Bukan Sekadar Hijau, Kosmologi Jawa Melampaui Keberlanjutan

DUNIA hari ini tampak semakin rajin berbicara tentang keberlanjutan. Laporan makin tebal, istilah makin canggih, dan ukuran kinerja makin rinci.

Tahun depan, perusahaan-perusahaan di Indonesia secara bertahap bahkan diwajibkan memenuhi Standar Pengungkapan Keberlanjutan — bukan sekadar audit keuangan, tetapi juga audit atas cara mereka memperlakukan bumi dan masyarakat. Keberlanjutan, dengan kata lain, kini resmi menjadi kewajiban hukum.

Namun, justru di tengah semua itu, bumi tetap kelelahan dan ketimpangan tetap mengeras. Kita seperti sedang sibuk merapikan bahasa, tetapi lupa memeriksa kenyataan.

Semakin banyak yang dibicarakan tentang keberlanjutan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Barangkali yang hilang itu adalah jiwa.

Keberlanjutan kini terlalu sering hadir sebagai urusan prosedur, bukan kesadaran. Ia tampak rapi sebagai dokumen, meyakinkan sebagai presentasi, dan terdengar mulia dalam pidato-pidato resmi.

Namun dalam praktik, ia kerap berhenti sebagai tubuh teknis yang bergerak tanpa nyawa. Kita tahu cara mengukur, tetapi belum tentu tahu untuk apa semua itu diukur.

Kita fasih menyebut masa depan, tetapi sering gagap ketika harus menjawab pertanyaan paling sederhana: apakah semua ini sungguh membuat hidup menjadi lebih layak?

Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menolak seluruh perangkat global tentang keberlanjutan, melainkan untuk menempatkannya kembali pada tempat yang wajar.

Standar tetap penting. Ukuran tetap dibutuhkan. Dunia modern memang perlu bahasa bersama agar negara, pasar, dan masyarakat bisa saling berbicara. 

Namun, arah hidup tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada bahasa teknis. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal seberapa rapi ia dilaporkan, melainkan ke mana ia membawa manusia dan alam.

Di tengah kegaduhan itu, kosmologi Jawa menawarkan sesuatu yang sederhana, tetapi dalam: cara memandang kehidupan bukan sekadar sebagai persoalan efisiensi, melainkan sebagai upaya menjaga harmoni.

Bukan harmoni yang pasif, melainkan harmoni yang harus dirawat dengan kesadaran dan tindakan.

Karena itu, ketika kita bicara tentang pembangunan dan keberlanjutan, pertanyaannya semestinya tidak berhenti pada “bagaimana mengurangi kerusakan,” tetapi meluas menjadi “bagaimana membuat kehidupan bersama menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih bermakna.”

Di situlah prinsip Hamemayu Hayuning Bawana menjadi penting. Ia mengandung ajakan yang lebih aktif daripada sekadar bertahan.

Bukan hanya menjaga agar dunia tidak makin rusak, tetapi merawat dan memperindah kehidupan itu sendiri.

Ada perbedaan besar antara sekadar mengurangi luka dan sungguh-sungguh menumbuhkan kebaikan.

Banyak agenda keberlanjutan modern masih bergerak pada tingkat pertama — sibuk memastikan bahwa kerusakan tidak terlalu besar, bahwa emisi turun sekian persen, bahwa risiko dapat dikelola.

Semua itu tentu penting. Namun, dunia tidak hanya butuh kerusakan yang diperlambat. Dunia butuh arah yang dipulihkan.

Karena itu, kepatuhan terhadap standar keberlanjutan tidak boleh hanya dimaknai sebagai cara menghindari risiko atau menjaga citra.

Ia harus dilihat sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi benar-benar memperbaiki relasi kita dengan sesama dan dengan alam.

Jika tidak, maka keberlanjutan mudah berubah menjadi topeng yang sopan: tampak hijau di atas kertas, tetapi meninggalkan jejak luka di bawahnya.

Dalam tata bahasa regulasi dan standar global, batas minimal itu dikenal sebagai do no significant harm — jangan menimbulkan kerugian yang berarti.

Itulah fondasi dari banyak kerangka keberlanjutan modern, dari taksonomi hijau Eropa hingga berbagai standar ESG yang berlomba-lomba untuk diadopsi. Ia penting, tetapi ia minimal. Ia menetapkan batas bawah, bukan arah ke atas.

Kini, ada yang mulai bergerak melampaui ambang itu. Paul Polman, mantan CEO Unilever, menyebutnya net positive: bisnis tidak sekadar tidak merusak, tetapi memberi lebih dari yang ia ambil.

Yang lain menggunakan kata regenerative — pendekatan yang tidak hanya mempertahankan, tetapi memulihkan dan menghidupkan kembali sistem yang sudah tergerus.

Gagasan-gagasan ini menarik dan perlu disambut. Namun, ada yang perlu dicermati: semuanya masih berangkat dari logika yang sama — logika optimasi, logika batas yang diperluas, logika bisnis yang disempurnakan. Fondasinya belum berubah.

Kosmologi Jawa menawarkan sesuatu yang berbeda sama sekali. Bukan batas yang lebih jauh, melainkan fondasi yang lain: bukan transaksi, tetapi relasi. Bukan optimasi, tetapi harmoni.

Hamemayu Hayuning Bawana bukan strategi bisnis yang lebih etis. Ia adalah cara memandang keberadaan manusia di dunia — bahwa kita bukan pemilik alam, melainkan bagian darinya.

Bahwa memperindah dunia bukan pilihan etis yang menguntungkan, melainkan kewajiban yang melekat pada kehadiran kita.

Tentu ada pertanyaan yang wajar, bahkan perlu diajukan: jika kosmologi ini sudah ada ratusan tahun, mengapa Jawa kini menjadi salah satu pulau dengan tekanan ekologi terberat di dunia?

Itu pertanyaan yang jujur, dan ia layak dijawab dengan jujur pula. Kosmologi adalah ideal. Implementasinya selalu bergantung pada sistem sosial, politik, dan ekonomi yang mengelilinginya.

Agama mengajarkan keadilan, tetapi tidak semua negara agama adil. Demokrasi menjanjikan keterwakilan, tetapi tidak semua demokrasi merata.

Yang perlu diperiksa bukan apakah filosofinya gagal, melainkan di mana ia sungguh-sungguh diwujudkan — dan apa yang terjadi di sana.

Jawaban, salah satunya ada di Bali. Sistem subak — jaringan irigasi berbasis kosmologi Hindu-Jawa yang telah berjalan lebih dari seribu tahun — diakui UNESCO bukan sekadar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai model pengelolaan sumber daya yang terbukti bekerja.

Ia mengelola air, tanah, dan kehidupan komunal secara berkelanjutan jauh sebelum ada kata “sustainability” dalam kamus pembangunan global. Itu bukan romantisme. Itu rekam jejak.

Maka pertanyaannya bukan apakah kearifan ini valid. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup serius untuk menggalinya kembali — dan menerjemahkannya ke dalam pikiran serta tindakan hari ini.

Inilah mengapa kebijakan tidak boleh hanya melihat dunia dari atas. Dalam pandangan Jawa, hidup selalu bergerak antara Jagad Cilik dan Jagad Gede — antara dunia kecil manusia sehari-hari dan dunia besar yang mengitarinya.

Dalam bahasa kita sekarang, ini berarti kita tidak cukup menilai keberhasilan pembangunan dari angka-angka besar, target nasional, atau pengakuan global. Kita juga harus bertanya apa yang terjadi pada kehidupan yang kecil, yang dekat, yang konkret.

Apa yang dirasakan petani kecil di lereng pegunungan yang tanahnya kian mengeras? Apa yang dirasakan nelayan pesisir yang sekali tangkap makin sedikit?

Apa yang dirasakan pekerja informal, keluarga-keluarga yang hidup di pinggir kepastian, komunitas-komunitas yang menanggung langsung beban dari keputusan besar yang dibuat jauh dari tempat mereka tinggal?

Kalau keberlanjutan hanya hebat di tingkat global tetapi rapuh di tingkat lokal, maka sesungguhnya ada yang keliru dalam fondasinya.

Sebab pembangunan yang baik semestinya tidak memperlebar jarak antara yang diputuskan dan yang dirasakan. Ia justru harus mendekatkan keduanya. Ia harus membuat kebijakan terasa hadir dalam hidup, bukan hanya hadir di lembar kebijakan.

Di sinilah ungkapan Urip Iku Urup terasa sangat relevan. Hidup itu menyala. Sebuah kebijakan, investasi, atau agenda pembangunan hanya layak disebut hidup bila ia benar-benar menyalakan sesuatu: harapan, martabat, peluang, dan rasa bahwa masa depan masih mungkin dibangun bersama.

Sebaliknya, kebijakan yang hanya berputar di ruang elite, yang angkanya bagus tetapi tak pernah menghangatkan kehidupan rakyat, sesungguhnya adalah kebijakan yang padam. Ia mungkin mengesankan secara administratif, tetapi gagal memberi terang.

Kita terlalu lama terpesona pada ukuran-ukuran yang terlihat besar, sementara lupa pada daya hidup yang justru menjadi inti dari pembangunan itu sendiri.

Apa artinya pertumbuhan jika manusia tetap merasa tersisih? Apa artinya investasi jika alam yang menopang kehidupan terus dirusak? Apa artinya keberlanjutan jika ia hanya menjadi bahasa baru untuk menata ulang ketimpangan lama?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting bukan karena kita sedang mencari kesempurnaan, melainkan karena kita sedang menentukan arah.

Dan setiap arah pada akhirnya akan kembali pada pertanyaan paling dalam: pembangunan ini hendak membawa kita ke mana?

Dalam kosmologi Jawa, ada kesadaran Sangkan Paraning Dumadi — tentang asal dan tujuan hidup. Ini mengingatkan bahwa pembangunan bukanlah gerak tanpa ujung. Ia harus punya makna. Ia harus punya muara. Ia harus menjawab bukan hanya bagaimana kita tumbuh, tetapi menjadi apa kita tumbuh.

Jika pembangunan hanya menghasilkan akumulasi tanpa keadilan, kemajuan tanpa kedekatan dengan alam, dan efisiensi tanpa welas asih, maka ada yang salah pada cara kita memahami kemajuan.

Sebab kemajuan sejati bukan sekadar bertambahnya angka, melainkan bertambahnya kelayakan hidup bersama. Bukan sekadar makin modern, tetapi makin manusiawi.

Karena itu, tantangan kita hari ini bukan memilih antara standar global atau kearifan lokal, seolah keduanya harus saling meniadakan.

Tantangannya adalah bagaimana memakai bahasa dunia tanpa kehilangan suara batin kita sendiri.

Bagaimana tetap terbuka pada kemajuan, tetapi tidak tercerabut dari nilai yang membuat kemajuan itu berarti.

Bagaimana menyaring samudra istilah dan ukuran yang datang dari mana-mana, lalu mengubahnya menjadi sumur kejernihan bagi kehidupan bersama.

Di situlah pentingnya kosmologi Jawa. Bukan sebagai hiasan budaya, bukan pula sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai penanda arah.

Ia mengingatkan bahwa kehidupan harus dijaga dengan rasa hormat, bahwa keputusan harus ditimbang bukan hanya dengan untung-rugi, dan bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian di luar relasinya dengan sesama dan alam.

Melampaui keberlanjutan, dengan demikian, bukan berarti menolak agenda global. Justru sebaliknya: mengembalikannya pada inti yang sering terlupakan.

Bahwa pembangunan pada akhirnya bukan soal laporan yang sempurna, melainkan tentang dunia seperti apa yang kita tinggalkan.

Bahwa keberlanjutan bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi keberanian untuk merawat kehidupan agar tetap punya arah, keindahan, dan keadilan.

Kalau itu yang kita pegang, maka kita tidak sedang membangun masa depan yang hanya terlihat baik di atas kertas.

Kita sedang menyiapkan peradaban yang lebih layak dihuni. Peradaban yang tidak hanya pandai menghitung, tetapi juga tahu apa yang patut dijaga. Peradaban yang tidak mabuk oleh data, karena ia masih mendengar nurani.