Kemendagri Dorong Tata Kelola Wilayah Berkelanjutan lewat Percepatan Batas Desa

Desa yang memiliki potensi persoalan akan diidentifikasi berdasarkan lokasi, jenis, dan tingkat masalahnya untuk kemudian difasilitasi penyelesaiannya sebelum hasil penegasan ditetapkan oleh bupati.

Dari sisi keberlanjutan, data lingkungan dan sosial menjadi penting untuk mengenali potensi risiko sejak awal sehingga pembangunan desa tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

"Data lingkungan dan sosial diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sejak awal potensi risiko yang ada di setiap desa. Ini menjadi dasar untuk pengelolaan dan minimalisasi potensi risiko," ujar La Ode.

Data dan kesepakatan batas yang dihasilkan diharapkan dapat terus digunakan pemerintah daerah dan desa sebagai rujukan dalam tata kelola wilayah, perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya.

Percepatan penegasan batas desa di tiga kabupaten Sultra merupakan pelaksanaan ILASPP tahap kedua, bersama Pati, Klaten, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Tahap pertama telah dilaksanakan di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, serta Donggala dan Tolitoli di Sulawesi Tengah.

La Ode mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam proses tersebut. Pemerintah kabupaten diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan, camat mengoordinasikan proses screening, sementara pemerintah desa memberikan informasi mengenai kondisi sosial dan lingkungan sesuai kondisi di lapangan.

Baca juga: Masa Jabatan Kades Tak Terbatas, Pengamat Khawatir Muncul Raja-raja di Desa

"Untuk desa diharapkan koordinatif dalam penyampaian informasi kondisi lingkungan dan sosial sesuai realita di desa dan masyarakat agar dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan minimalisasi potensi risiko," katanya.

Dengan demikian, penegasan batas desa diharapkan tidak berhenti pada kepastian garis administratif, tetapi menjadi fondasi bagi hubungan sosial yang lebih baik, pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta pengelolaan wilayah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.