Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 4 Februari 2024, 20:07 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan persoalan terbesar Indonesia saat ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.

Dia menyebutkan, terjadi ketimpangan di berbagai lini kehidupan rakyat, dari Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, kaya dengan miskin, desa dengan kota.

"Ini fenomena membahayakan bagi republik ini," kata Anies dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Saling Adu Yel-yel Jelang Debat Capres 2024

Anies menuturkan, ketimpangan juga terlihat karena hanya segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian negara.

Anies juga mengeklaim ada 45 juta orang yang tidak bekerja secara layak dan 75 juta orang tidak punya jaminan sosial.

Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan Indonesia meningkat pada Maret 2023. Kenaikkan ketimpangan utamanya terjadi di wilayah perkotaan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,388. Posisi ini lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 0,381 pada September 2022.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Kenakan Jaket Varsity Ala Mahasiswa di Debat Kelima Pilpres

Rasio gini merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan.

Nilai rasio gini dimulai dari nol hingga satu. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Kenaikkan rasio gini nasional pada Maret 2023 disebabkan oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan.

Tercatat, rasio gini perkotaan meningkat menjadi dari 0,402 pada September 2022 menjadi 0,409 pada Maret 2023.

Sedangkan tingkat ketimpangan di perdesaan berdasarkan pengukuran rasio gini stagnan sebesar 0,313.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Debat Kelima Pilpres Jangan Banyak Gimik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
LSM/Figur
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pemerintah
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
LSM/Figur
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
Pemerintah
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Program 'Reuse' Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Program "Reuse" Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Pemerintah
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
BUMN
Banyak CEO Tak Anggap Keamanan Siber sebagai Investasi
Banyak CEO Tak Anggap Keamanan Siber sebagai Investasi
Swasta
Studi Sebut 98 Persen Janji Keberlanjutan Industri Daging dan Susu Hanya Greenwashing
Studi Sebut 98 Persen Janji Keberlanjutan Industri Daging dan Susu Hanya Greenwashing
Pemerintah
BRIN Temukan Subspesies Baru Buah Bisbul Asli Papua
BRIN Temukan Subspesies Baru Buah Bisbul Asli Papua
Pemerintah
Percepat Ubah Sampah Jadi Energi, Pemerintah Tawarkan Berbagai Kemudahan untuk Pengelola
Percepat Ubah Sampah Jadi Energi, Pemerintah Tawarkan Berbagai Kemudahan untuk Pengelola
Pemerintah
Ledakan Populasi Ikan Sapu-Sapu Jadi Alarm Pencemaran Sungai Ciliwung
Ledakan Populasi Ikan Sapu-Sapu Jadi Alarm Pencemaran Sungai Ciliwung
Pemerintah
IDX Carbon Permudah Individu dan Retail Hapus Jejak Karbon
IDX Carbon Permudah Individu dan Retail Hapus Jejak Karbon
Swasta
Pemerintah Lelang Proyek 'WtE' di Medan-Bekasi, untuk Olah 7.000 Ton Per Hari
Pemerintah Lelang Proyek "WtE" di Medan-Bekasi, untuk Olah 7.000 Ton Per Hari
Pemerintah
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau