KOMPAS.com – Para investor sebenarnya tertarik mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Akan tetapi, mereka masih belum mau bertindak karena beberapa hambatan.
Temuan tersebut dilaporkan oleh Ernst & Young (EY) dari hasil studi dan analisis terbaru yang mereka lakukan.
Laporan lembaga konsultan tersebut menyebutkan, pemerintah Indonesia perlu memberikan dukungan yang kuat bagi investasi energi terbarukan di “Bumi Pertiwi”.
Baca juga: Capres-Cawapres Harus Paparkan Strategi Energi Terbarukan Secara Masif
Pasalnya, meski para investor tertarik di pasar Indonesia, mereka mengeluhkan kurang banyaknya proyek-proyek yang layak untuk diinvestasikan karena ada hambatan kebijakan dan proses perizinan.
Energy Transition and Climate Partner di EY Singapura Gilles Pascual mengatakan, penanganan berbagai hambatan tersebut akan membuat harga pembangkitan listrik dari energi terbarukan bisa lebih kompetitif.
“Bila hambatan struktural dari sisi kebijakan sudah ditangani dan lebih banyak proyek energi terbarukan dijalankan di Indonesia, maka akan terlihat semakin jelas bahwa harga pembangkitan listrik dari energi terbarukan lebih kompetitif dari bahan bakar fosil,” kata Pascual, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (13/12/2023).
Untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, Gilles menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk menerbitkan rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan agar investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Baca juga: Jambi Punya Potensi Surya Melimpah, Target Energi Terbarukan Bisa Digenjot
Gilles menyebut, pemangku kebijakan dan PT PLN juga perlu mempertimbangkan kajian dan publikasi lokasi dan titik koneksi jaringan prioritas yang akan dijadikan fokus pengembangan energi terbarukan.
Langkah ini akan membantu pengembang untuk fokus menggarap wilayah tersebut dan menawarkan harga listrik yang lebih kompetitif.
“Untuk mendorong pertumbuhan, Indonesia perlu memprioritaskan energi terbarukan pada jaringan listrik yang belum oversupply maupun di daerah-daerah di mana biaya energi fosil lebih tinggi, seperti mengubah pembangkit berbasis diesel ke energi terbarukan,” tutur Pascual.
Sedangkan untuk jaringan listrik utama Jawa-Bali, rancangan solusi yang mengedepankan pensiun dini PLTU batu bara adalah suatu keharusan untuk memungkinkan pasar energi terbarukan berkembang dengan baik.
Laporan tersebut juga menyebutkan, pembuat kebijakan perlu membentuk badan khusus yang dapat membantu mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) danpembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), sekaligus membantu perizinannya.
Baca juga: Portugal Sukses Gunakan 100 Persen Energi Terbarukan 6 Hari Berturut-turut
Selain itu, perlu ada standardisasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) sehingga memangkas jangka waktu negosiasi dengan PLN, sekaligus memberikan kepastian bagi pasar terkait alokasi risiko proyek.
Perbaikan kebijakan dan proses perizinan perlu dilakukan lantaran berpengaruh pada kelayakan proyek.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya