Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknologi Termal Pengelolaan Sampah, Solusi Nyata atau Palsu?

Kompas.com, 4 Maret 2025, 17:05 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi termal pengelolaan sampah seperti insinerator, pirolisis, hingga refuse derived fuel (RDF) digadang-gadang menjadi jalan keluar untuk menekan limbah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Namun, Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini, berpadangan bahwa teknologi tersebut justru merupakan solusi palsu penanganan sampah.

"Kami mengelompokkan semua teknologi termal untuk pengelolaan sampah plastik sebagai false solution, terutama juga karena dipromosikan sebagai circular economy. Ini kan bener-bener salah kaprah," kata Daru saat dihubungi, Selasa (4/3/2025).

Penggunaan teknologi pemanasan atau pembakaran plastik, lanjut dia, sama dengan membakar minyak bumi yang merupakan sumber energi kotor penghasil gas rumah kaca (GRK).

Daru menjelaskan, pembakaran dengan insinerator ataupun RDF juga menyebabkan plastik sulit didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.

Daru menduga, pengelolaan sampah dengan teknologi termal merupakan siasat agar konsumsi plastik tetap berlanjut yang menguntungkan pelakunya.

"Untuk real solution itu kan kita mendukung ke arah pembatasan produksi plastik supaya tidak melebihi kapasitas pemerintah dalam menangani sampah. Jadi insinerator, pirolisis, RDF selain menghalangi upaya-upaya kepada real solution juga biayanya sangat mahal," papar Daru.

Ia pun menyoroti racun dari emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran sampah terhadap kesehatan manusia. Terlebih, saat sudah dimasukkan ke mesin asap yang dikeluarkan tak bisa dilihat secara kasat mata dan mengendap di udara.

Baca juga: RDF Plant Diharapkan Bisa Suplai Energi Alternatif untuk Pabrik Semen  

"Kita enggak bisa melihat, tetapi akan menghirup itu. Jadi akan sangat sulit untuk pencegahan pencemarannya ketika menggunakan teknologi yang mengubah sampah menjadi asap dan abu yang halus. Itu akan sangat mustahil untuk bisa dikendalikan," tutur dia.

Kelola Sampah dengan Sanitary Landfill

Daru menilai, sanitary landfill bisa menjadi opsi pengelolaan sampah di TPA dibandingkan teknologi termal.

Di samping itu, pembukaan lahan cekung untuk sampah ini berbiaya lebih murah dan aman. Kendati begitu, Daru menekankan sanitary landfill harus dikelola secara hati-hati guna mencegah kebakaran.

"Makanya perlu dikendalikan bagimana upaya pemerintah supaya meminimalisir itu, mungkin dengan semua sampah yang masuk ke TPA agar tidak tercampur yang mudah terbakar seperti plastik-plastik dengan yang sampah organik yang bisa kita manfaatkan," jelas Daru.

"Jadi itu juga akan mengurangi volume yang masuk ke TPA, beberapa kota juga sudah menerapkan pelarangan sampah organik tidak boleh masuk ke TPA," tambah dia.

Dengan begitu, sampah organik yang masuk ke TPA bisa berkurang hingga 60 persen per harinya.

Di TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill, pengeola akan memilah, mengolah, serta mengelompokkan sampah organik, anorganik, maupun residu. Unit pengomposan pun diperlukan untuk mengelola sampah organik.

"Tetapi faktanya memang TPA sekarang banyak difungsikan hanya sebagai tempat penimbunan atau pembuangan saja, ini yang pemerintah pusat harus lebih tegas lagi," ucap Daru.

Baca juga: RDF Plant Jakarta Dilengkapi Teknologi Penyerap Bau Amonia dan Hidrogen Sulfida

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Astra Terima Kunjungan Menteri Pariwisata di Desa Sejahtera Astra Kemiren, Perkuat Wisata Berbasis Budaya
Astra Terima Kunjungan Menteri Pariwisata di Desa Sejahtera Astra Kemiren, Perkuat Wisata Berbasis Budaya
Desa Sejahtera Astra
Kemenhut: Ancaman Karhutla di Kawasan Bromo Belum Selesai Meski Api Sudah Terkendali
Kemenhut: Ancaman Karhutla di Kawasan Bromo Belum Selesai Meski Api Sudah Terkendali
Pemerintah
Mengapa Kita Selalu Terlambat Menghadapi Bencana?
Mengapa Kita Selalu Terlambat Menghadapi Bencana?
Pemerintah
Limbah Jagung dan Daun Pepaya Diolah Jadi Penangkal Nyamuk Malaria
Limbah Jagung dan Daun Pepaya Diolah Jadi Penangkal Nyamuk Malaria
LSM/Figur
Bukan Sekadar Teknologi Canggih, Inilah 'Fondasi Tak Kasatmata' Keselamatan PLTN
Bukan Sekadar Teknologi Canggih, Inilah 'Fondasi Tak Kasatmata' Keselamatan PLTN
LSM/Figur
Kepedulian Lingkungan Perusahaan Berdampak Positif pada Performa Finansial
Kepedulian Lingkungan Perusahaan Berdampak Positif pada Performa Finansial
Pemerintah
Perusahaan Global Terancam Tagihan Karbon Sebesar Rp24.908 Triliun
Perusahaan Global Terancam Tagihan Karbon Sebesar Rp24.908 Triliun
Pemerintah
Poliester Daur Ulang Dinilai Gagal Atasi Masalah Sampah Tekstil Global
Poliester Daur Ulang Dinilai Gagal Atasi Masalah Sampah Tekstil Global
Pemerintah
Gelombang Panas Melanda, Pasokan Energi Surya Uni Eropa Naik 17 Persen
Gelombang Panas Melanda, Pasokan Energi Surya Uni Eropa Naik 17 Persen
Pemerintah
Emisi NOx Industri Nikel di Sulawesi-Maluku Lampaui Sumber Polusi Jabodetabek
Emisi NOx Industri Nikel di Sulawesi-Maluku Lampaui Sumber Polusi Jabodetabek
LSM/Figur
Studi Sebut Kekeringan Mengubah Pola Penyebaran Penyakit Menular
Studi Sebut Kekeringan Mengubah Pola Penyebaran Penyakit Menular
Pemerintah
Penyedia Fasilitas Kesehatan Belum Laporkan Pengelolaan 130.199 Ton Limbah B3 ke KLH
Penyedia Fasilitas Kesehatan Belum Laporkan Pengelolaan 130.199 Ton Limbah B3 ke KLH
Pemerintah
Ayam Hutan Indonesia Terancam Kehilangan Kemurnian Genetik akibat Perburuan dan Persilangan
Ayam Hutan Indonesia Terancam Kehilangan Kemurnian Genetik akibat Perburuan dan Persilangan
LSM/Figur
Karhutla Global Musnahkan 4 Juta Hektar Hutan Tropis Lindung
Karhutla Global Musnahkan 4 Juta Hektar Hutan Tropis Lindung
Pemerintah
IPB University Tutup SAMI 2026, Kolaborasi untuk Agrifood Berkelanjutan jadi Fokus
IPB University Tutup SAMI 2026, Kolaborasi untuk Agrifood Berkelanjutan jadi Fokus
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau