Hukum Kesetaraan Kerja Perempuan Baru Diterapkan Separuhnya

KOMPAS.com - Undang-undang (UU), yang dirancang untuk menjamin kesempatan ekonomi yang setara bagi perempuan di dunia, rata-rata baru diterapkan setengahnya. 

Dalam laporan Women, Business and the Law, World Bank Group menyatakan kondisi tersebut menghambat perempuan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga:

• Perempuan Indonesia Lebih Tekun Belajar AI Dibanding Laki-laki
• Hari Perempuan Internasional 2026: Tema dan Sejarahnya

Bahkan, jika aturan diterapkan sepenuhnya, perempuan masih hanya menikmati kurang dari dua pertiga hak hukum yang dimiliki laki-laki.

Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Ekonomi Pembangunan World Bank Group, Indermit Gill menyampaikan, secara hukum sebagian besar negara memperoleh skor 67 dari 100 dalam hal kecukupan hukum di atas kertas yang memungkinkan kesetaraan ekonomi perempuan dan laki-laki.

“Namun, ketika menyangkut penegakan hukum, skor rata-rata turun menjadi 53. Dan ketika sistem yang dibutuhkan untuk menerapkan hak-hak tersebut dinilai, skor kecukupannya hanya 47," kata Gill, dilansir dari Eco Business, Kamis (12/3/2026).

"Angka-angka ini mencerminkan kesenjangan peluang yang sangat besar, dan temuan laporan ini memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan untuk membalikkan penurunan potensi pertumbuhan ekonomi negara berkembang," imbuh dia.

Hukum kesetaraan kerja perempuan baru setengah diterapkan

Sejauh mana hukum ditegakkan untuk perempuan?

Dok. Unsplash/Hannah Busing Sebagian besar negara di dunia belum menerapkan undang-undang yang dirancang untuk kesetaraan pekerjaan bagi perempuan.

Untuk pertama kalinya, laporan itu tidak hanya menilai tingkat kesetaraan dalam hukum yang berlaku, tapi juga sejauh mana hukum-hukum ditegakkan.

Para ahli hukum yang disurvei menyebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk aturan yang mendorong partisipasi ekonomi sepenuhnya oleh kaum perempuan.

Peneliti mencatat, hanya empat persen perempuan di dunia yang tinggal di negara dengan sistem hukum mendekati kesetaraan penuh.

Sementara itu, sebagian besar negara masih kekurangan kebijakan dan layanan yang diperlukan untuk menegakkan aturan tersebut.

Hal ini menghambat perekonomian untuk mencapai potensi penuhnya dalam pertumbuhan ataupun penciptaan lapangan kerja.

Laporan menilai kondisi partisipasi ekonomi perempuan secara global di 10 bidang utama, antara lain perlindungan kekerasan, akses ke layanan penitipan anak, kewirausahaan, perlindungan kerja, kepemilikan aset, dan jaminan pensiun.

Tim mengidentifikasi perlindungan dari kekerasan sebagai kekurangan utama, yang membuat perempuan kurang mampu untuk bekerja secara konsisten.

Minim perlindungan kekerasan

Shutterstock/Oscar J. Studio Sebagian besar negara di dunia belum menerapkan undang-undang yang dirancang untuk kesetaraan pekerjaan bagi perempuan.

Direktur Kelompok Indikator Kebijakan World Bank Group, Norman Loayza berpandangan, perlindungan dari kekerasan menjadi salah satu celah terbesar yang menghambat partisipasi ekonomi perempuan.

Padahal, baik di tempat kerja maupun di tempat umum, perempuan berhak mendapatkan perlindungan agar dapat berkembang.

"Secara global, kita masih tertinggal. Kita hanya memiliki sepertiga dari undang-undang keselamatan yang kita butuhkan, dan bahkan dengan undang-undang tersebut, penegakannya gagal hingga 80 persen," papar Loayza.

Sementara itu, penulis utama studi, Tea Trumbic menyatakan, tantangan penyetaraan Undang-Undang bagi perempuan di dunia kerja makin penting.

Dalam satu dekade ke depan sekitar 1,2 miliar anak muda akan memasuki pasar kerja yang setengahnya adalah perempuan.

"Banyak yang akan mencapai usia dewasa di wilayah di mana perempuan menghadapi hambatan terbesar, dan di mana peningkatan PDB (pendapatan domestik bruto) yang akan dihasilkan dari partisipasi mereka paling dibutuhkan. Memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan di mana pun berguna bagi masyarakat bukan hanya perempuan," jelas dia.

Kewirausahaan turut menjadi sektor yang masih menghadapi kesenjangan. Hanya sekitar separuh negara yang benar-benar menyediakan akses kredit yang setara bagi pengusaha perempuan, meski secara hukum mereka dapat memulai bisnis dengan syarat yang sama seperti laki-laki.

Layanan penitipan anak dinilai menjadi peluang penting bagi para pembuat kebijakan. Tempat ini menentukan apakah orangtua, terutama ibu, dapat bekerja dan beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.

Sayangnya, kurang dari setengah dari 190 negara yang tercakup dalam laporan ini memiliki UU yang mendukung keuangan atau pajak bagi keluarga. Di antara negara-negara tersebut, hanya 30 persen dari kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas tinggi yang telah diterapkan.

Bahkan di negara berpendapatan rendah, hanya sekitar satu persen mekanisme dukungan penitipan anak yang tersedia.

Baca juga:

• Perempuan Hanya Punya 64 Persen Hak Hukum Dibanding Laki-laki
• Perempuan Migran Rentan Alami Kekerasan dan Eksploitasi Menurut UN Women

Di sisi lain, laporan World Bank Group mengungkapkan adanya kemajuan dalam dua tahun terakhir dengan 68 negara telah mengadopsi 113 reformasi hukum untuk memperkuat kesempatan ekonomi perempuan. Terutama di bidang kewirausahaan dan perlindungan dari kekerasan.

Wilayah Afrika sub-Sahara mencatat reformasi terbanyak dengan 33 kebijakan baru. Negara seperti Mesir, Yordania, dan Oman juga menunjukkan kemajuan, dengan Mesir menjadi negara reformis terbesar dalam dua tahun terakhir setelah meningkatkan skor kesetaraan hukumnya hampir 10 poin.