Tata Kelola Rantai Pasok Energi Jadi Fondasi Keberlanjutan Industri

KOMPAS.com – Pembahasan mengenai keberlanjutan di sektor energi tidak hanya berkaitan dengan transisi menuju energi rendah karbon.

Tak dapat dimungkiri, batu bara masih menjadi sumber energi primer nasional. Untuk itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan rantai pasok serta meminimalkan risiko operasional.

Rantai pasok energi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengangkutan komoditas, aktivitas di pelabuhan, hingga distribusi ke pembangkit listrik.

Gangguan pada salah satu titik berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan, meningkatkan biaya operasional, dan berdampak pada sektor industri yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Direktur PT Oktasan Baruna Persada Tomi Hadi mengatakan, pengelolaan logistik energi membutuhkan sistem tata kelola yang kuat karena setiap proses memiliki konsekuensi terhadap kelangsungan operasional sektor hilir.

"Dalam logistik energi, keterlambatan di satu titik dapat berdampak pada tahapan pengiriman berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan rantai pasok harus dilakukan secara presisi, mulai dari perencanaan, kesiapan armada, pemantauan perjalanan, hingga kepatuhan terhadap prosedur di titik muat dan bongkar," ujar Tomi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Baca juga: IKN Nusantara Terapkan Konsep Smart Governance, Apa Artinya?

PT Oktasan Baruna Persada sendiri mendukung pengelolaan rantai pasok energi melalui penguatan operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Tomi melanjutkan, tantangan distribusi batu bara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengangkut komoditas, tetapi juga memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana agar tidak memicu gangguan berantai (bullwhip effect) pada pembangkit listrik ataupun pengguna energi.

Dalam manajemen rantai pasok, bullwhip effect merupakan kondisi ketika gangguan kecil di sisi hulu memicu dampak yang lebih besar di bagian hilir, seperti terganggunya jadwal pasokan, penurunan ketersediaan stok, dan penyesuaian operasional yang meningkatkan biaya.

Tata kelola menjadi bagian praktik ESG

Di tengah kompleksitas tersebut, aspek tata kelola dinilai semakin penting sebagai bagian dari implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Penerapan GCG dinilai dapat memperkuat pengelolaan risiko melalui proses bisnis yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pengawasan yang lebih akuntabel.

Baca juga: Pangkas Emisi, Perusahaan Logistik Global Beralih ke Avtur Ramah Lingkungan

Tomi mengatakan, perusahaan logistik energi perlu memiliki standar operasional yang jelas, sistem pemantauan yang memadai, serta sumber daya manusia yang memahami berbagai risiko di lapangan.

"Teknologi memang membantu proses pengawasan, tetapi eksekusi tetap bergantung pada disiplin dan kualitas manusia di setiap tahapan," ujarnya.

Menurut dia, kemampuan menjaga ketepatan distribusi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas armada, tetapi juga koordinasi antarpemangku kepentingan, disiplin perencanaan, dan kepatuhan terhadap prosedur di setiap titik distribusi.

Oleh sebab itu, penguatan manajemen risiko perlu berjalan seiring dengan penerapan tata kelola yang transparan agar seluruh proses distribusi dapat dipantau, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan.