Di Mana Keadilan Iklim? Yang Kaya Boros Energi, Yang Miskin Tanggung Dampaknya

Ogah tinggalkan gaya hidup tinggi emisi

Gaya hidup mewah para elite sebenarnya jadi kunci pengurangan emisi global. Sayangnya, kebanyakan enggan mengubah gaya hidup nyaman mereka menjadi lebih ramah lingkungan, meski krisis iklim semakin nyata.

Riset Duncan, Hjelmskog, dan Papies di United Kingdom (UK) dengan judul “I can’t compromise the quality of my life I’m sorry” telah membuktikan hal ini.

Hasilnya, 69 persen responden orang kaya di UK enggan membatasi perjalanan udara mereka secara sukarela menjadi satu kali dalam tiga tahun. Ketika wacana ini dijadikan kebijakan pemerintah, angka penolakan melonjak menjadi 78 persen.

Sikap serupa juga muncul saat wacana pembatasan mobil pribadi. Sebanyak 65 persen menolak melepas kepemilikan mobil mereka. Jika jadi aturan resmi, 73 persen menyatakan tidak setuju.

Di Indonesia, situasi dan dinamikanya serupa. Di Jakarta, meski transportasi publik terus diperluas, kendaraan pribadi tetap menjadi primadona dengan laju pertumbuhan penjualan kendaraan pribadi yang selalu positif. Tidak sedikit di antara warga Jabodetabek bahkan memiliki dua hingga tiga mobil hanya untuk menghindari aturan ganjil-genap.

Sementara itu, dampak perubahan iklim—seperti, gagal panen, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya—akan semakin parah dan meluas.

Akibatnya, banyak orang, terutama yang sudah rentan secara ekonomi, akan kehilangan sumber penghasilan, tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Baca juga: Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi

Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa tanpa perubahan iklim, penduduk dunia yang mengalami kemiskinan ekstrem akan menyentuh angka 313,5 juta jiwa. Sebagian besar di antara mereka berada di kawasan sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik, dan Amerika Latin dan Karibia.

Dengan adanya perubahan iklim, penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem diprediksi akan bertambah menjadi 100,7 juta jiwa.

Kebijakan iklim harus lebih berkeadilan

Dari berbagai riset yang ada, kita jelas tidak bisa mengharapkan kesadaran pribadi kelompok orang kaya untuk mengubah gaya hidup boros energi mereka. Pemerintah perlu hadir lewat kebijakan iklim yang tegas dan berkeadilan.

Langkah pertama bisa dimulai dari pejabat publik. Harus ada imbauan, bahkan sanksi atau teguran keras, bagi pejabat yang masih memamerkan gaya hidup tinggi emisi.

Pejabat pemerintah semestinya jadi teladan dalam upaya pengurangan emisi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak krisis iklim.

Alih-alih memperkuat transportasi publik ramah lingkungan, pemerintah justru jor-joran memberikan insentif untuk mendorong industri mobil listrik yang hanya bisa dinikmati kelas menengah ke atas.

Kepemilikan mobil pribadi harus dibatasi. Bahkan seharusnya pemerintah meningkatkan pajak progresif untuk mobil kedua dan ketiga.

Selain itu, pemerintah harus mendorong orang-orang terkaya di Indonesia untuk mengalihkan investasinya ke sektor energi terbarukan dan meninggalkan batu bara. Tanpa langkah tegas, mimpi keadilan iklim hanya akan jadi angan-angan.

* Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan

Kezia Regina Setyono, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Baca juga: Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global