Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia

Sehingga, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kapasitas pelunasan pinjaman, biaya bunga, serta konsekuensi terhadap beban utang luar negeri Indonesia ke depan.

Transfer Teknologi

Peluang Indonesia di BRICS tidak berhenti pada pembiayaan. RI juga perlu mengambil peluang dalam hal transfer teknologi dan pengetahuan dalam pengembangan industri PV.

BRICS memang memiliki kapasitas energi bersih yang besar, meski porsinya tidak merata di antara negara-negara anggotanya.

Mengacu laporan Observer Research Foundation (ORF), bauran produksi listrik berbasis energi terbarukan maupun pengembangan kapasitas tenaga surya dan angin oleh blok tersebut masih didominasi India dan China.

Pembentukan mekanisme kerja melalui working groups di sektor PV menjadi solusi dari tantangan tersebut. Indonesia perlu mendorong agar operasionalisasi working group ini didesain supaya negara anggota memiliki peran spesifik.

Salah satunya, perlu ada penekanan terkait peran negara yang unggul dalam suatu bidang agar dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan negara anggota lainnya.

Jika terealisasi, working group ini akan menjadi peluang emas Indonesia untuk mempelajari tata kelola pengembangan serta operasi negara seperti India dan China yang telah lebih dulu mengembangkan serangkaian proyek PLTS skala besar.

Keterkaitan PV Industry Working Group dengan program 100 GW PLTS juga menjadi landasan bagi Indonesia untuk mendesak agar working group ini dapat memuat pembagian kerja yang eksplisit dan dioperasionalisasikan sesegera mungkin.

Pengalaman India dalam mengembangkan taman surya melalui lelang kompetitif, misalnya, dapat menjadi referensi dalam merancang skema pengembangan dan pendanaan proyek energi surya berskala besar. Sementara China, dapat berperan sebagai penyedia teknologi dan fasilitator transfer teknologi, mengingat dominasinya dalam produksi panel surya.

Percepatan Realisasi Program

Pembagian kerja semacam ini menjadi ideal dalam menghubungkan kapasitas yang dimiliki masing-masing negara serta kebutuhan negara lainnya untuk berkembang.

Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak memanfaatkan BRICS sebagai wadah melalui adaptasi model yang telah dimiliki negara seperti India guna mempercepat realisasi dan pengembangan program 100 GW PLTS.

Baca juga: Atap Jadi Aset Energi, PLTS Mulai Masuk Perhitungan Ekonomi Kawasan

KTT New Delhi yang telah rampung masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Namun, bagi Indonesia, ia menjanjikan sejumlah peluang yang sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo. Menyusul pergantian presidensi BRICS tahun 2027 ke China, urgensi agar working group ini dapat beroperasi dengan segera juga ikut menguat.

Mendorong finalisasi NDB dan mengintervensi arah PV Working Group karenanya bukan sekadar agenda diplomatik simbolis, melainkan agenda yang selaras langsung dengan kebijakan domestik Indonesia: pendanaan senilai 100 miliar dollar AS yang tidak mungkin ditanggung APBN sendirian, dan pembelajaran teknis dari negara yang sudah lebih dulu membangun kapasitas surya skala besar.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan mengubah keanggotaan BRICS dari sekadar status diplomatik menjadi instrumen konkret untuk mengejar target 100 GW PLTS.