Transisi Kendaraan Listrik Tak Boleh Tinggalkan Kesenjangan Ekonomi

KOMPAS.com - Transisi kendaraan listrik memang bisa mengurangi emisi dari sektor transportasi. Akan tetapi, tata kelolanya perlu dilakukan dengan baik agar tidak menambah kesenjangan ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Bali Bicara Transportasi B1erkeadilan yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (10/12/2024). Acara tersebut sekaligus memaparkan temuan Studi Dampak Sosial dan Ekonomi dari Transisi Electric Vehicle (EV) di Bali dari World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Kegiatan ini didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan WRI Indonesia, Institute Essential Services for Reform (IESR), New Energy Nexus, dan CAST Foundation. Selain itu, acara ini juga menampilkan pameran oleh mitra-mitra koalisi lainnya di sektor transportasi, seperti Asosiasi Dewata Motor Listrik (ADAMOLIS) dan Trans Metro Dewata (TMD).

Baca juga: Produsen Mobil Global Gagal Penuhi Komitmen Transisi Kendaraan Listrik

Sofwan Hakim dari Koalisi Bali Energi Nol Bersih mengatakan, studi yang dilakukan WRI Indonesia tersebut bertujuan untuk menjawab dia tantangan utama dalam transisi ke kendaraan listrik yaitu keterjangkauan dan aksesibilitas.

Dia menuturkan, bertransisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi transportasi. Di Bali, sektor transportasi menyumbang 43 persen dari total emisi provinsi.

"Oleh karena itu, Provinsi Bali perlu memastikan bahwa transisi yang berlangsung tetap mempertimbangan asas kemanusiaan dan keadilan, serta dikelola dengan cara yang baik. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dan memberikan manfaat bersama yang lebih luas," kata Sofwan dikutip dari keterangan tertulis.

Dalam studinya, WRI Indonesia menggunakan pendekatan berbagai metode, termasuk analisis konten, diskusi kelompok terfokus, dan proses hirarki politik.

Berbagai metode tersebut dipakai untuk mengembangkan serangkaian indikator komprehensif dalam menilai keadilan transisi kendaraan listrik di Bali.

Baca juga: PLN Luncurkan Pengisian Daya Kendaraan Listrik di Bandung

Studi tersebut juga melibatkan konsultasi pemangku kepentingan dan survei ahli untuk menyempurnakan dan memprioritaskan berbagai indikator dan memastikan relevansi dengan konteks lokal, dan selaras dengan kerangka transisi yang adil.

Climate and Just Transition Project Lead WRI Indonesia Hapsari Damayanti menyampaikan, perlu adanya kebijakan dan program yang tepat sasaran di samping bertransisi ke kendaraan listrik.

Kebijakan dan prorgram yang diambil penting untuk terjadi mendukung kelompok berpenghasilan rendah, meningkatkan akses infrastruktur, dan mendorong kesempatan kerja guna mengatasi kesenjangan yang ada.

Dia menambahkan, berbagai kebijakan yang inklusif juga penting guna mendistribusikan manfaat transisi kendaraan listrik secara luas dan adil di Bali.

Dalam studi tersebut, ada tiga rekomendasi yang diusulkan WRI Indonesia untuk transisi kendaraan listrik di Bali.

Baca juga: Dipo Star Finance Berkolaborasi dengan Electrum, Dorong Implementasi Kendaraan Listrik di Indonesia

WRI INDONESIA Climate and Just Transition Project Lead WRI Indonesia Hapsari Damayanti berbicara dalam pemaparan Temuan Studi Dampak Sosial dan Ekonomi dari Transisi Electric Vehicle (EV) di Denpasar, Bali, Selasa (10/12/2024).

Pertama, meningkatkan keterjangkauan harga dan aksesibilitas.

Kendaraan listrik masih dinikmati 1 persen golongan ekonomi tertinggi. Insentif kendaraan listrik yang telah tersedia masih perlu ditingkatkan. Kualitas standardisasi stasiun pengisian daya juga perlu diperbaiki agar kendaraan listrik lebih menjangkau masyarakat luas.

Kedua, menndukung transisi tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi lokal.

Jumlah bisnis bengkel konversi kendaraan listrik dan pengemudi profesional kendaraan listrik meningkat. Transisi kendaraan listrik perlu dibarengi dengan program pelatihan tenaga kerja dan pemberian insentif pada inisiatif lokal yang mengembangkan teknologi ataupun infrastruktur kendaraan listrik.

Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang manfaat kendaraan listrik dan dimulai dari elektrifikasi transportasi publik.

Baca juga: Studi Sebut Pemilik Kendaraan Listrik Punya Jejak Karbon Lebih Besar

Insentif pajak yang lebih rendah, termasuk untuk bus listrik, jika dibebankan pada tarif bus yang lebih rendah, dapat menguntungkan kelompok berpendapatan rendah yang lebih bergantung pada transportasi umum.

Di lain sisi, manfaat penghematan biaya kendaraan listrik dibanding kendaraan bahan bakar minyak (BBM) dapat mencapai 78 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menuturkan, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik inisiatif dan dukungan WRI Indonesia melalui studinya.

Dia menilai, studi tersebut turut melihat aspek sosial dan ekonomi dari adopsi kendaraan listrik untuk mendorong transisi transportasi yang berkelanjutan dan adil.

"Kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang diambil dalam transisi energi dan pengembangan transportasi berkelanjutan tetap mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perempuan, dan disabillitas.

Gunarta berujar, keberhasilan transisi energi dan pengembangan transportasi berkelanjutan membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak.

"Sehingga transisi energi tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial," jelas Gunarta.

Baca juga: RI Bidik Afrika, Ajak Kerja Sama Mineral Kritis untuk Baterai Kendaraan Listrik