Saat Petani Nilam di Aceh mulai “Bankable”, Ini Peran Data dalam Inklusi Keuangan

Persoalan tersebut tecermin dalam temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 OJK.

Menurut survei itu, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Dengan kata lain, terdapat gap 14,05 poin antara masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan dan mereka yang benar-benar memahami cara mengelolanya.

“Angka ini menunjukkan satu realitas penting, yakni akses tumbuh lebih cepat ketimbang pemahaman (terhadap pengelolaan keuangan),” tutur Ludy.

Kondisi itulah yang sebelumnya juga dialami sebagian petani nilam di Lhoong, ketika akses terhadap lembaga keuangan belum diimbangi kemampuan pencatatan dan pengelolaan usaha.

Adapun kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang merupakan bagian dari sektor UMKM memperoleh nilai indeks literasi dan inklusi yang berada di bawah rata-rata nasional. Artinya, kelompok yang paling membutuhkan pembiayaan produktif justru memiliki tingkat pemahaman keuangan yang relatif lebih rendah.

Ludy menegaskan bahwa meski gap tersebut mengecil jika dibandingkan 2024, pekerjaan rumah belum selesai. OJK secara konsisten menggiatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada kelompok dengan indeks terendah.

Dia pun mengakui bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk International Labour Organization (ILO), menjadi bagian penting dalam mempersempit kesenjangan tersebut.

Baca juga: Jokowi: Kopi, Kakao, Lada, dan Nilam Jangan Diekspor Mentah

Dalam konteks tersebut, sejumlah pendekatan berbasis ekosistem mulai diperkenalkan. Salah satunya melalui proyek Promoting Micro SMEs through Improved Governance Access to Financial Services tahap dua atau Promise II Impact yang didukung ILO.

Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus menjelaskan bahwa proyek tersebut berangkat dari refleksi kritis atas pendekatan pembangunan sebelumnya.

“Pengalaman di banyak sektor menunjukkan, kredit tanpa ekosistem justru bisa menjadi beban. Tanpa kepastian pasar dan kapasitas usaha, tambahan modal tidak otomatis meningkatkan pendapatan,” jelas Djauhari.

Menurut Djauhari, selama ini, keberhasilan program sering kali diukur dari jumlah penerima manfaat atau nilai kredit tersalurkan. Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan keberlanjutan usaha.

“Kalau program selesai lalu petani kembali ke pola lama, berarti intervensinya belum menyentuh akar masalah. Ekosistem harus tetap berjalan meski proyek sudah selesai,” tambah dia.

KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus dalam diskusi media bertajuk ?Inklusi Keuangan dan Keberlanjutan UMKM melalui Promise II Impact? di Jakarta, Kamis (12/2/2026)

Sebagai informasi, Promise II Impact mengusung pendekatan ekosistem rantai nilai (value chain). Artinya, intervensi tidak hanya menyasar petani sebagai individu, tetapi seluruh mata rantai yang terhubung, mulai dari pemasok bibit dan sarana produksi, petani, pengolah, offtaker, koperasi, hingga lembaga keuangan.

Dengan pendekatan ini, risiko tidak ditanggung oleh satu pihak saja. Rantai nilai dibangun agar setiap aktor memiliki peran dan kepentingan yang saling menguatkan.

Tiga komoditas prioritas, satu pendekatan ekosistem

Promise II Impact tidak hanya berfokus pada nilam di Aceh. Proyek ini juga menyasar rumput laut di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, serta susu sapi di Pangalengan, Jawa Barat.

Ketiga komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang jelas, potensi ekspor atau substitusi impor, serta kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Pendekatannya sama, yakni membangun ekosistem dan bukan sekadar menyalurkan pembiayaan.

Baca juga: ILO Dorong Literasi Keuangan Untuk Perkuat UMKM dan Pekerja Informal Indonesia

Minyak nilam merupakan bahan baku penting dalam industri parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit, dengan potensi nilai tambah yang besar bagi petani lokal.

Di Jawa Barat sendiri, penguatan sektor susu sapi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas, tetapi juga menjawab tingginya kebutuhan domestik yang masih bergantung pada impor. Upaya ini sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi peternak agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh.

Sementara itu, rumput laut di Sumba dikembangkan sebagai komoditas unggulan berorientasi ekspor yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha di daerah pesisir.

Tanpa sistem yang kuat, seluruh potensi tersebut tidak sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan.