Terkendala Visa, Beberapa Negara Terancam Gagal Hadiri Forum Iklim PBB

KOMPAS.co-Beberapa negara termiskin dan paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia terancam gagal berpartisipasi dalam perundingan iklim PBB di Bonn Jerman karena terkendala masalah visa.

Melansir Independent, Jumat (5/6/2026) negara-negara termasuk Sudan, Yaman, Sierra Leone, Senegal dan Gambia melaporkan hambatan signifikan untuk mengakses Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2026, yang berlangsung dari 8 Juni hingga 18 Juni.

Akibatnya mereka pun akan mengirimkan delegasi yang lebih kecil.

Hal tersebut terjadi meski banyak dari negara-negara ini termasuk yang paling rentan terhadap dampak pemanasan global serta kapasitas keuangan paling minim untuk adaptasi iklim.

“Delegasi Sudan menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam atas hambatan visa yang dihadapi oleh perwakilan mereka menjelang Konferensi Perubahan Iklim Bonn,” kata Dalal Ebrahim, yang memimpin departemen adaptasi iklim untuk Sudan.

Baca juga: RI Butuh Kebijakan Iklim Berbasis Bukti

Konferensi Perubahan Iklim Bonn adalah konferensi tahunan selama dua minggu yang berpusat pada diskusi kebijakan iklim teknis, dan dianggap sebagai acara kunci dalam kalender aksi iklim global.

Konferensi ini diselenggarakan oleh PBB setiap tahun di kota kecil Bonn, Jerman, dan kemajuan dalam pembicaraan tersebut seringkali menentukan apakah konferensi iklim COP berikutnya akan sukses atau tidak.

Delegasi dari hampir 200 negara akan bertemu untuk membahas kemajuan Perjanjian Paris, yang merupakan perjanjian kunci yang mendorong aksi iklim secara global, dan mereka akan mulai menyusun teks yang akan dipresentasikan pada konferensi COP31, yang pada gilirannya akan mendorong kebijakan iklim global di tahun-tahun mendatang.

Pengaruhi kemampuan negosiasi

Pengurangan jumlah delegasi ini akan sangat memengaruhi kemampuan negara-negara tersebut untuk bernegosiasi.

“Dalam keadaan normal, delegasi yang lebih besar akan berpartisipasi, memungkinkan kami untuk mencakup berbagai jalur negosiasi, diskusi teknis, lokakarya, dan pertemuan koordinasi secara bersamaan,” ungkap Marwah Aref Ahmed Saleh, yang memimpin diskusi untuk Yaman tentang kerugian dan kerusakan iklim.

“Ketika negara-negara seperti Yaman hanya diwakili oleh segelintir delegasi, menjadi tidak mungkin untuk secara efektif mencakup semua jalur negosiasi,” katanya lagi.

Selama dua tahun berturut-turut, Marwah menerima alasan penolakan yang sama yakni pemerintah Jerman ragu dan takut kalau Marwah tidak mau pulang ke negaranya dan memilih menetap secara ilegal di Eropa setelah rapat iklim PBB selesai.

Ini hal yang ironis. Penolakan visanya terjadi padahal Yaman adalah negara yang sangat rapuh terhadap dampak perubahan iklim di mana peristiwa cuaca ekstrem semakin memperparah kesulitan kemanusiaan akibat konflik perang yang masih terus berlangsung di negara tersebut.

“Diplomasi iklim tidak akan kredibel jika negara-negara yang berada di pusat krisis iklim hanya dibicarakan, tetapi tidak didengarkan,” kata Dalal Ebrahim.

Baca juga: Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat

Menanggapi isu hambatan visa, juru bicara Kantor Luar Negeri Federal Jerman mengatakan bahwa Jerman bertanggung jawab terhadap para utusan resmi yang terdaftar.

Ia juga menambahkan bahwa Jerman mengakui bahwa kehadiran semua utusan, terutama mereka yang berasal dari negara-negara yang paling parah terkena dampak perubahan iklim, sangat penting demi keberhasilan jalannya negosiasi.

Sementara itu, juru bicara PBB untuk Perubahan Iklim (UN Climate Change) menyatakan bahwa perwakilan dari semua negara telah diberikan izin resmi untuk ikut serta seperti biasanya. Kendati demikian keputusan akhir mengenai pemberian visa sepenuhnya berada di tangan pihak berwenang negara tuan rumah.

"Pertemuan PBB adalah salah satu dari sedikit wadah di mana suara negara-negara paling tidak berkembang bisa didengar dalam urusan perubahan iklim. Mengusir atau menghalangi kedatangan para negosiator dari negara miskin ini secara fisik dari rapat di Bonn memberikan kesan seolah-olah kontribusi dan pengalaman hidup mereka tidak dianggap penting oleh dunia," tambah Binyam Gebreyes, pakar diplomasi iklim dari lembaga pemikir Inggris IIED.