Satgas Transisi Energi dan Usulan Potensi Dana Pungutan Batu Bara Rp 675 Triliun

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (Satgas) Transisi Energi untuk mengakselerasi implementasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) dan elektrifikasi 120 juta unit sepeda motor. Satgas Transisi Energi akan dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Diketahui, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani menyebut, adanya investasi sekitar Rp 23,66 triliun untuk pembangunan industr PLTS dengan kapasitas produksi hingga 50 GW.

Baca juga:

• Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Alarm Transisi Energi di Indonesia, Mengapa?
• Serangan AS-Israel ke Iran Ancam Transisi Energi dan Emisi Global

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya menganggap, transisi energi di Indonesia semakin realistis dan relevan dengan situasi saat ini.

Apalagi, eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global dan mengancam ketahanan energi Indonesia.

Satgas Transisi Energi di Indonesia

Usulan kebijakan kunci yang perlu dijalankan

Dok. SHUTTERSTOCK Analisis menjelaskan potensi Rp 675 triliun dari batu bara untuk membiayai transisi energi di Indonesia, terkait pembentukan Satgas Transisi Energi.

Tata mengusulkan tiga kebijakan kunci yang perlu dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi yang baru dibentuk, salah satunya insentif yang jelas dan konsisten untuk energi baru terbarukan (EBT) bersamaan dengan disinsentif batu bara.

Insentif penting bagi pembiayaan dan investasi EBT di tengah ruang fiskal yang sangat sempit.

"Dengan insentif yang tepat, transisi energi bukan merupakan agenda yang mahal dan kompleks,” ujar Tata dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Indonesia juga memiliki potensi sumber pendanaan tambahan dari pungutan batu bara. Kendati pemerintah sudah berencana menerapkan bea keluar batu bara sejak awal Januari 2026, sampai saat ini pelaksanaannya disebut masih tertunda.

Ia menganggap, pendanaan dari batu bara bisa mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.

Analisis SUSTAIN menunjukkan bahwa pungutan produksi batu bara berpotensi menghasilkan hingga Rp 675 triliun selama periode RUPTL 2025–2034.

Bahkan, dalam skenario paling konservatif, selama sisa empat tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, potensi pembiayaan yang bisa dihimpun diperkirakan mencapai sekitar Rp 360 triliun.

Dengan estimasi pemerintah bahwa program 100 GW tenaga surya membutuhkan sekitar 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.690 triliun), artinya biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala desa berkapasitas 1 MW sekitar Rp 20 miliar.

Pendapatan tersebut dinilai dapat membiayai instalasi tenaga surya di sekitar 18.000 desa, mencakup lebih dari 20 persen seluruh desa di Indonesia.

Baca juga:

• Serangan AS-Israel ke Iran Picu Lonjakan Harga Minyak, PBB Soroti Pentingnya Energi Terbarukan
• Brasil Minta Dunia Susun Roadmap Transisi Energi Jelang COP31

SHUTTERSTOCK/DIYANA DIMITROVA Analisis menjelaskan potensi Rp 675 triliun dari batu bara untuk membiayai transisi energi di Indonesia, terkait pembentukan Satgas Transisi Energi.