Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
Penyusunan Rencana Dokumen JETP Dianggap Kurang Transparan
Danur Lambang Pristiandaru
Kompas.com - 30/10/2023, 18:00 WIB
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, proses penyusunan dokumen CIPP JETP minim transparansi dan partisipasi publik.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Menteri Kehutanan Lepas Liarkan Hewan Dilindungi di Tanah Papua

Menteri Kehutanan Lepas Liarkan Hewan Dilindungi di Tanah Papua

Pemerintah
24/11/2024, 10:04 WIB
AAJI Rumuskan Strategi Pemasaran Pertumbuhan Berkelanjutan

AAJI Rumuskan Strategi Pemasaran Pertumbuhan Berkelanjutan

Pemerintah
24/11/2024, 08:32 WIB
Salah Urus Sumber Daya Alam oleh Kepala Daerah Picu Bencana Ekologis

Salah Urus Sumber Daya Alam oleh Kepala Daerah Picu Bencana Ekologis

LSM/Figur
23/11/2024, 17:00 WIB
COP29 Molor, Negara Berkembang Muak dengan Negara Maju

COP29 Molor, Negara Berkembang Muak dengan Negara Maju

Pemerintah
23/11/2024, 15:00 WIB
14 Tahun Mangkrak, RUU Masyarakat Adat Didesak Segera Disahkan

14 Tahun Mangkrak, RUU Masyarakat Adat Didesak Segera Disahkan

LSM/Figur
23/11/2024, 13:00 WIB
COP29: 52 Negara Teken Deklarasi Pariwisata Berkelanjutan

COP29: 52 Negara Teken Deklarasi Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah
23/11/2024, 11:00 WIB
RI Tunda Luncurkan Second NDC di COP29, Ini Respons Masyarakat Sipil

RI Tunda Luncurkan Second NDC di COP29, Ini Respons Masyarakat Sipil

LSM/Figur
23/11/2024, 09:00 WIB
Peneliti BRIN: Gesekan Ranting Kayu hingga Petir Tak Mungkin Sebabkan Karhutla

Peneliti BRIN: Gesekan Ranting Kayu hingga Petir Tak Mungkin Sebabkan Karhutla

LSM/Figur
23/11/2024, 07:00 WIB
UNICEF: Ratusan Anak di Myanmar Terbunuh akibat Konflik

UNICEF: Ratusan Anak di Myanmar Terbunuh akibat Konflik

Pemerintah
22/11/2024, 21:18 WIB
BRIN Kembangkan Kapal Pengangkut Sampah Laut

BRIN Kembangkan Kapal Pengangkut Sampah Laut

Pemerintah
22/11/2024, 20:12 WIB
Lebih dari 50 Negara Berkomitmen untuk Pariwisata Ramah Iklim

Lebih dari 50 Negara Berkomitmen untuk Pariwisata Ramah Iklim

Pemerintah
22/11/2024, 19:20 WIB
Polusi Udara Bahayakan 30 Juta Jiwa Setiap Tahun pada Tahun 2100

Polusi Udara Bahayakan 30 Juta Jiwa Setiap Tahun pada Tahun 2100

Pemerintah
22/11/2024, 19:08 WIB
IESR Usul Komitmen Prabowo Menuju NZE Direalisasikan Sebelum 2050

IESR Usul Komitmen Prabowo Menuju NZE Direalisasikan Sebelum 2050

Pemerintah
22/11/2024, 18:32 WIB
Mengukur Jejak Karbon dengan Kalkulator Hijau

Mengukur Jejak Karbon dengan Kalkulator Hijau

Pemerintah
22/11/2024, 17:35 WIB
UE Setujui Peraturan Pemeringkatan ESG Baru

UE Setujui Peraturan Pemeringkatan ESG Baru

Pemerintah
22/11/2024, 17:12 WIB
1
2
3
komentar di artikel lainnya

Terpopuler

1

Kementerian ESDM Segera Pangkas Durasi Perizinan Panas Bumi, dari 18 Bulan Jadi 5 Hari

Dibaca 3.032 kali
2

Mengenal “Ugly Fruit”, Si Buruk Rupa yang Punya Peluang Ekonomi di Tanah Air

Dibaca 2.603 kali
3

Hutan Provinsi Papua Barat Susut 6,3 Juta Hektare, Ini Sebabnya

Dibaca 692 kali
4

Target Reboisasi 12,7 Juta Hektare, Mungkinkah Berhasil?

Dibaca 362 kali
5

Kepala Daerah Didesak Kelola Sampah TPA, Bukan Hanya Ditimbun

Dibaca 198 kali

Now Trending

Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta

Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta

KPK Duga OTT di Bengkulu Terkait Pungutan untuk Pilkada 2024

KPK Duga OTT di Bengkulu Terkait Pungutan untuk Pilkada 2024

Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben

Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben

Pemakaman Kasat Reskrim Polres Solok, Keluarga Sangat Terpukul

Pemakaman Kasat Reskrim Polres Solok, Keluarga Sangat Terpukul

KPK Dikabarkan OTT Sejumlah Pejabat di Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah Ikut Diperiksa

KPK Dikabarkan OTT Sejumlah Pejabat di Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah Ikut Diperiksa

Serangan Balasan Rusia, Ukraina Kehilangan 40 Persen Wilayah Kursk

Serangan Balasan Rusia, Ukraina Kehilangan 40 Persen Wilayah Kursk

KPK Benarkan OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan

KPK Benarkan OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan

Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man City Kalah Beruntun, Chelsea-Arsenal Mengancam

Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Man City Kalah Beruntun, Chelsea-Arsenal Mengancam

Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Gunakan metode lain
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi