Nestapa Nelayan di "Segitiga Bermuda-nya" Indonesia, Harga Ikan Anjlok, Hasil Tangkapan Dibuang

JAKARTA, KOMPAS.com - Nelayan di Pulau Masalembu--yang selama ini dikenal sebagai "Segitiga Bermuda-nya Indonesia" karena sering terjadi tragedi kecelakaan kapan--mengalami hari yang kelam pada Senin (22/8/2025) pekan lalu.

Saat pulang melaut pagi hari itu, banyak nelayan kebingungan menjual ikan hasil tangkapannya. Mereka frustasi karena sudah tidak ada lagi yang mau membeli hasil tangkapannya. Ketika itu, stok dan penampungan ikan para pengepul sudah penuh.

Selain itu, harga ikan juga anjlok sejak seminggu lalu, dari yang sebelumnya Rp 7.500 – 8.000/kg, menjadi Rp. 1.750 – 2.000/kg.

Penurunan harga tersebut menyebabkan para pengepul enggan membeli ikan layang kecil hasil tangkapan nelayan Pulau Masalembu.

Dampaknya, ikan Layang kecil hasil tangkapan nelayan itu terpaksa diolah sendiri, dibagi-bagikan ke orang lain, dan bahkan ada yang dibuang ditengah laut.

"Beberapa ikan yang dibuang satu perahu ada yang 200 kg, 400 kg, dan yang paling banyak 3,2 ton satu perahu. Ikan yang dibuang karena tidak ada yang membeli bukan baru kali ini terjadi," ujar Ketua Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), Rendy dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).

Setiap musim ikan selalu ada saja hasil tangkapan yang dibuang karena tidak ketiadaan pembeli. Pada 2024 lalu, ikan Jaket yang harganya mahal atau senilai Rp. 45000 per kg juga banyak dibuang oleh nelayan Pulau Masalembu lantaran pembeli ikan sudah kehabisan stok es batu.

Bahkan, jumlah ikan Jaket yang dibuang saat itu berton-ton. Rendy menilai, pemerintah seharusnya mengantisipasi kejadian seperti itu agar tidak terjadi lagi ikan hasil tangkapan nelayan yang dibuang.

Namun, kata dia, KNM tidak melihat adanya peran pemerintah atau negara dalam masalah yang dihadapi oleh nelayan. Khususnya, terkait anjloknya harga ikan serta minimnya pembeli ikan yang ada di Pulau Masalembu.

"Pertanyaannya, dimana bentuk perlindungan pemerintah bagi nelayan kecil seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Nelayan Kecil?," tutur Rendy.

Jika permasalahan ini dibiarkan dan terus terjadi setiap musim ikan, maka sama saja pemerintah mengorbankan dan memiskinkan nelayan.

"Karena nelayan tidak akan melaut selama tidak ada yang membeli ikan. Jika nelayan tidak melaut, maka ekonomi nelayan akan hancur, dan ini akan berdampak atas keberlangsungan hidup nelayan dan keluarganya," ucapnya.

Maka, KNM mendesak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk segera turun tangan serta mencari solusi atas masalah ini agar nelayan tetap bisa melaut dan menjual hasil tangkapannya.