Ubah Paradigma Pamong, Program KDMK Dorong Kepala Desa Jadi Lokomotif Perubahan

KOMPAS.com – Sebaik apa pun regulasi dibuat dan sebesar apa pun kucuran dana dialokasikan ke desa, tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel tidak akan pernah terwujud tanpa hadirnya sumber daya manusia mumpuni.

Di tingkat akar rumput, kepala desa bukan sekadar pejabat administratif, melainkan menjadi lokomotif perubahan utama yang menentukan ke mana arah pembangunan warga.

Ketika sebuah desa gagal berkembang, persoalannya jarang terletak pada ketiadaan anggaran, melainkan pada krisis kepemimpinan yang gagap membaca data, buta teknologi, dan minim inovasi.

Oleh karena itu, membenahi tata kelola desa harus dimulai dengan mendidik manusianya, melatih para pemimpin lokal agar memiliki kapasitas berpikir strategis layaknya manajer profesional yang mampu mengeksekusi kebijakan secara transparan dan berdampak nyata.

Mempercepat transformasi itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi membuka program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (30/6/2026).

Program ini diikuti 434 kepala desa dari 162 kabupaten/kota di 20 provinsi sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Sebanyak 434 kepala desa yang mengikuti program berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Desa dalam Peta Pariwisata

Para peserta mengikuti perkuliahan yang dibagi ke dalam 17 kelas. Setiap kelas didampingi dua dosen dan dua fasilitator untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.

Materi difokuskan pada enam bidang inovasi, yakni pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekowisata, ekonomi dan infrastruktur, mitigasi bencana serta kesehatan, pendidikan dan digitalisasi, serta perikanan dan peternakan. 

Membawa inovasi dan dampak langsung

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memperkuat kompetensi kepala desa melalui pendidikan dan pengembangan inovasi.

"Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah desa," ujar La Ode melalui keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

"Kami berharap para kepala desa mampu membawa inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," sambungnya.

Pembukaan kegiatan berlangsung di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Acara ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, jajaran pimpinan UI, pejabat Kemendagri, serta akademisi.

Dalam sambutannya, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan program KDMK bertujuan menjembatani ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi perguruan tinggi agar dapat diterapkan dalam pembangunan desa.

Menurutnya, kepala desa diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menggali potensi lokal dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

Ia menyebut peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi pelayanan publik.

Menurut Bima, pembangunan desa berdampak membutuhkan kepemimpinan visioner, tata kelola pemerintahan baik, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

"Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Bima Arya.

Baca juga: Dari Energi Bersih hingga Peluang Usaha, Program DEB Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa

Diharapkan, menggembleng kapasitas para kepala desa di ruang kuliah adalah investasi jangka panjang guna menghadapi tantangan riil, mulai dari ketahanan pangan hingga transformasi digital.

Keberhasilan langkah ini akan menjadi penentu apakah desa-desa kita hanya akan menjadi objek pembangunan yang rapuh, atau mampu bangkit menjadi subjek mandiri dan berdaya saing global.