Kronologi Penyegelan KEK Lido Hary Tanoe, Didemo Masyarakat hingga Dugaan Perusakan Lingkungan

"Sanksinya termasuk juga ke pembekuan izin atau bahkan juga pidana. Kalau tidak taat sanksi administrasi paksaan pemerintah bisa kena Pasal 114, pidana maksimum 1 tahun dan denda maksimul Rp 1 miliar," imbuh dia.

Luasan Danau Lido Berkurang

Deputi Tata Lingkungan KLH, Sigit Reliantoro, menyampaikan bahwa luasan Danau Lido berkurang 12,88 hektare dari yang sebelumnya 24,78 hektare. Berdasarkan hasil citra satelit, luas Danau Lido saat ini tersisa 11,9 hektare.

"Pada tahun awalnya itu ada sekitar 24,78 hektare Danau Lido tersebut, ini juga ditegaskan oleh SK Menteri PUPR Nomor 3047 Tahun 2024 tentang Penetapan Batas Sempadan Situ Lido dan ternyata kami melihat ada perubahan," sebut dia.

Sigit menuturkan, danau sudah mulai membentuk endapan sejak 2015. Kementerian LH pun tengah mendalami apakah sedimentasi berasal dari proyek pembangunan atau terbentuk secara alami.

"Nanti akan didalami apakah ini alami atau memang sengaja dilakukan penimbunan untuk aktivitas di Lido. Sehingga pada akhirnya yang ada sekarang, luasannya di 2024 berdasarkan analisis sekitar satelit 11,9 hektare," ucap Sigit.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama PT MNC Land Lido Andrian Budi Utama membantah proyek pembangunan KEK Lido menyebabkan sedimentasi yang terbawa ke hulu Danau Lido hingga menyebabkan pendangkalan.

Baca juga: Izin KEK Lido MNC Land Terancam Dibekukan, KLH: Pengelola Juga Bisa Dipidana

Dia mengeklaim, pendangkalan telah terjadi sebelum PT MNC Land Lido mengambil alih kawasan pada 2013.

"Dapat dibuktikan dengan adanya foto udara tahun 2013. Sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016, justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini," kata Andrian dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Andrian menambahkan, KEK Lido yang baru ditetapkan pada 2021 telah menyediakan bangunan penahan lumpur sebagai salah satu upaya PT MNC Land Lido mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan. KEK Lido disebut telah menyediakan saluran drainase untuk menampung dan mengarahkan air limpasan.

Pihaknya juga mengaku aktif melakukan pengelolaan Danau Lido. Andrian menegaskan, sampai dengan hak jawab ini disampaikan, PT MNC Land Lido tidak pernah menerima pemberitahuan dan atau peringatan tertulis.

"Sehingga tindakan penyegelan diduga tidak dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," papar Andrian.