Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia

Kompas.com, 28 Agustus 2025, 19:00 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, mengatakan tambak udang di Pantai Utara Jawa (Pantura) bakal diganti dengan budi daya tilapia atau sejenis ikan nila.

Ini dilakukan di lahan seluas 78.550 hektare yang bakal direvitalisasi. Pasalnya, produktivitas tambak udang tak lagi menguntungkan bagi pembudidaya. 

"Produksivitasnya juga paling 1-2 ton dalam satu tahun. Budi daya masih dilakukan secara tradisional dan produksivitasnya tidak begitu baik, maka kemudian kami punya inisiatif ada tiga strategi, yang pertama modeling, revitalisasi, dan kampung perikanan budi daya," ungkap Haeru dalam acara Outlook Tilapia 2025, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Revitalisasi Tambak Pantura Buka Peluang Investasi, KKP Permudah Perizinan

Upaya itu menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong industrialisasi komoditas tilapia, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Haeru memaparkan revitalisasi dibagi menjadi tiga fase, di mana pihaknya bakal memperbaiki 20.000 ha lahan pada fase pertama.

Sejauh ini, KKP juga telah mengajukan pendanaan kepada Danantara untuk proyek tersebut.

"Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliun untuk fase satu," tutur dia.

Selain itu, pihaknya membuka peluang meminta dukungan BUMN dalam proyek revitalisasi tambak Pantura. Apabila disepakati, maka KKP mulai merevitalisasi tambak fase pertama di empat kabupaten yakni Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang.

Fase selanjutnya akan digelar pada tahun berikutnya. Ia menyampaikan, KKP menggunakan lahan milik negara di bawah Kementerian Kehutanan melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Sementara ini, pihaknya turut merampungkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada kawasan yang direvitalisasi.

Baca juga: Industri Udang Berkelanjutan, KKP Minta Anak Muda Inovasi di Tambak

"Pertanyaannya kenapa sih tilapia? Kalau kami paksakan kembali ke budi daya udang dengan tata kelola tambak seperti dulu maka hampir pasti kawan-kawan yang pembudidaya ini tidak pernah akan keluar dari zona yang sangat sulit," ungkap Haeru.

"Tetapi kalau kami coba ganti, dengan salah satunya berdasarkan kajian akademisi maupun peneliti dan teman-teman asosiasi, kami yakini dalam waktu dekat ini kami coba dengan komoditas tilapia karena memiliki batas toleransi yang sangat lebar, pertumbuhannya cepat," imbuh dia.

Budi daya ikan ini juga relatif lebih dikuasai, di samping pasar domestik dan ekspor yang terbuka lebar bagi para pembudidaya.

Baca juga: Solusi Iklim: Mahasiswa ITB Kembangkan Sistem Otomasi Budidaya Rumput Laut

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Pemerintah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
LSM/Figur
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Pemerintah
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Pemerintah
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau