Indonesia Pimpin Kerjasama Selatan-Selatan, Percepat Aksi Iklim

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam kerja sama Selatan-Selatan dengan menjadi tuan rumah acara South-South Exchange 2024 (SSE 2024).

Acara yang berlangsung sejak Sabtu (30/9/2024) di Balikpapan, Kalimantan Timur, ini, mempertemukan para delegasi dari berbagai negara, yakni Brasil, Ekuador, Indonesia, Kamboja, Kosta Rika, dan Republik Demokratik Kongo.

Tujuannya untuk menciptakan peluang kemitraan dalam mempercepat aksi iklim global demi mengurangi khususnya dari sektor kehutanan Forest and Other Land Use (FOLU) di negara yang berpartisipasi dalam kerja sama Selatan-Selatan.

SSE 2024 memberikan wadah bagi negara-negara peserta untuk bertukar wawasan, berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Baca juga: Riset Deloitte: Semakin Banyak “Tenant” Properti Inginkan Bangunan Rendah Karbon

Hal ini diimplementasikan melalui pendanaan Pembayaran Berbasis Hasil atau Results-Based Payments (RBP) di bawah skema Green Climate Fund (GCF) serta skema pendanaan iklim lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan implementasi REDD+ dan serius melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah dan memfasilitasi negosiasi pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties ke-13 di Bali.

Melalui pertemuan ini, Indonesia memainkan peran penting karena untuk pertama kalinya konsep REDD+ dikembangkan untuk mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan karbon stok hutan, serta mendorong adanya insentif pendanaan bagi negara-negara yang berhasil menunjukkan kinerja pengurangan emisinya.

Manfaat dari insentif yang didapatkan Indonesia diperuntukkan untuk mendukung kembali implementasi REDD+ dengan mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+.

Program REDD+ yang dituangkan dalam STRANAS tersebut akan dihitung kontribusinya terhadap capaian target NDC yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024.

Baca juga: Asal Kredit Karbon Penting untuk Diungkapkan oleh Korporasi

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan, sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana REDD+ serta dana lingkungan secara umum, BPDLH mengajak peserta South-South Exchange berbagi pengalaman, tantangan serta peluang dalam mengakses dan mengelola dana REDD+ RBP.

Peluang akses dana REDD+ RBP dapat menjadi pendanaan utama untuk mencapai NDC di sektor FOLU.

Negara-negara dengan hutan tropis masih memerlukan akses terhadap pendanaan iklim dalam jumlah yang lebih besar untuk mencapai target NDC-nya.

"Pengelolaan pendanaan REDD+ RBP ini memerlukan instrumen/skema yang lebih fleksibel untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan programnya," ujar Joko, di Balikpapan, Senin (30/9/2024).

Penguatan kapasitas arsitektur REDD+ dan pendukungnya dilakukan melalui pematangan elemen arsitektur REDD+ nasional.