Terbukti Lakukan Pelanggarab, KEK Lido Milik Hari Tanoe Bakal Disegel Selama 90 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengatakan pihaknya bakal menyegel pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat selama 90 hari ke depan.

Diketahui, kepemilikan kawasan tersebut tercatat nama PT MNC Land milik Hary Tanoesoedibjo.

Tim pengawas lantas memasang garis pengawas lingkungan hidup dan papan peringatan yang menginformasikan bahwa KEK Lido berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Baca juga: KLH Siapkan Regulasi Wajibkan Pemilik Kawasan Kelola Sampah

"Pemasangan papan pengawasan itu kami kasih waktu selama 90 hari. Kami berikan waktu 90 hari untuk objek yang mendapatkan paksaan pemerintah untuk memperbaiki (perizinan)," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Penyegelan tersebut merujuk pada Pasal 74 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengaturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022.

Lalu, Pasal 499 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 21 ayat 3 Permen LH nomor 22 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup.

Rizal menjelaskan pemasangan papan peringatan dilakukan usai adanya aduan masyarakat yang menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido.

Dalam tuntutannya, mereka menyebut terjadi sedimentasi dan pendangkalan diduga berasal dari aktivitas pembangunan KEK PT MNC Land.

"Verifikasi lapangan dilakukan hampir satu minggu dari tanggal 1 sampai 6 Februari 2025. Metode yang kami lakukan itu evaluasi dokumen lingkungan. Dari sisi fisik di lapangan, kami juga evaluasi dokumen apa saja yang dipunyai oleh MNC Lido," ucap Rizal.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup: Limbah Makan Bergizi Gratis Akan Jadi Kompos

Gakkum LH turut memeriksa keterangan perusahaan, masyarakat sekitar, dan mengambil sampel air. Rizal menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan ialah PT MNC Land tidak melakukan perubahan persetujuan lingkungan dan masih menggunakan dokumen lama atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan.

Seharusnya, perusahaan mengganti dokumen perizinan dengan yang baru.

"Dokumen AMDAL kegiatan di KEK Lido tidak sesuai dengan kondisi existing sesuai dengan perubahan master plan. Jadi, satu, nama tidak berubah. Yang kedua, adanya perubahan master plan. Sehingga tentunya itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya," papar dia.

Kementerian LH juga mencatat PT MNC Land tidak melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) KEK.

Pengelola pun tidak melakukan kajian terhadap limpasan, perubahan, maupun air limbah yang mengalir ke Danau Lido.

"Kemudian tidak mengelola dampak penting lingkungan. Beberapa dampak penting lingkungan yang tidak dikelola meliputi peningkatan erosi dan longsor, peningkatan air larian, penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan peningkatan kebisingan," jelas Rizal.

Bantahan MNC Land

Wakil Direktur Utama PT MNC Land Lido Andrian Budi Utama membantah proyek pembangunan KEK Lido menyebabkan sedimentasi yang terbawa ke hulu Danau Lido hingga menyebabkan pendangkalan.

Dia menuturkan, pendangkalan tersebut telah terjadi sebelum PT MNC Land Lido mengambil alih kawasan tersebut pada 2013.

"Dapat dibuktikan dengan adanya foto udara tahun 2013. Sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016, justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini," kata Andrian dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan, KEK Lido yang baru ditetapkan pada 2021 telah menyediakan bangunan penahan lumpur sebagai salah satu upaya PT MNC Land Lido mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan. Andrian berujar, KEK Lido telah menyediakan saluran drainase untuk menampung dan mengarahkan air limpasan.

Baca juga: BPK Siapkan Pemeriksaan Kinerja Lingkungan Hidup hingga Karbon

Hal tersebut dilakukan agar air limpasan tidak mengalir ke Danau Lido. pihaknya juga mengaku aktif melakukan pengelolaan Danau Lido.

Andrian menegaskan, sampai dengan hak jawab ini disampaikan, PT MNC Land Lido tidak pernah menerima pemberitahuan dan atau peringatan tertulis dalam segala bentuknya.

"Sehingga tindakan penyegelan diduga tidak dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ucapnya.