Suhu Indonesia Bisa Naik 3,5 Derajat Celsius pada 2100, Bappenas Siapkan Langkah Strategis

KOMPAS.com – Indonesia menghadapi ancaman panas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan suhu akan melonjak 1,5–3,5 derajat Celcius pada tahun 2100, mengacaukan pola hujan.

"Kekeringan ini juga akan lebih sering. Di atas dari kondisi normal yang saat ini," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizar Marizi, Selasa (12/8/2025).

Bappenas mengungkap, perubahan iklim mulai membalik peta cuaca Indonesia.

Daerah yang dulu kering kini sering hujan, sementara wilayah dengan curah hujan tinggi justru mulai mengering.

Dampaknya? Ancaman serius pada ketersediaan air dan produksi padi.

Baca juga: Bagaimana Krisis Iklim Bikin Gajah dan Manusia Bertengkar? Ahli Jelaskan

Bappenas telah menjadikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai tulang punggung Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional.

"Yang salah satu pilarnya adalah ekonomi hijau. Jadi memang sudah dimandatkan juga di dalam kesepakatan internasional bahwa upaya peningkatan perubahan iklim ini harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional negara-negara di dunia," urai Nizar.

Lima sektor jadi prioritas, yaitu laut, pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Targetnya adalah memangkas kerugian ekonomi akibat bencana dan bahaya iklim, dari 0,3 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi lebih rendah di masa depan.

Di tingkat daerah, keseriusan bervariasi.

Data Kemendagri menunjukkan, Kalimantan Tengah mengalokasikan 5 perssn APBD untuk urusan lingkungan hidup, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM), tertinggi di Indonesia. Sebaliknya, Jakarta hanya kurang dari 1 persen.

"Kami coba bandingkan dengan APBD-nya, ini dalam lingkungan hidup yang tertinggi Kalteng, yang terendah DKI (Jakarta), yang cukup rendah (lainnya) Lampung," kata Analis Hukum Ahli Muda Subdit Kehutanan Kemendagri, Arief Fibriyanto.

Empat program provinsi yang berkontribusi langsung pada pengendalian iklim mencakup perlindungan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pemberdayaan masyarakat di bidang perhutanan.

Namun, program di luar sektor ini belum seluruhnya tercatat karena kendala tagging di pemerintah daerah.

Baca juga: Krisis Iklim Perbanyak Jumlah Penduduk Miskin dan Jadi Beban Bagi Perempuan