KOMPAS.com - Periode tumbuh kembang anak membutuhkan kebutuhan esensial yang perlu diberikan secara terintegrasi dan optimal oleh semua pihak.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum.
“Kita harus memastikan penguatan di setiap periode terkait, mulai dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar mereka siap secara fisik dan emosional untuk memiliki anak, termasuk dalam pengasuhan hingga layanan untuk anak kita di setiap tahapan kehidupan mulai dari janin dalam kandungan sampai usia 6 tahun,” tutur Woro dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, pengembangan anak usia dini harus memenuhi kebutuhan esensial yang mencakup semua aspek. Mulai dari kesehatan, gizi, stimulasi pendidikan dini, pembinaan moral emosional, pengasuhan, hingga perlindungan anak.
"Ini adalah konsep Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), yang menekankan penyediaan layanan secara holistik, bukan parsial,” sambung Woro, dalam pernyataannya.
Baca juga: Nutrisi dan Stimulasi Penting Maksimalkan Otak Anak sebelum 2 Tahun
Sebagai informasi, saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 60 mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Sebuah kerangka untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan holistik anak usia dini dari aspek kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.
Perpres ini kemudian diperkuat dengan Rencana Aksi Nasional (RAN PAUD HI 2020-2024) dan Panduan Penyelenggaraan PAUD HI (2021).
Namun, itu saja belum cukup. Perlu program, kebijakan, hingga layanan yang terintegrasi dari semua kementerian/lembaga terkait.
Oleh karena itu, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama organisasi filantropi independen Tanoto Foundation, menggelar seminar ini.
Tujuan seminar diadakan adalah untuk memaparkan hasil kajian mengenai urgensi PAUD HI menuju tercapainya SDM Unggul 2045, serta mengidentifikasi isu-isu strategis untuk penguatan program dan layanan PAUD HI 2025-2029.
Sementara itu, Head of Policy and Advocacy, Tanoto Foundation, Eddy Henry menyampaikan kerja sama dengan Kemenko PMK ini merupakan komitmen pihaknya dalam memastikan anak usia dini di Indonesia berkembang sesuai capaian usia, siap sekolah, dan mencapai potensi optimal mereka.
“Sebagai lembaga filantropi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup manusia melalui pendidikan, kami percaya manusia harus diintervensi sedini mungkin,” ucap Eddy.
Dengan demikian, kata dia, anak usia dini bisa bertumbuh dengan baik, menerima pendidikan dengan maksimal, hingga mewujudkan potensi mereka secara optimal.
"Terkadang kita lupa bahwa investasi yang kita lakukan pada anak usia dini sebenarnya adalah pondasi awal bukan hanya bagi masa depan anak itu sendiri, tetapi juga bagi masa depan keluarga, dan masa depan bangsa," sambungnya.
Baca juga: Pendidikan Anak Usia Dini Penting Gapai Indonesia Emas 2024
Sebab, kata dia, investasi pada masa awal kehidupan terbukti lebih penting dari investasi pada tahap kehidupan selanjutnya.
Seperti dikemukakan Center of Developing Child Harvard University, bahwa 90 persen perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun.
Berbagai riset ilmu syaraf dan perilaku juga telah menyampaikan bukti bahwa periode terpesat perkembangan otak manusia terjadi di 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) yang mencapai volume 70 persen.
Sampai saat ini, Kemenko PMK bersama Tanoto Foundation telah membuat tiga kajian yang berkaitan dengan PAUD HI.
Ketiganya adalah Penyelarasan Indikator Global Perawatan dan Pengasuhan Anak Usia Dini dan Indikator PAUD HI, Pembangunan Sumber Daya Manusia pada 1000 HPK hingga Usia 3 Tahun: Strategi Pengasuhan dan Stimulasi Dini, serta Catatan Kritis Kebijakan dan Implementasi Program PAUD HI.
Dari tiga kajian, didapatkan pemahaman pentingnya kebutuhan esensial anak usia dini yang harus dilakukan dari hulu-hilir dan sangat kompleks karena melibatkan lintas sektor serta lintas pelaku.
Baca juga: Izin Pendirian PAUD dan TK, Ajukan lewat jakevo.jakarta.go.id
Kemudian, masih ada tantangan implementasi PAUD HI mulai dari sinergi kebijakan, pelaksanaan, termasuk penyediaan fasilitas, dan standarisasinya.
Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyiapkan RAN PAUD HI 2025-2029 termasuk dari sisi implementasinya yang masih menghadapi berbagai tantangan.
"Diharapkan juga dengan kajian tersebut dapat menguatkan kedudukan PAUD HI dalam RPJMN 2025-2029, dan juga memastikan PAUD HI sebagai bagian dari implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak," pungkasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya