Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon

Kompas.com, 5 Juli 2025, 15:04 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Perusahaan menggunakan kredit karbon untuk "menebus" emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan dengan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Tapi, ada masalah yang mungkin tak disadari sebelumnya yakni kalau perhitungan awal dampak proyeknya tidak tepat, kredibilitas dari kredit karbon itu bisa dipertanyakan.

Mengutip Phys, Jumat (4/7/2025), untuk menghitung seberapa banyak pengimbangan karbon yang bisa dihasilkan sebuah proyek, pihak penjamin akan merujuk pada skenario dasar, dengan kata lain, kondisi seperti apa yang akan terjadi jika proyek tersebut tidak dilaksanakan.

Misalnya, dalam kasus deforestasi berarti harus menunjukkan bahwa proyek tersebut secara efektif mengurangi penggundulan hutan di suatu area, dan bahwa tingkat penggundulan hutan akan jauh lebih tinggi jika proyek itu tidak ada.

Lalu, untuk proyek energi terbarukan, ini berarti menunjukkan bahwa tanpa proyek tersebut, kebutuhan listrik akan terpenuhi dengan menggunakan bahan bakar fosil.

Baca juga: Taktik Eropa Capai Target Iklim 2040: Beli Kredit Karbon dari Negara Berkembang

Namun, meskipun kredit karbon bertujuan baik, sering kali ditemukan bahwa klaim pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan terlalu dilebih-lebihkan.

Akibatnya, strategi pengimbangan karbon ini dapat diadopsi secara luas oleh perusahaan swasta tanpa efek nyata pada iklim.

Untuk menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penilaian dampak proyek kredit karbon, sekelompok institusi riset terkemuka menyarankan generalisasi penggunaan metode penelitian akademik yang lebih dapat diandalkan untuk memperkirakan dampak yang diharapkan dari proyek-proyek kredit karbon.

Untuk memastikan kredit karbon benar-benar efektif, para ahli menyarankan penggunaan metode kuasi-eksperimental.

Metode ini bekerja dengan membandingkan daerah tempat proyek dilakukan dengan daerah lain yang sangat mirip (daerah kontrol).

Misalnya, untuk menilai proyek pencegahan deforestasi, mereka akan membandingkan tingkat penggundulan hutan di daerah proyek dengan daerah kontrol yang tidak ada proyeknya.

Meskipun cara ini mungkin membuat jumlah kredit karbon yang tersedia jadi lebih sedikit, hasilnya akan lebih akurat karena bisa memastikan emisi GRK benar-benar berkurang.

Baca juga: Eropa Dapat Peringatan, Diminta Pertahankan Target Iklim, Hindari Kredit Karbon Murah

Masalah utama dalam menerapkan metode penilaian kredit karbon yang lebih akurat ini adalah ketidakpastian bagi pelaksana proyek: mereka tidak tahu pasti berapa banyak kredit yang akan mereka dapatkan.

Untuk mengatasinya, peneliti mengusulkan mekanisme berbagi risiko.

Contohnya, perusahaan bisa memberikan dana awal kepada pengembang proyek, sehingga proyek tetap bisa berjalan meski jumlah kredit akhir belum pasti.

Konsep ini mengusulkan bahwa perusahaan tidak hanya mendanai proyek kredit karbon di awal, tetapi juga memberikan pembayaran tambahan jika evaluasi setelah proyek selesai membuktikan proyek tersebut benar-benar berhasil mengurangi emisi atau memberikan dampak positif nyata lainnya.

Hal ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak investasi pada proyek-proyek yang terbukti efektif, karena perusahaan bisa secara sah mengklaim keberhasilan tersebut dalam strategi lingkungan mereka.

Studi dipublikasikan di Nature Sustainability.

Baca juga: Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Pemerintah
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Pemerintah
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
LSM/Figur
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Pemerintah
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Pemerintah
Momentum RI Raup 'Windfall Tax' Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
Momentum RI Raup "Windfall Tax" Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
LSM/Figur
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Swasta
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
LSM/Figur
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Pemerintah
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
LSM/Figur
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau