Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 4 Februari 2024, 20:07 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan persoalan terbesar Indonesia saat ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.

Dia menyebutkan, terjadi ketimpangan di berbagai lini kehidupan rakyat, dari Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, kaya dengan miskin, desa dengan kota.

"Ini fenomena membahayakan bagi republik ini," kata Anies dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Saling Adu Yel-yel Jelang Debat Capres 2024

Anies menuturkan, ketimpangan juga terlihat karena hanya segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian negara.

Anies juga mengeklaim ada 45 juta orang yang tidak bekerja secara layak dan 75 juta orang tidak punya jaminan sosial.

Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan Indonesia meningkat pada Maret 2023. Kenaikkan ketimpangan utamanya terjadi di wilayah perkotaan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,388. Posisi ini lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 0,381 pada September 2022.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Kenakan Jaket Varsity Ala Mahasiswa di Debat Kelima Pilpres

Rasio gini merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan.

Nilai rasio gini dimulai dari nol hingga satu. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Kenaikkan rasio gini nasional pada Maret 2023 disebabkan oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan.

Tercatat, rasio gini perkotaan meningkat menjadi dari 0,402 pada September 2022 menjadi 0,409 pada Maret 2023.

Sedangkan tingkat ketimpangan di perdesaan berdasarkan pengukuran rasio gini stagnan sebesar 0,313.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Debat Kelima Pilpres Jangan Banyak Gimik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Pemerintah
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Pemerintah
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
Swasta
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Pemerintah
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Pemerintah
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pemerintah
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
LSM/Figur
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Pemerintah
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
LSM/Figur
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
LSM/Figur
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Pemerintah
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau