Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat

Kompas.com, 6 Juli 2025, 18:04 WIB
Add on Google
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut, khususnya habitat ikan kerapu, sekaligus mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Guru Besar Ilmu Ekologi Pesisir dan Laut IPB University, Dietriech Geoffrey Bengen, menjelaskan bahwa dampak pertambangan terhadap perairan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.

“Salah satu dampak langsung adalah sedimentasi tinggi akibat erosi tanah tambang, yang menyebabkan kekeruhan air. Sedimen tersebut dapat menutup terumbu karang dan padang lamun, dua habitat penting bagi ikan kerapu untuk bertelur dan berlindung,” ujar Dietriech sebagaimana dikutip dari keterangannya di laman IPB University, Sabtu (5/7/2025).

Lebih lanjut, Dietriech mengatakan bahwa limbah tambang yang mengandung logam berat seperti nikel, merkuri, dan arsen dapat menjadi racun bagi biota laut. Telur dan larva kerapu sangat rentan terhadap paparan logam berat ini, yang dapat menyebabkan gangguan reproduksi hingga pertumbuhan.

Baca juga: Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya

Logam berat ini juga dapat terakumulasi dalam tubuh organisme laut dan terus meningkat konsentrasinya dalam rantai makanan, hingga akhirnya berdampak pada manusia.

“Dalam budidaya, kualitas air yang menurun menyebabkan stres pada ikan, meningkatkan risiko penyakit, hingga kematian massal. Ini jelas merugikan secara ekonomi dan mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir,” jelas Dietriech.

Di sisi lain, lalu lintas kapal tambang juga menimbulkan gangguan tersendiri. Kapal-kapal besar dapat merusak alat tangkap nelayan, menimbulkan kebisingan yang mengganggu migrasi ikan, dan meningkatkan risiko pencemaran akibat tumpahan minyak.

Hal ini dapat memicu konflik ruang antara aktivitas industri dan perikanan tradisional.

Padahal, Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi ikan kerapu nasional dan internasional.

Menurut Dietriech, wilayah ini merupakan bagian dari segitiga karang dunia, yang menjadi habitat asli kerapu dan ideal untuk perikanan tangkap maupun budidaya.

Pemerintah daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan disebut telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan budi daya dan pembibitan kerapu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejak 2005, Raja Ampat aktif terlibat dalam perdagangan ikan kerapu hidup, dengan hasil tangkapan alam yang dipasok ke kota-kota besar seperti Makassar dan Kendari, lalu diekspor ke Hongkong dan Tiongkok.

Baca juga: Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon

Lebih jauh, Dietriech mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas dan nilai tambah, pemerintah terus menggalakkan penyebaran benih dan penerapan teknologi budidaya secara berkelanjutan.

Namun, keberadaan tambang justru mengancam keseluruhan rantai ini. Kerusakan pada terumbu karang dan padang lamun akibat pertambangan dapat mengganggu rantai makanan alami dan menghambat pertumbuhan benih kerapu, yang ujungnya berdampak pada menurunnya volume produksi dan dapat berdampak pada penghidupan masyarakat pesisir.

Oleh sebab itu, Dietriech menekankan bahwa perlindungan ekosistem laut seperti di Raja Ampat adalah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata dan pusat produksi kerapu dunia, tapi juga simbol penting dari upaya kita menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam,” tegas Dietriech.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Sering Tak Disadari Penyelam, Kebiasaan Ini Bisa Rusak Terumbu Karang
Pemerintah
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
BRIN Temukan 1.583 Spesies Baru Selama Hampir Enam Dekade Terakhir
Pemerintah
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Boros Energi, Ahli Desak Konsumen Gunakan Pendingin Alternatif
Pemerintah
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat 'Illumination of Jakarta, Glow of Peace'
Meriahkan Waisak 2026, DKI Jakarta Wujudkan Kota Inklusif lewat "Illumination of Jakarta, Glow of Peace"
Pemerintah
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Amazon, Google, Meta, dan Microsoft Kompak Investasi Teknologi Ramah Lingkungan
Pemerintah
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak
Pemerintah
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Pagi Ini, Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berpolusi di Dunia
Swasta
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
Perkuat Biodiversitas, Nuanu Creative City Tanam 1.000 Pohon Lokal
LSM/Figur
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
Bukit Asam Catat Lonjakan Emisi Operasional Batu Bara dalam 5 Tahun Terakhir
BUMN
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja 'Toxic'
Perempuan Lebih Rentan di Lingkungan Kerja "Toxic"
Swasta
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Pemerintah
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Suhu Bumi Diprediksi Naik 1,9 Derajat C pada Tahun 2030
Pemerintah
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya 'Windfall Tax' Diterapkan
Emiten Energi Fosil Raup Keuntungan Fantastis, Saatnya "Windfall Tax" Diterapkan
LSM/Figur
Pengamat: Lingkungan Kerja 'Toxic' karena Supervisor jadi 'Raja Kecil'
Pengamat: Lingkungan Kerja "Toxic" karena Supervisor jadi "Raja Kecil"
Swasta
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau