Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gejolak LPG Imbas Perang AS-Israel Vs Iran, Bisakah Indonesia Beralih ke EBT?

Kompas.com, 26 Maret 2026, 19:17 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran diprediksi menyebabkan gejolak terhadap ketersediaan liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia. Apalagi, Iran memutuskan untuk menutup akses kapal di Selat Hormuz.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, gangguan distribusi tersebut menekan pasokan yang dapat memicu kelangkaan LPG.

Baca juga: 

Pengalihan ke energi baru terbarukan (EBT) menjadi pilihan, tapi tak semudah itu untuk dilakukan.

"Sumber yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan gasoline, biodiesel, atau LPG sangat berlimpah ruah. Tetapi masalahnya, kita tidak mempunyai teknologi untuk mengolahnya," ujar Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/3/2026).

Baca juga: Perang AS-Israel Vs Iran Picu Lonjakan Harga CPO, Petani Sawit Bisa Paling Terdampak

Konflik AS-Israel vs Iran bisa pengaruhi LPG di Indonesia

Perlu solusi jangka pendek dan jangka panjang

Konflik AS-Israel versus Iran diprediksi menyebabkan gejolak pada ketersediaan  LPG di Indonesia. Mungkinkah beralih ke energi terbarukan?KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Konflik AS-Israel versus Iran diprediksi menyebabkan gejolak pada ketersediaan LPG di Indonesia. Mungkinkah beralih ke energi terbarukan?

Indonesia, lanjut dia, bisa saja mengolah batu bara menjadi LPG melalui teknologi gasifikasi. Namun, tanpa kerja sama internasional, pengembangan teknologi tersebut sulit dilakukan secara mandiri.

Selain itu, ada perusahaan di Amerika Serikat yang mampu melakukan proses gasifikasi itu. 

"Jangka pendek ini harus kerja sama dengan perusahaan asing yang punya teknologi. Sembari ada transfer teknologi, nanti jangka panjang bisa diproduksi sendiri dengan teknologi yang dikembangkan tanpa itu ya sulit," jelas Fahmy.

Peralihan ke EBT disebut harus dilakukan untuk jangka panjang. Selain itu, langkah efisiensi energi juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dan bahan bakar fosil lainnya.

Misalnya, penggunaan kompor listrik dan memperluas jaringan gas kota (jargas) ke rumah tangga.

"Itu bisa dilakukan dalam jangka pendek, tetapi butuh investasi yang cukup besar juga untuk membangun jaringan pipa untuk mengalirkan gas," papar dia.

Sayangnya, pemanfaatan jargas di Indonesia masih terbilang kecil meski penggunaannya lebih hemat 40 persen dibandingkan LPG. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tajun 2025 jargas baru tersedia di 86 kota/kabupaten. 

Di sisi lain, pemerintah perlu mencari impor LPG dari negara lain di luar negara-negara yang tengah berkonflik, salah satunya Australia.

"Sehingga kalau punya beberapa sumber, misalnya yang timur tengah ada masalah dengan Selat Hormuz, masih ada suplai lain dari Australia misalnya atau dengan dari negara lain," sebut Fahmy.

Baca juga:

Kebutuhan LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026) malam. Konflik AS-Israel versus Iran diprediksi menyebabkan gejolak pada ketersediaan  LPG di Indonesia. Mungkinkah beralih ke energi terbarukan?Dok. Setpres Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026) malam. Konflik AS-Israel versus Iran diprediksi menyebabkan gejolak pada ketersediaan LPG di Indonesia. Mungkinkah beralih ke energi terbarukan?

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan, sekitar 70 sampai 75 persen dari total kebutuhan LPG nasional yang mencapai 7,6 juta ton berasal dari Amerika Serikat.

Sementara itu, sekitar 20 persen dipasok dari Timur Tengah dan sisanya dari negara lain. Dengan kondisi konflik geopolitik yang belum mereda, pemerintah mulai memecah kontrak impor LPG dari wilayah tersebut ke beberapa negara alternatif untuk memastikan pasokan tetap aman.

"Dengan kondisi sekarang yang di Middle East kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk dua kargo dari Australia itu untuk LPG," kata Bahlil, dilaporkan oleh Kompas.com, Sabtu (14/3/2026).

Pemerintah juga telah menjadwalkan tambahan dua kargo impor pada Sabtu (28/3/2026). Sebelumnya, satu kargo LPG telah tiba pada awal Rabu (4/3/2026) dan satu kargo lainnya pada Minggu (8/3/2026).

Menurut Bahlil, tambahan pasokan tersebut cukup untuk menjaga stabilitas distribusi LPG nasional dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah optimististis kebutuhan LPG nasional dari Januari hingga April akan terpenuhi.

Baca juga: Orang Kaya Dubai Kabur Naik Jet Pribadi Saat Konflik AS-Israel Vs Iran, Bikin Emisi Naik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau