Perjanjian Dagang dengan AS Bikin RI Bergantung Minyak dari "Paman Sam"

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai, kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak mendukung kemandirian energi nasional.

ART justru menguatkan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil. Padahal, eskalasi konflik antara AS dan Israel melawan Iran semestinya menjadi momentum untuk memikirkan ulang betapa bergantungnya Indonesia dengan impor bahan bakar minyak (BBM).

"Sudah menjadi negara net importir, stoknya 20 hari dan di beberapa daerah, saya lihat di Aceh sudah mulai terjadi antrean di SPBU. Jadi, sudah mulai ada riak-riak mendekati Ramadan, terutama mudik dan pasca-Lebaran semua berpikir," ujar Bhima dalam webinar, Kamis (5/3/2026).

Baca juga: Serangan AS-Israel ke Iran Picu Harga Minyak Global Naik, Bagaimana Harga BBM di Indonesia?

Di dalam ART, Indonesia diwajibkan mengimpor minyak dan gas (migas) dari AS senilai 15 miliar dolar AS atau setara Rp 253,3 triliun. Ini memperlebar defisit necara perdagangan migas dan memperlemah kurs rupiah, karena harga minyak dari AS lebih mahal sekitar 2–6 dolar per barel dibandingkan harga acuan MOPS Singapura.

"Apakah ini masuk dalam kerugian negara? Bisa ya, karena perjanjian ini bisa memicu kerugian dari sisi ongkos untuk subsidi dan kompensasi BBM yang jauh lebih mahal dan jelas akan menghambat transisi energi," tutur Bhima.

Menurut Bhima, Indonesia perlu melakukan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung elektrifikasi transportasi publik. Namun, belakangan ini malah muncul narasi di publik bahwa solusi atas krisis minyak adalah impor dari AS dan biodiesel atau bahan bakar nabati.

BBM Campuran Tak Jawab Persoalan

Bhima menganggap, kombinasi impor minyak dari AS dan peningkatan persentase campuran biodiesel tidak dapat menjawab permasalahan kenaikan minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kombinasi mengimpor minyak dari AS dan memperluas lahan perkebunan kelapa sawit dengan alih fungsi hutan untuk peningkatan persentase campuran biodiesel ke solar, bukanlah pilihan yang tepat.

"Ada kekhawatiran orang lupa bahwa bencana di Sumatera kemarin, salah satu perusahaan yang dicabut izinnya itu juga terkait dengan masalah perkebunan sawit yang cukup ekspansif. Itu termasuk food estate, energy estate di Merauke ini bisa menimbulkan double hit karena sawit tetap harus dicampur dengan BBM," ucapnya.

Kesepakatan dalam ART juga mencakup kewajiban pencampuran bioetanol sebesar 10 persen pada 2030. Kebijakan mencampurkan bahan bakar nabati ini ke bensin, berisiko mendorong ekspansi pembukaan lahan skala besar. Khususnya, di wilayah Merauke, Papua, yang saat ini menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk food estate dan energi.

Indonesia juga diwajibkan mengimpor bioetanol dan batu bara dari AS. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dan saat ini sedang melakukan pengurangan produksi domestik.

Baca juga: AS dan Venezuela, Ekstraksi Minyak Ekstensif Tingkatkan Emisi Metana

Selain itu, AS mendukung Indonesia untuk membangun fasilitas daur ulang. AS membantu pembangunan fasilitas daur ulang agar Indonesia tidak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di pulau-pulau kecil. Ini berpotensi mengulang permasalahan Indonesia mengimpor limbah plastik dari AS untuk menjadi bahan baku industri daur ulang.

"Kita disuruh mengolah limbah. Ini ceritanya mirip kayak jebol limbah plastik. Jadi, Indonesia justru dua-duanya jalan, eksploitasi SDA buka tambangnya, izin tambangnya terus jalan, tapi kita seolah-olah mau daur ulang, padahal enggak, padahal jadi tempat sampah untuk limbah elektronik," ujar Bhima.

Di dalam ART, tidak ada klausul divestasi di sektor pertambangan. Dengan meratifikasi ART, transfer teknologi, joint venture, dan kerja sama akan semakin sulit, karena menabrak UU Minerba dan banyak regulasi lainnya.

"Jangankan BUMN, ormas saja enggak mungkin kerja sama dengan perusahaan AS pasca ratifikasi ART ini,"ucapnya.