Bantargebang Menurut Ahli, Akumulasi Gas Metana hingga Air Lindi
LSM/Figur
Mengapa Longsor Bantargebang Terjadi Berulang? KLH Soroti Bahaya Open Dumping
Mengapa Longsor Bantargebang Terjadi Berulang? KLH Soroti Bahaya Open Dumping
Pemerintah
Akan Dibor Tahun Ini, PGE Siapkan Infrastruktur PLTP Lumut Balai Unit 3
Akan Dibor Tahun Ini, PGE Siapkan Infrastruktur PLTP Lumut Balai Unit 3
BUMN
Awas Penipuan, PBB Sebut 20 Persen Produk Laut Terindikasi Palsu
Awas Penipuan, PBB Sebut 20 Persen Produk Laut Terindikasi Palsu
Pemerintah
Longsor Bantargebang, Berbagai Pihak Serukan Perombakan Tata Kelola Sampah
Longsor Bantargebang, Berbagai Pihak Serukan Perombakan Tata Kelola Sampah
Pemerintah
Dari Operasional hingga Komunitas, Begini Upaya Musim Mas Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
Dari Operasional hingga Komunitas, Begini Upaya Musim Mas Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
BrandzView
411 KK di Lombok Diberi Akses Kelola 560 Hektare Hutan lewat Perhutanan Sosial
411 KK di Lombok Diberi Akses Kelola 560 Hektare Hutan lewat Perhutanan Sosial
Pemerintah
Ini Pekerjaan yang Sulit Digantikan AI Menurut Studi Terbaru
Ini Pekerjaan yang Sulit Digantikan AI Menurut Studi Terbaru
Swasta
PLN Perluas Infrastruktur EV, SPKLU di Kemendag Catat Ribuan Transaksi
PLN Perluas Infrastruktur EV, SPKLU di Kemendag Catat Ribuan Transaksi
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau