Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Desember 2023, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com – Para investor sebenarnya tertarik mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Akan tetapi, mereka masih belum mau bertindak karena beberapa hambatan.

Temuan tersebut dilaporkan oleh Ernst & Young (EY) dari hasil studi dan analisis terbaru yang mereka lakukan.

Laporan lembaga konsultan tersebut menyebutkan, pemerintah Indonesia perlu memberikan dukungan yang kuat bagi investasi energi terbarukan di “Bumi Pertiwi”.

Baca juga: Capres-Cawapres Harus Paparkan Strategi Energi Terbarukan Secara Masif

Pasalnya, meski para investor tertarik di pasar Indonesia, mereka mengeluhkan kurang banyaknya proyek-proyek yang layak untuk diinvestasikan karena ada hambatan kebijakan dan proses perizinan.

Energy Transition and Climate Partner di EY Singapura Gilles Pascual mengatakan, penanganan berbagai hambatan tersebut akan membuat harga pembangkitan listrik dari energi terbarukan bisa lebih kompetitif.

“Bila hambatan struktural dari sisi kebijakan sudah ditangani dan lebih banyak proyek energi terbarukan dijalankan di Indonesia, maka akan terlihat semakin jelas bahwa harga pembangkitan listrik dari energi terbarukan lebih kompetitif dari bahan bakar fosil,” kata Pascual, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (13/12/2023).

Untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, Gilles menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk menerbitkan rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan agar investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Baca juga: Jambi Punya Potensi Surya Melimpah, Target Energi Terbarukan Bisa Digenjot

Gilles menyebut, pemangku kebijakan dan PT PLN juga perlu mempertimbangkan kajian dan publikasi lokasi dan titik koneksi jaringan prioritas yang akan dijadikan fokus pengembangan energi terbarukan.

Langkah ini akan membantu pengembang untuk fokus menggarap wilayah tersebut dan menawarkan harga listrik yang lebih kompetitif.

“Untuk mendorong pertumbuhan, Indonesia perlu memprioritaskan energi terbarukan pada jaringan listrik yang belum oversupply maupun di daerah-daerah di mana biaya energi fosil lebih tinggi, seperti mengubah pembangkit berbasis diesel ke energi terbarukan,” tutur Pascual.

Sedangkan untuk jaringan listrik utama Jawa-Bali, rancangan solusi yang mengedepankan pensiun dini PLTU batu bara adalah suatu keharusan untuk memungkinkan pasar energi terbarukan berkembang dengan baik.

Laporan tersebut juga menyebutkan, pembuat kebijakan perlu membentuk badan khusus yang dapat membantu mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) danpembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), sekaligus membantu perizinannya.

Baca juga: Portugal Sukses Gunakan 100 Persen Energi Terbarukan 6 Hari Berturut-turut

Selain itu, perlu ada standardisasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) sehingga memangkas jangka waktu negosiasi dengan PLN, sekaligus memberikan kepastian bagi pasar terkait alokasi risiko proyek.

Perbaikan kebijakan dan proses perizinan perlu dilakukan lantaran berpengaruh pada kelayakan proyek.

Laporan EY menyatakan, perbaikan kebijakan akan berdampak langsung pada tingkat risiko proyek, penjadwalan waktu proyek, total biaya, serta kemampuan bank untuk mengukur risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Sehingga, berbagai hal tersebut dapat memengaruhi persyaratan pembiayaan dan membuat pinjaman menjadi lebih mahal.

“Bergantung pada tingkat keparahan risiko, faktor-faktor ini bahkan dapat membatasi akses ke pembiayaan yang sebenarnya telah tersedia,” ucap Pascual.

Baca juga: Dokumen Rencana Investasi JETP Diluncurkan, Bauran Energi Terbarukan Ditarget 44 Persen

Hambatan spesifik

Di Indonesia, EY juga memaparkan hasil identifikasi beberapa hambatan-hambatan spesifik mengenai pengembangan energi terbarukan.

Beberapa hambatan spesifik tersebut seperti pertumbuhan PLTS yang masih sangat bergantung pada pensiun dini PLTU batu bara, kurangnya kejelasan dalam peraturan pengadaan dan prosedur tender, serta rendahnya tarif yang dinegosiasikan sehingga mempengaruhi potensi PJBL dijadikan jaminan pinjaman.

Menurut laporan berjudul Net-Zero Pathways dari International Energy Agency (IEA), Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk meningkatkan PLTS dan PLTB hingga tiga kali lipat pada 2030.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin yang melimpah.

Memfokuskan pengembangan sistem energi Indonesia pada sumber energi terbarukan akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan energi, serta mendukung target pengurangan emisi.

Baca juga: 5 Teknologi Energi Terbarukan yang Cocok Dipasang di Rumah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Plastik Biodegradable Bisa Kurangi Polusi, tapi Ada Dampak Tersembunyi
Plastik Biodegradable Bisa Kurangi Polusi, tapi Ada Dampak Tersembunyi
LSM/Figur
Burung Rusia dan China Migrasi ke Jawa Timur, Alih Fungsi Lahan Basah Ancam Habitatnya
Burung Rusia dan China Migrasi ke Jawa Timur, Alih Fungsi Lahan Basah Ancam Habitatnya
LSM/Figur
Akademisi UI Soroti Alih Fungsi Lahan di Cisarua, Bertambah 52 Hektar per Tahun
Akademisi UI Soroti Alih Fungsi Lahan di Cisarua, Bertambah 52 Hektar per Tahun
LSM/Figur
Bencana di Indonesia Dinilai Akan Jadi Rutinitas dan Mudah Diprediksi
Bencana di Indonesia Dinilai Akan Jadi Rutinitas dan Mudah Diprediksi
LSM/Figur
DSC Salurkan Hibah Rp 2,5 Miliar, Ada UMKM Inovasi Alat Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
DSC Salurkan Hibah Rp 2,5 Miliar, Ada UMKM Inovasi Alat Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
Swasta
Dedi Mulyadi Rencanakan Hutan Bambu di Lahan Longsor Cisarua, Ahli Ingatkan Tak Cukup Sekadar Tanam
Dedi Mulyadi Rencanakan Hutan Bambu di Lahan Longsor Cisarua, Ahli Ingatkan Tak Cukup Sekadar Tanam
Pemerintah
IPB Sinergikan Program 'One Village One CEO' dengan Koperasi Merah Putih
IPB Sinergikan Program "One Village One CEO" dengan Koperasi Merah Putih
Pemerintah
Alih Fungsi Lahan Tingkatkan Risiko Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia
Alih Fungsi Lahan Tingkatkan Risiko Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia
LSM/Figur
Pohon di Hutan Kian Seragam, Pohon Asli mulai Menghilang
Pohon di Hutan Kian Seragam, Pohon Asli mulai Menghilang
LSM/Figur
Hutan Hujan Amazon Terancam Mengering akibat Deforestasi
Hutan Hujan Amazon Terancam Mengering akibat Deforestasi
LSM/Figur
Air Fryer Disebut Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penelitiannya
Air Fryer Disebut Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penelitiannya
Pemerintah
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Pemerintah
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Pemerintah
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
LSM/Figur
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau