Ketergantungan Gas Impor ASEAN Bisa Ditanggulangi dengan Tenaga Surya

KOMPAS.com - Hasil analisis terbaru menunjukkan bahwa tenaga surya dapat membantu negara-negara Asia Tenggara menghindari risiko kerugian besar akibat ketergantungan pada gas impor, terutama saat krisis global membuat harga energi dunia melonjak.

Melansir Eco Business, Selasa (24/3/2026) menurut lembaga riset energi Ember, jika ASEAN memilih tenaga surya daripada melanjutkan rencana penambahan pembangkit listrik gas, wilayah ini bisa menghemat hingga Rp1.131,5 triliun (67 miliar dolar AS) berdasarkan harga gas alam cair (LNG) saat ini dan proyeksi ke depan.

Studi dari Ember sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas tenaga surya terpasang di Asia Tenggara saat ini sebesar 27 gigawatt (GW), masih kurang dari 1 persen dari total potensi teknis wilayah ini yang mencapai lebih dari 30.000 GW.

Berdasarkan skenario transisi energi ASEAN saat ini, kapasitas gas diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 200 GW pada tahun 2030, dari 106 GW saat ini.

Analisis Ember menunjukkan bahwa mengoperasikan seluruh pembangkit listrik gas di wilayah tersebut dengan harga gas alam cair (LNG) saat ini akan menelan biaya sekitar Rp1.199 triliun (71 miliar dolar AS) per tahun, dan bisa melonjak hingga Rp1.841 triliun (109 miliar dolar AS) jika harga terus naik.

Baca juga: Produktivitas Pekerja Indonesia Naik Tiap Tahun, tapi Masih Tertinggal di ASEAN

Sementara sebagai perbandingan, menghasilkan jumlah listrik yang sama dengan tenaga surya hanya akan memakan biaya sekitar Rp709 triliun (42 miliar dolar AS).

"Minyak dan gas itu bukan cuma sekadar bahan bakar. Dari pupuk sampai plastik canggih, keduanya adalah bahan dasar kehidupan modern kita, sehingga industri di Asia sangat bergantung padanya," kata Dr. Muyi Yang, analis energi senior dari Ember.

"Melepaskan diri dari ketergantungan itu bukan cuma soal ganti sumber listrik, tapi soal mengubah total cara ekonomi kita berjalan. Mungkin sudah saatnya Asia memikirkan ulang cara tumbuh yang selama ini terlalu mengandalkan bahan bakar fosil," tambahnya.

Temuan ini muncul saat penutupan Selat Hormuz dan penghentian produksi LNG (gas alam cair) Qatar mengguncang pasar bahan bakar di seluruh Asia Tenggara dan Timur, sehingga pasokan menipis dan harga melonjak.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga gas, seperti Singapura dan Thailand, menghadapi dampak paling parah.

Tahun lalu, keduanya mengimpor porsi terbesar LNG dari Qatar, masing-masing sebesar 42 persen dan 27 persen dari total impor mereka.

Seluruh negara di kawasan ASEAN, kecuali Brunei, adalah importir minyak neto atau mendatangkan lebih banyak minyak dari luar negeri daripada yang dijual keluar.

Indonesia sendiri telah berubah dari eksportir minyak menjadi importir minyak neto sejak tahun 2004. Di Asia Timur, Jepang mengimpor 90 persen minyak mentahnya dari Timur Tengah, sementara Korea Selatan memasok sekitar 70 persen minyak mentahnya dari sana, yang sebagian besar jalurnya melewati Selat Hormuz.

Batu Bara Menambah Emisi

Menurut para penulis laporan ini, terus-menerus mengandalkan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara tidak akan menyelesaikan masalah krisis energi di Asia Tenggara.

Laporan tersebut memberi contoh Indonesia. Sebagai produsen batu bara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini bersiap mengubah kuota produksi batu baranya tahun 2026 karena krisis di Timur Tengah membuat harga energi dunia semakin mahal.

Baca juga: Investasi ESG di ASEAN Meroket, Imbangi Tren di Pasar Global yang Melemah

Media lokal mencatat bahwa dengan menaikkan kuota produksi sebagai respons terhadap lonjakan harga akibat krisis di Teluk, pemerintah memosisikan Indonesia untuk menjual lebih banyak batu bara ke pasar yang sedang ketat. Hal ini dapat membuat batu bara lebih tersedia dan menarik bagi pembeli yang mencari alternatif selain gas yang mahal.

Thailand juga telah mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu baranya dengan kapasitas penuh sebagai langkah sementara untuk mengatasi krisis listrik.

Menurut analisis tersebut, langkah ini dapat menambah 3,2 juta ton emisi karbon dioksida per tahun, atau sekitar 5 persen dari target emisi Thailand pada tahun 2037.

Para penulis laporan menyatakan bahwa meningkatkan penggunaan kapasitas pembangkit listrik batu bara atau menambah pembangkit baru adalah tindakan yang 'tidak berkelanjutan', karena memaksimalkan kapasitas tersebut justru akan meningkatkan konsumsi batu bara.

"Krisis yang terjadi saat ini maupun di masa lalu telah membuktikan bahwa ketergantungan pada impor bahan bakar fosil mempertaruhkan ketahanan energi. Negara-negara berkembang di Asia akan menghadapi risiko yang lebih besar jika harga energi terus melonjak," ujar Dr. Dinita Setyawati, analis energi senior untuk Asia di Ember.

Meskipun penghematan energi bisa menjadi solusi awal jangka pendek, peralihan ke energi terbarukan produksi dalam negeri dapat memberikan lebih banyak pilihan untuk meredam guncangan energi di masa depan.